Cara Pns Tni Dan Polri Melaksanakan Registrasi Ulang Bpjs Kesehatan

Posted on

Cara PNS TNI dan POLRI Melakukan Registrasi Ulang BPJS Kesehatan CARA PNS TNI DAN POLRI MELAKUKAN REGISTRASI ULANG BPJS KESEHATAN

Cara PNS Tentara Nasional Indonesia dan POLRI Melakukan Registrasi Ulang BPJS Kesehatan. Berdasarkan saran ini datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, hasil rapat bareng kementerian dan lembaga. BPJS Kesehatan akan memberlakuan pendaftaran Ulang BPJS Kesehatan Untuk PNS Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia (PPU-PN san BP). Registrasi ulang ini dalam rangkan Pemeriksaan kelengkapan data dan cuma dikhususkan bagi penerima BPJS Kesehatan dari kelompok PPU-PN dan BP.

Adapun yang dimaksud PPU-PN (Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara) atau Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang sudah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi peran dalam sebuah jabatan negara, atau diserahi tugas negara yang lain, dan digaji menurut peraturan perundang-permintaan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil berisikan:

1) Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah PNS yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Kementerian/ Lembaga, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Instansi Vertikal di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau PNS dipekerjakan untuk tugas negara lainnya.

2) Pegawai Negeri Sipil Diperbantukan yaitu PNS yang diperbantukan pada Instansi Pusat yang lain atau Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi yang menerima perbantuan.

3) Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan ialah PNS yang dipekerjakan pada Instansi Pusat yang lain atau Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi lainnya yang gajinya dibayar oleh instansi induknya.

4) Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu PNS Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

5) Pegawai Negeri Sipil TNI adalah PNS TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6) Pegawai Negeri Sipil Polisi Republik Indonesia adalah PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sedangkan yang dimaksud BP (Bukan Pekerja) yang harus melakukan pendaftaran ulang yaitu dari kelompok atau segmen Penerima Pensiun, yang terdiri atas:

a) Penerima Pensiun Pejabat Negara; adalah Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun tergolong janda/duda/anak yatim piatu dari pejabat negara yang menerima hak pensiun.

b) Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil; yakni Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun termasuk janda/duda/anak yatim piatu dari Pegawai Negeri Sipil yang menerima hak pensiun.

c) Penerima Pensiun Prajurit/anggota Polri; yaitu anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang berhenti dengan hak pensiun termasuk janda/duda/anak yatim piatu dari anggota Prajurit/Polisi Republik Indonesia yang mendapat hak pensiun.

d) Veteran adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam sebuah peperangan menghadapi negara lain dan atau gugur dalam peperangan untuk membela dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat PBB untuk melakukan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan selaku peserta Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

e) Perintis Kemerdekaan adalah Pejuang yang diangkat, ditetapkan, diakui dan disahkan sebagai Perintis Kemerdekaan dengan surat Keputusan Menteri Sosial RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan.

f) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan; dan

Jadi Registrasi Ulang BPJS Kesehatan bagi PNS, Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Republik Indonesia aktif (PPU PN) maupun pensiunan (BP), sebab sebelumnya menggunakan PT Asuransi Kesehatan (Askes). Di Askes, penyelenggara negara ini menggunakan basis data Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk PNS. Sementara untuk TNI dan Polisi Republik Indonesia, memakai Nomor Registrasi Pusat (NRP). Lalu terjadilah transformasi dari Askes ke BPJS yang menggunakan basis data Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kewajiban pendaftaran Ulang BPJS Kesehatan bagi PNS TNI dan Polri dikerjakan mulai dipraktekkan tanggal 1 Nopember 2020. Apabila nanti data NIK mereka belum ada di BPJS, maka status kepesertaan mereka akan dinonatifkan sementara. Mulai tanggal 1 Nopember 2020 akan muncul pemberitahuan untuk melakukan pendaftaran ulang di Aplikasi Mobile JKN. Selanjutnya, akseptor ini tinggal melaksanakan pendaftaran ulang untuk pembaruan data tersebut sesuai isyarat yang diberikan.

Bagaimana Juknis atau Cara PNS Tentara Nasional Indonesia dan POLRI Melakukan Registrasi Ulang BPJS Kesehatan ? Adapun tindakan cara pendaftaran ulang BPJS Kesehatan untuk PNS TNI dan POLRI (PPU-PN dan BP), ialah sebagai berikut.

1. Sebelum pendaftaran ulang, akseptor dapat mengecek status kepesertaannya melalui aplikasi mobile JKN dan layanan informasi lewat whatsapp di nomor 08118750400 (CHIKA).

Selain itu, peserta juga bisa memeriksa status kepesertaannya melalui BPJS Kesehatan care center di nomor 1500 400, petugas BPJS SATU! yang ada di rumah sakit, atau aplikasi JAGA KPK.

2. Bagi penerima yang belum mengisi NIK, maka pembaruan data NIK mampu dijalankan dengan cara menelepon kantor cabang melalui Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp (PANDAWA). Jika sudah menelepon kantor cabang melalui PANDAWA, maka peserta menentukan hidangan pengaktifan kembali kartu.

3. Selain itu, pendaftaran ulang mampu dikerjakan melalui petugas BPJS SATU! di rumah sakit dan menghubungi BPJS Kesehatan care center di nomor 1500 400.

4. Peserta melampirkan beberapa standar yakni foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto Kartu Keluarga (KK), dan foto Kartu Indonesia Sehat (KIS).

5. Setelah memperbarui data, maka status kepesertaan penerima yang telah registrasi ulang BPJS Kesehatan akan diaktifkan kembali dalam waktu maksimal 1×24 jam.

Demikian gosip ihwal Juknis atau Cara PNS TNI dan POLRI Melakukan Registrasi Ulang BPJS Kesehatan atau cara registrasi ulang BPJS Kesehatan untuk PNS Tentara Nasional Indonesia dan POLRI (PPU-PN dan BP). Semoga ada keuntungannya, terima kasih.



= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *