Juknis Penyelenggaraan Kalangan Kerja Madrasah (Kkm) Madrasah – Kepdirjen Pendis Nomor Nomor 5852 Tahun 2020

Posted on

Petunjuk Teknis atau Juknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah  JUKNIS PENYELENGGARAAN KELOMPOK KERJA MADRASAH (KKM) MADRASAH - Kepdirjen Pendis Nomor Nomor 5852 Tahun 2020

Kementerian Agama telah mengeluarkan Petunjuk Teknis atau Juknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Madrasah dengan mempublikasikan Kepdirjen Pendis Nomor Nomor 5852 Tahun 2020. Diktum KESATU keputusan tersebut menyatakan memutuskan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang ialah bab tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Dalam diktum KEDUA Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kepdirjen Pendis) Nomor Nomor 5852 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah, dinyatakan bahwa Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ialah pola yang digunakan dalam pembentukan dan penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah.

Adapun tujuan diterbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) ini ialah sebagai contoh bagi:

1. Pengambil kebijakan di Kementerian Agama untuk mendukung peningkatan kompetensi kepala madrasah melalui Kelompok Kerja Madrasah (KKM);

2. Pengelola Kelompok Kerja Madrasah (KKM) untuk dapat mengadakan aktivitas secara mandiri, bermutu, dan terarah.

Sedangkan Sasaran Petunjuk Teknis (Juknis) Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) ini adalah:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI;

2. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama RI;

3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

5. Yayasan/Organisasi Penyelenggara Pendidikan Madrasah;

6. Pengawas Madrasah;

7. Kepala Madrasah;

8. Pengurus KKM pada jenjang Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA/MAK), dan Madrasah Aliyah Khusus.

Ditegaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kepdirjen Pendis) Nomor Nomor 5852 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah, bahwa ruang lingkup isyarat Teknis ini meliputi:

1. Konsep Kelompok Kerja Madrasah (KKM);

2. Pembentukan dan Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah; dan

3. Peran Pihak-Pihak Terkait.

 

Bagaimana Pembentukan dan Penyelenggaraan KKM Madarasah ? Ditegaskan dalam Petunjuk Teknis atau Juknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Madrasah – Kepdirjen Pendis Nomor Nomor 5852 Tahun 2020, bahwa Pembentukan dan Penyelenggaraan KKM mencakup; (1) organisasi, (2) program, (3) pengelolaan, (4) pembiayaan, (5) pemantauan dan evaluasi, serta (6) penjaminan kualitas.

 

Pembentukan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) jenjang RA, MI, MTs, dan MA pada tingkat kecamatan, golongan kecamatan, kabupaten/kota, kalangan kabupaten/kota, dan provinsi dikelola sesuai ketentuan di bawah ini.

 

1. Ketentuan Umum Organisasi

a. Pembentukan KKM

KKM dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1) KKM beranggotakan sekurang-kurangnya10 (sepuluh) dan optimal 30 (tiga puluh) madrasah.

2) Ketentuan pada abjad a tidak berlaku untuk daerah khusus (terpencil, terluar, terdepan) dan kabupaten/kota yang mempunyai madrasah kurang dari 10 (sepuluh) pada setiap jenjang.

3) Kabupaten/kota yang jumlah madrasahnya kurang dari dari 3 (tiga) dapat bergabung dengan madrasah yang berada di kabupaten/kota terdekat.

4) KKM tingkat kecamatan/kalangan kecamatan dibentuk dengan menimbang-nimbang jumlah dan letak geografis madrasah.

5) Dalam satu kecamatan dapat dibentuk dua atau lebih KKM dengan memikirkan jumlah madrasah. Jika jumlah madrasah dalam satu kecamatan kurang dari sepuluh, pembentukan KKM dapat dilakukan dalam lintas kecamatan terdekat hingga memenuhi ketentuan.

6) Perwakilan pengelola KKM tingkat kecamatan/kelompok kecamatan membentuk KKM tingkat Kabupaten/Kota sebagai wadah kordinasi dan komunikasi.

7) Perwakilan pengelola KKM tingkat Kabupaten/Kota dapat membentuk KKM tingkat provinsi sebagai wadah kordinasi dan komunikasi.

8) Kasi Pendidikan Madrasah/Kasi Pendidikan Islam dan Koordinator Pengawas Madrasah sesuai jenjangnya mengatur pembentukan KKM di daerahnya.

9) Pembentukan KKM kecamatan, golongan kecamatan, dan KKM Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

10) KKM yang beranggotakan kepala madrasah yang berasal dari 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bidang Madrasah/Pendidikan Islam atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berdasarkan ajuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

11) Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam menertibkan pembentukan KKM tingkat provinsi.

12) Pembentukan KKM Provinsi ditetapkan dengan KeputusanKepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

 

b. Struktur Organisasi KKM

1) Struktur Organisasi KKM kecamatan/kalangan kecamatan, kabupaten/kota, dan kelompok kabupaten/kota terdiri atas:

a) Pengarah (Kepala Kantor Kemenag)

b) Penanggung Jawab (Kasi Pendma/Kasi Pendis)

c) Pembina (Pengawas Madrasah)

d) Ketua merangkap anggota

e) Wakil Ketua merangkap anggota

f) Sekretaris merangkap anggota

g) Bendahara merangkap anggota

h) Bidang-Bidang Kepengurusan (sesuai dengan keperluan)

i) Anggota

2) Struktur organisasi KKM provinsi terdiri atas:

a) Pelindung (Kakanwil)

b) Pengarah (Kabid Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam)

c) Penanggung Jawab (Kepaka Seksi Tenaga Kependidikan Madrasah/Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan)

d) Pembina (Pengawas Madrasah dari Pengurus Pokjawas Madrasah Provinsi sesuai jenjang pengawasan)

e) Ketua merangkap anggota

f) Wakil ketua merangkap anggota

g) Sekretaris merangkap anggota

h) Bendahara merangkap anggota

i) Bidang-Bidang Kepengurusan (sesuai dengan keperluan)

j) Anggota

 

2. Penentuan Anggota dan Pembentukan Pengurus KKM

a. Penentuan Anggota dan Pembentukan Pengurus KKM Kecamatan, Kelompok Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Kelompok Kabupaten/Kota selaku berikut:

1) Kasi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam dan coordinator pengawas madrasah sesuai jenjangnya menentukan anggota KKM.

2) Penentuan ketua KKM diputuskan dalam musyawarah mufakat atau dengan metode pemilihan yang disepakati anggota KKM yang didatangi oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam dan Koordinator Pengawas Madrasah sesuai jenjangnya.

3) Kasi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam, Koordinator Pengawas Madrasah, dan Ketua KKM terpilih melengkapi susunan pengelola KKM.

b. Pembentukan pengelola KKM Provinsi selaku berikut:

1) Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam, Kepala Seksi Tenaga Kependidikan/Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan, Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi, dan perwakilan Pengawas Madrasah sesuai jenjangnya (RA, MI, MTs, MA/MAK) bareng perwakilan pengurus KKRA, KKMI, KKMTs dan KKMA/MAK dari kabupaten/kota menyusun pengelola KKM Provinsi.

2) Penentuan ketua KKM Provinsi ditentukan dalam musyawarah mufakat atau dengan sistem penyeleksian yang disepakati anggota KKM.

3) Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam, Kepala Seksi Tenaga Kependidikan/Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan, Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi, perwakilan Pengawas Madrasah sesuai jenjangnya (RA, MI, MTs, MA/MAK), dan Ketua KKM terpilih melengkapi susunan pengelola KKM Provinsi pada masing-masing jenjang.

4) Masa bhakti ketua KKM yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali satu kali pada era selanjutnya.

5) Ketua KKM diutamakan kepala madrasah yang memiliki integritas, komitmen, kompetensi dan prestasi.

6) Jika seorang ketua KKM berhalangan tetap, mutasi ke madrasah lain yang tidak se daerah KKM terbentuk, atau mutasi ke jabatan lain, maka jabatan ketua KKM dilimpahkan kepada wakil ketua hingga kala bakti rampung.

 

c. KKM Khusus

KKM khusus dibentuk untuk mewadahi karakteristik madrasah berdasarkan PMA nomor 60 tahun 2015. KKM khusus dimaksud yaitu sebagai berikut:

1) KKMA Insan Cendekia

Berdasarkan kekhasannya MA Insan Cendekia mampu membentuk KKM secara khusus. MA Insan Cendekia tetap menjadi bagian dari atau anggota KKMA sesuai dengan kedudukannya.

2) KKMA Keterampilan

Dalam rangka membuatkan kekhasannya, Madrasah Aliyah Keterampilan mampu membentuk KKM Aliyah Keterampilan. MA Keterampilan tetap menjadi anggota KKMA sesuai dengan kedudukannya.

3) KKMA Keagamaan

Dalam rangka mengembangkan dan membuatkan keunggulannya, MA Keagamaan dapat membentuk KKMA Keagamaan. Madrasah Aliyah Keagamaan tetap menjadi anggota KKMA sesuai dengan kedudukannya.

4) Pembentukan KKM dan penyeleksian pengelola KKM menyesuaikan dengan ketentuan pembentukan KKM.

 

Bagaimana teladan Program kerja Kelompok Kerja Madrasah (KKM Madrasah)? Program kerja Kelompok Kerja Madrasah merujuk pada PMA nomor 90 tahun 2013 pasal 47 ialah 1) meningkatan profesionalisme kepala madrasah, 2) mengoordinasikan dan mensinergikan program kenaikan kualitas madrasah. Peningkatan profesinalisme kepala madrasah ditujukan pada peningkatkan kompetensi kepala madrasah, yang mencakup 5 kompetensi, ialah 1) kepribadian, 2) manajerial, 3) kewirausahaan, 4) supervisi, dan 5) sosial. Sedangkan dalam hal kerjasama dan sinergi acara peningkatan kualitas madrasah mencakup penyusunan kalender pendidikan, penyusunan program kerja madrasah, kenaikan kualitas guru dan tenaga kependidikan dan peningktan mutu peserta asuh. Program kerja KKM bersifat berjenjang dan dikesampingkan benturan, sama atau bersifat mengulang untuk tingkatan yang berlawanan. Kesamaan program kerja pada setiap tingkatan mesti bersifat diseminatif. Program kerja KKM tingkat kecamatan, golongan kecamatan, kabupaten/kota, dan kalangan kabupaten/kota mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, program kerja KKM Provinsi mendapatkan kesepakatan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan acara Kerja KKM Khusus mendapatkan persetujuan dari Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.

 

Dalam Program kerja Kelompok Kerja Madrasah (KKM Madrasah), bentuk aktivitas program peningkatan profesionalisme kepala madrasah dan koordinasi dan sinergi acara peningkatan kualitas madrasah antara lain mencakup 1) Penguatan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Agama dan Pokjawas Madrasah, 2) Penguatan kelembagaan KKM di setiap tingkatannya, 3) Peningkatan kompetensi, karir, dan prestasi kepala madrasah anggota KKM, yang berdasarkan kebutuhan, berjenjang, dan berkelanjutan, 4) Peningkatan kompetensi dan prestasi guru dan tenaga kependidikan madrasah berdasarkan kebutuhan, berjenjang, dan berkelanjutan, 5) Peningkatan kompetensi dan prestasi penerima asuh madrasah sesuai wilayah kerja KKM, 6) Menjalin kolaborasi eksternal dengan pemerintah daerah, dunia perjuangan dan dunia industri, asosiasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan, dan para pihak yang bergerak dan peduli pada peningkatan kualitas kepala mdarsah, guru, tenaga kependidikan, dan kenaikan mutu kelembagaan madrasah.

 

Narasumber kegiatan pengembangan kompetensi kepala, guru, dan tenaga kependidikan yang dikontrol oleh KKM dapat berasal dari komponen- bagian berikut: 1) Kepala Madrasah, 2) Pengawas Madrasah, 3) Widyaiswara, 4) Dosen atau Praktisi Pendidikan, 5) Pejabat Struktural Kementerian Agama, 6) Pejabat Struktural Instansi lainnya, dan 7) tenaga jago yang lain yang dibutuhkan untuk pengembangan profesi kepala, guru, dan tenaga kependidikan yang berbasis pada keperluan, berjenjang, serta berkelanjutan.

Selengkapnya silahkan download Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kepdirjen Pendis) Nomor Nomor 5852 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah (KKM Madrasah) melalui link download di bawah ini

Link download Kepdirjen Pendis Nomor Nomor 5852 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis atau Juknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Madrasah (disini)

Demikian isu ihwal Petunjuk Teknis atau Juknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Madrasah – Kepdirjen Pendis Nomor Nomor 5852 Tahun 2020. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *