Kemendikbud Akan Membolehkan Pembelajaran Tata Paras Tidak Hanya Di Zona Hijau

Posted on

  DENAH TEMPAT DUDUK PEMEBLAJARAN TATA MUKA PADA MASA NEW NORMAL PANDEMI COVID KEMENDIKBUD AKAN MENGIZINKAN PEMBELAJARAN TATA MUKA TIDAK HANYA DI ZONA HIJAU


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan secepatnya mengizinkan sekolah melakukan  Pembelajaran Tata Muka tidak cuma di zona hijau, tetapi secara terbatas dalam artian jumlah siswa yang hadir dalam satu kelas dibatasi. Durasi belajar di kelas juga akan dipersingkat. Rencana untuk membuka Pembelajaran Tata Muka di sekolah ini, disampaikan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo seusai rapat dengan Presiden Jokowi, Senin (27/7/2020).
Doni lalu menyebutkan, pemerintah akan secepatnya memperlihatkan izin penyelenggaraan sekolah tatap wajah di luar zona hijau Covid-19. Menurut dia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan secepatnya memberikan pengumuman resmi terkait hal ini. “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah melakukan tindakan dan mungkin tidak usang lagi akan diumumkan tempat-kawasan yang selain zona hijau itu juga akan diberikan kesempatan melakukan aktivitas berguru tatap tampang,” kata Doni.
Doni menegaskan, sekolah tatap muka di luar zona hijau ini harus digelar secara terbatas. Artinya, jumlah siswa yang datang dalam satu kelas dibatasi. Durasi mencar ilmu di kelas juga akan dipersingkat. Namun, Doni tak menyebut dengan gamblang alasan pemerintah nekat membuka sekolah tatap paras .
Sebagai pelengkap isu, selain terkait pematasan jumlah peserta asuh (Denah Tempat Duduk Pemeblajaran Tata Muka Pada Masa New Normal Pandemi Covid-19 mirip pada gambar di atas) dan meminimalisir jam pelajaran maksial 4 Jam, berikut hal-hal yang perlu dipersiapkan apabila sekolah akan menggelar Pembelajaran tata Muka berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020
1.  Seluruh  fasilitas   dan  prasarana  satuan  pendidikan  dibersihkan  secara berkala , sekurang-kurangnya2 (dua) kali sehari, ketika sebelum KBM dimulai dan setelah KBM tamat. 
2.  Pemantauan  kesehatan  secara  berkala ,  tergolong  setiap  sebelum KBM mulai  berlangsung,  kepada  seluruh  warga  satuan  pendidikan  (tergolong penerima  bimbing,  guru,  dan  tenaga  kependidikan  yang lain  tergolong pengelola  kantin  satuan  pendidikan),  terkait  gejala-tanda-tanda  COVID-19, antara lain:
a.  demam tinggi diatas 38
b.  batuk;
c.  pilek;
d.  sesak napas;
e.  diare; dan/atau
f.  kehilangan indera perasa dan/ atau penciuman secara tiba-tiba.
3.  Pihak  satuan  pendidikan  perlu  mengendalikan  proses  pengiriman  dan penjemputan  akseptor  asuh  untuk  menyingkir dari  kerumunan  dan penumpukan warga satuan pendidikan saat mulai dan final KBM.
4.  Seluruh  warga  satuan  pendidikan  aktif,  termasuk  akseptor  didik,  wajib aktif  dalam  mempromosikan  protokol  pencegahan  penyebaran  COVID-19, antara lain:
a.  basuh tangan pakai sabun yang rutin sekurang-kurangnya20 detik;
b.  hindari menjamah muka, terutama hidung, mata, dan mulut;
c.  menerapkan jaga jarak sebisa mungkin, sekitar 1-2 meter; dan
d.  melakukan adab batuk dan bersin yang benar.
5.  Pihak satuan pendidikan perlu menentukan sarana dan prasarana yang cocok untuk menghalangi penyebaran COVID-19, antara lain menentukan ketersediaan akomodasi cuci tangan pakai sabun, minimal di lokasi dimana warga  satuan  pendidikan  masuk  dan  keluar  dari  lingkungan  satuan pendidikan.
6.  Pihak  satuan  pendidikan  menempatkan  bahan  gosip,  komunikasi, dan edukasi terkait pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat-tempat  yang  gampang  dilihat  oleh  seluruh  warga  satuan  pendidikan, terutama  penerima  didik,  dengan  pesan-pesan  yang  mudah  dikenali, terperinci, dan ramah akseptor bimbing.
7.  Pihak  satuan  pendidikan  menentukan  adanya  mekanisme  komunikasi yang gampang dan tanpa kendala dengan orang tua/wali penerima ajar, termasuk menimbang-nimbang adanya hotline atau narahubung terkait keamanan dan keamanan di lingkungan satuan pendidikan.
8.  Pihak  satuan  pendidikan  menentukan  mempunyai  sistem  dan  prosedur administrasi kedaruratan di satuan pendidikan untuk mengantisipasi kalau terjadi  ancaman  bencana  (misalnya  gempa  bumi,  banjir,  gunung meletus,  tsunami,  dan  kebakaran)  di  masa  COVID-19.  Sistem dan prosedur  ini  wajib  dikomunikasikan  terhadap  seluruh  warga  satuan pendidikan, tergolong penerima latih dan orang renta/walinya.
Demikian info wacana Kemendikbud Akan Mengizinkan Pembelajaran Tata Muka Tidak Hanya Di Zona Hijau. Semoga ada keuntungannya, terima kasih

= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *