Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 – Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Posted on

 dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 - Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, diterbitkan dalam rangka mencapai tujuan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun aliran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bagi Pemda secara elektronika dengan perlindungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sehingga diperlukan dapat memberikan bantuan secara eksklusif dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik Pemda terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dalam Lampiran Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diterbitkan tahun menurut Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, dinyatakan bahwa Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang lewat penggolongan, bantuan instruksi, dan daftar penamaan yang mau digunakan Pemda dalam penyusunan rencana pembangunan dan keuangan kawasan yang disusun secara sistematis sebagai anutan dalam penyusunan dokumen penyusunan rencana pembangunan tempat dan keuangan kawasan. Informasi dimaksud dipakai untuk:

a. menolong kepala tempat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran tempat serta laporan pengelolaan keuangan daerah;

b. menolong kepala kawasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan kawasan dan keuangan daerah;

c. menolong kepala tempat dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan keuangan tempat;

d. menawarkan statistik keuangan Pemerintah Daerah;

e. mendukung keterbukaan informasi terhadap penduduk ;

f. mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan

g. melaksanakan evaluasi penyusunan rencana pembangunan tempat dan pengelolaan keuangan tempat.

 

Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur dikerjakan dengan menggabungkan seluruh proses penyusunan rencana, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemda untuk menciptakan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur disusun secara sistematis mencakup:

a. rusan, bidang persoalan, acara, acara, dan sub aktivitas;

b. fungsi;

c. organisasi;

d. sumber pendanaan;

e. daerah administrasi pemerintahan; dan

f. rekening.

Kodefikasi pada masing-masing klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan aksara f merupakan kodefikasi yang bersifat mampu berdiri diatas kaki sendiri dan merupakan contoh baku yang dipakai oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing tahapan dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengelolaan keuangan kawasan. Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam karakter e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-permintaan tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

 

Pengecualian atas pembakuan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur diberlakukan terhadap beberapa uraian dengan aba-aba “XX”. Kode “XX” yang terdapat pada huruf B dan aksara C terkait Urusan, bidang problem, program, aktivitas dan sub aktivitas yang menjabarkan program penunjang persoalan pemerintahan tempat yang dipakai oleh seluruh perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu terdapat instruksi “XX” dan “XXXX” dalam Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi dipakai untuk menguraikan unit kerja satuan kerja perangkat kawasan yang jumlahnya menyesuaikan keperluan organisasi sesuai dengan peraturan tempat.


Dalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dinyatakan Klasifikasi perencanaan pembangunan daerah terdiri atas:

a) program penunjang problem Pemerintahan Daerah;

b) permasalahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar;

c) masalah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;

d) masalah opsi;

e) unsur pendukung problem pemerintahan;

f) bagian penunjang permasalahan pemerintahan;

g) komponen pengawasan masalah pemerintahan;

h) komponen kewilayahan;

i) bagian pemerintahan lazim; dan

j) bagian kekhususan dan Keistimewaan.

Adapun Kodefikasi berdasarkan pembagian terstruktur mengenai persoalan pemerintahan yang dipakai provinsi/kabupaten/kota selengkapnta mampu dilihat pada Salinan lengkap Lampiran Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yang mampu di download lewat link yang tersedia di bawah ini.

 

Link download Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 (disini)


Demikian info wacana Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Semoga ada keuntungannya, terima kasih. 

= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *