Kepmenpan Rb Nomor 680 Tahun 2020 Ihwal Aplikasi Biasa Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Posted on

  Tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik KEPMENPAN RB NOMOR 680 TAHUN 2020 TENTANG APLIKASI UMUM BIDANG PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK


Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kepmenpan RB) Nomor 680 Tahun 2020 Tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan PublikUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ihwal Pelayanan Publik merupakan pola dasar untuk memperlihatkan kepastian hukum dalam hubungan antara penduduk dan penyelenggara di bidang pelayanan publik. Hak dan kewajiban antara masyarakat dan penyelenggara dikelola sedemikian rupa selaku upaya mengembangkan kualitas dan menjamin penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas lazim pemerintahan dan korporasi yang baik. Salah satu kewajiban penyelenggara adalah menyediakan sarana pengaduan pelayanan publik dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Pengaduan mampu berasal dari akseptor layanan, nasehat Ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggara berkewajiban mengurus pengaduan dalam deadline tertentu, menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan, dan mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan.
Pada dikala ini, keberadaan sistem pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik nasional telah menerima lebih banyak perhatian. Sejak tahun 2012, SP4N (tergolong sebelumnya melalui LAPOR!) telah mendapatkan 1.592.427 pengaduan atau rata-rata 199.053 pengaduan per tahun. Pada tahun 2019, jumlah total pengaduan yang diterima SP4N-LAPOR! mencapai 196.437 pengaduan. Dengan perkiraan 365 hari per tahun, maka rata-rata jumlah pengaduan yang diterima melalui SP4N-LAPOR! yakni 538 pengaduan per hari. Angka ini sudah meningkat tidak hanya dalam hal jumlah pengaduan yang masuk, namun juga dalam hal jumlah orang yang menggunakan SP4N-LAPOR! ialah 801.257 per Januari 2019. Selain itu, mengenai keterhubungan SP4N-LAPOR! dengan instansi pemerintah, hingga dengan tamat tahun 2019 instansi pemerintah yang terhubung adalah sebanyak 623 instansi, dimana 440 instansi diantaranya telah memutuskan peraturan pengurus pengaduan. 623 instansi tersebut berisikan 34 Kementerian, 74 Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, 389 Pemerintah Kabupaten, dan 92 pemkot. Dari total 623 Instansi Pemerintah yang sudah terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!, sebanyak 122 Instansi Pemerintah masuk pada kategori telah mengorganisir SP4N-LAPOR! dengan baik. Namun demikian, peningkatan tersebut belum diikuti dengan perbaikan signifikan dari pemerintah khususnya belum adanya integrasi proses bisnis dan pemanfaatan data terpadu dalam pengelolaan dan penanganan pengaduan.
Untuk mendorong integrasi proses bisnis dan pemanfaatan data terpadu dalam pengelolaan dan penanganan pengaduan, perlu memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pemerintah berupaya sarat untuk mengedepankan pemanfaatan TIK yang handal dalam menjalankan roda pemerintahan untuk menawarkan pelayanan kepada masyarakat. Sistem pelaporan penduduk terpadu yang dioptimalkan dengan penerapan TIK dapat memajukan kinerja pemerintah dalam memberikan percepatan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh penduduk . Hal tersebut sudah selaras dengan amanat Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 wacana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Keterpaduan proses bisnis pengaduan pelayanan publik diterapkan lewat integrasi layanan pengaduan berbasis elektronika bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik dikerjakan lewat bagi pakai data dan gosip pengaduan pelayanan publik, penyelenggaraan basis data terintegrasi, dan penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi. Sebagai acuan dalam melaksanakan integrasi layanan pengaduan pelayanan publik, maka dibutuhkan suatu tolok ukur yang mampu dijadikan tutorial dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik. 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kepmenpan RB) Nomor 680 Tahun 2020 Tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, menyatakan:

KESATU : Menetapkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) sebagai Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

 

KEDUA : Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku secara nasional.

 

KETIGA : Pengembangan dan pembinaan penerapan Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada komponen:

a. proses bisnis dan data dijalankan oleh kementerian yang mengadakan problem pemerintahan di bidang aparatur negara;

b. teknologi info dan komunikasi dijalankan oleh kementerian yang mengadakan problem pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan

c. keselamatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keselamatan siber.

 

KEEMPAT : Pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menerapkan penggunaan Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di lingkungan instansi masing-masing.

 

KELIMA : Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

 

Menurut Lampiran Keputusan Menpan Kepmenpan RB Nomor 680 Tahun 2020 Tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, dinyatakan bahwa Penetapan Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dimaksudkan sebagai dasar teladan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronika.

 

Sedangkan tujuan Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yaitu:

1. Mewujudkan pelayanan publik yang bermutu dan terpercaya di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

2. Mewujudkan keseragaman dan keterpaduan pengelolaan pengaduan pelayanan publik berbasis elektro; dan

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang higienis, efektif, transparan, dan akuntabel lewat penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.


Ruang lingkup Persyaratan Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dibatasi pada:

1. Persyaratan Proses Bisnis;

2. Persyaratan Data;

3. Persyaratan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan

4. Persyaratan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

 

Link download Salinan dan Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kepmenpan RB) Nomor 680 Tahun 2020 Tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. lewat link di bawah ini

 

Link download Kepmenpan RB Nomor 680 Tahun2020

 

Demikian isu tentang Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kepmenpan RB) Nomor 680 Tahun 2020 Tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Semoga ada keuntungannya, terima kasih.



= Baca Juga =


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *