Peraturan Bkn Nomor 18 Tahun 2020 Perihal Perubahan Juknis Pengadaan Pppk Atau P3k

Posted on

 Tentang Perubahan Juknis Pengadaan PPPk atau P PERATURAN BKN NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN JUKNIS PENGADAAN PPPK ATAU P3K

BKN telah menerbitkan Perubahan Juknis atau Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) melalui Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 ihwal Perubahan atas Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K). Khusus untuk Juknis Pengadaan atau Seleksi PPPK khusus Guru tahun 2021 yang hendak tiba kita tentunya masih menanti keputusan dari Kemendikbud dan/atau Kemenpan. Sebagaimana dinfomasikan dalam pengumuman planning pengadaan PPPK Tahun 2021 informasi selengkapnya termasuk juknis pengadaan PPPK akan disampaikan pada bulan Januari 2021.

Dalam Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 tentang hukum Juknis Pengandaan PPPK atau P3K, dinyatakan dalam Pasal I bahwa Beberapa ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 wacana Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemenntah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) diubah.

 

Perubahan tersebut dinyatakan pada  bab 1 yang menyatakan  Ketentuan Pasal 1, ditambahkan 1 (satu) angka adalah angka 11, sehingga berbunyi selaku berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berikutnya disingkat PPPK ialah warga Negara Indonesia yang menyanggupi syarat tertentu, yang diangkat menurut kontrakkerja untuk rentang waktu tertentu dalam rangka melakukan peran pemerintahan.

2. Pengadaan PPPK adalah acara untuk mengisi kebutuhan PPPK yang dikerjakan lewat tahapan penyusunan rencana, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman kuman seleksi, dan pengangkatan PPPK.

3. Pejabat yang Berwenang yang berikutnya disingkat PyB yakni pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakari proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang berikutnya disingkat PPK yakni pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pelatihan administrasi ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

5. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan iristansi dacrah.

6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekreta riatan lembaga non struktural.

7. Instansi Daerah yaitu perangkat kawasan provinsi dan perangkat tempat, kabupaten/kota yang meliputi sekretariat tempat, sekretariat dewan legislatif daerah, dinas tempat, dan Lembaga teknis daerah.

8. Menteri adalah menteri yang mengadakan persoalan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

9. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN yaitu forum pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melaksanakan pembinaan dan mengadakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana dikelola dalam undangundang.

10. Computer Assisted Test yang berikutnya disingkat CAT yaitu suatu tata cara seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk menerima lulusan yang menyanggupi kriteria minimal kompetensi.

11. Uji Persyaratan Fisik, Psikologis, dan/atau Kesehatan Jiwa ialah pemeriksaan dan evaluasi kesehatan baik jasmani dan/atau rohani yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian tolok ukur fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dengan patokan dalam jabatan pada instansi pengadaan PPPK yang dilamar oleh peserta seleksi.

 

Selanjutnya pada bagian 2 Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 ihwal Perubahan atas Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 ihwal Petunjuk Teknis (Juknis) Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K), dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PPPK palingkurang terdiri dan 3 (tiga) tahapan, adalah:

a. seleksi administrasi;

b. seleksi kompetensi; dan

c. wawancara.

(2) Dalam hal diperlukan, panitia seleksi pengadaan PPPK dapat melakukan Uji Persyaratan Fisik, Psikologis, dan/atau Kesehatan Jiwa dalam pelaksanaan seleksi sesuai dengan persyaratan jabatan pada Instansi Pemerintah.

 

Pada bagian 3 Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020, dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (4) dihapus sehingga berbunyi selaku berikut:

 

Pasal 20

(1) Seleksi kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

(2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikerjakan untuk menganggap kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan patokan kompetensi jabatan.

(3) Pelaksanaan seleksi kompetensi dikerjakan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan seleksi kompetensi diumumkan secara terbuka lewat laman instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi.

b. Pengumuman paling kurang memuat:

1) hari, tanggal, waktu, dan kawasan pelaksanaan seleksi;

2) keharusan untuk menjinjing kartu tanda peserta dan Kartu Tanda Penduduk; dan

3) tata tertib pelaksanaan seleksi kompetensi.

c. Pelaksanaan seleksi oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK menggunakan akomodasi CAT BKN atau akomodasi CAT lainnya yang ditentukan oleh BKN.

d. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK menawarkan sarana dan prasarana yang memadai sehingga membuat lebih mudah penerima seleksi penyandang disabilitas mengikuti pelaksanaan seleksi kompetensi.

e. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK wajib mencocokkan kartu tanda akseptor seleksi dan Kartu Tanda penduduk dengan kartu penerima seleksi yang bersangkutan.

f. Peserta seleksi yang identitasnya tidak sesuai dengan kartu tanda akseptor seleksi atau Kartu Tanda Penduduk, tidak dapat mengikuti seleksi kompetensi.

(4) Dihapus.

(5) Penetapan dan pengumuman hasil seleksi kompetensi dilakukan selaku berikut:

a. PPK memutuskan hasil seleksi kompetensi.

b. Penetapan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada abjad a dijalankan sebagai berikut:

1) Kelulusan akseptor seleksi kompetensi yang melamar pada jabatan yang mensyaratkan adanya sertifikasi profesi, ditetapkan berdasarkan pada peringkat nilai sesuai dengan kebutuhan jabatan setiap Instansi Pemerintah.

2) Dalam hal kelulusan akseptor seleksi kompetensi yang melamar pada jabatan yang belum mensyaratkan adanya sertifikasi profesi, penetapan kelulusan dilaksanakan menurut pada pemenuhan nilai ambang batas minimal kelulusan yang diputuskan Menteri dan berdasarkan peringkat nilai sesuai dengan keperluan jabatan setiap Instansi Pemerintah.

c. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK mengumumkan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada aksara a.

d. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada abjad c, menampung nama jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama akseptor seleksi, nilai hasil seleksi kompetensi yang disusun menurut peringkat, dan info lain yang diperlukan.

e. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada aksara c dijalankan dengan memakai laman instansi, surat kabar, papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.

 

Pada bagian 4 Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020, dinyatakan bahwa di antara Bagian Keempat dan Bagian Kelima, serta di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal yaitu Bagian Keempat A dan Pasal 2 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

Bagian Keempat A

Uji Persyaratan Fisik, Psikologis, dan/atau Kesehatan Jiwa

Pasal 21A

(1) Untuk mengisi jabatan tertentu yang memerlukan Uji Persyaratan Fisik, Psikologis, dan/atau Kesehatan Jiwa, panitia seleksi instansi pengadaan PPPK mampu melaksanakan scleksi pelengkap.

(2) Seleksi pemanis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terang, transparan dan lengkap pada saat pengumuman seleksi pengadaan PPPK dilakukan.

(3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk mengetahui kesesuaian persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa sesuai dengan kriteria jabatan yang dilamar.

(4) Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK wajib memberikan waktu, kawasan, dan jenis Uji Persyaratan Fisik, Psikologis, dan / atau Kesehatan Jiwa yang akan dijalani setiap pelamar paling lambat pada saat pengumuman hasil seleksi kompetensi dijalankan.

(5) Dalam pelaksanaan seleksi pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia seleksi instansi pengadaan PPPK bcrkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan uru san pemerin tahan di bidang Kesehatan.

(6) Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK harus menginformasikan hash seleksi embel-embel sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling kurang menampung nama jabatan yang dilamar, nama pelamar, nomor kartu tanda akseptor seleksi, hasil seleksi pemanis, dan gosip embel-embel lain yang diharapkan.

(8) Hasil seleksi perhiasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan selaku bahan penetapan kelulusan hasil seleksi.

 

Pada bab 5 Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020, dinyatakan bahwa Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pengangkatan menjadi PPPK dikerjakan mclalui tahapan sebagai berikut:

a. Dalam waktu paling usang 30 (tiga puluh) han kerja setelah menerima penetapan nomor induk PPPK dan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN:

1. PPK dan kandidat PPPK menandatangani perjanjian kerja yang dibuat menurut acuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Badan mi; dan

2. PPK menetapkan keputusan pengangkatan PPPK yang dibentuk berdasarkan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIla yang merupakan bab tidak terpisahkan dan Peraturan Badan mi.

3. Dalam hal terdapat perpanjangan kesepakatankerja, keputusan pengangkatan PPPK masih berlaku sampai dengan berakhirnya rentang waktu perpanjangan perjanjian kerja.

b. Dalam hal keputusan pengangkatan PPPK ditetapkan secara kolektif, dibentuk menurut teladan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIIb dan Lampiran XIIc yang merupakan bab tidak terpisahkan dan Peraturan Badan mi.

c. Keputusan pengangkatan PPPK sebagaimana dimaksud pada huruf a atau karakter b, disampaikan eksklusif terhadap yang bersangkutan dan tembusannya kepada Kepala BKN/Kcpala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ajakan, paling lambat sebelum PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas.

d. PPPK ditugaskan/diposisikan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.

e. Gaji dan/atau pemberian PPPK dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT).

f. Pernyataan melakukan peran sebagaima1d dimaksud pada aksara e sesuai acuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang ialah bab tidak terpisahkan dan Peraturan Badan ini.

g. Surat pernyataan melakukan tugas (SPMT) sebagaimana dimaksud pada abjad e dihentikan berlaku surut dan tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi PPPK.

h. PPPK yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan/atau pemberian dibayarkan mulai bulan berkenaan.

i. PPPK yang melakukan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan/atau pertolongan dibayarkan mulai bulan berikutnya.

 

Pada bab 6 Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020, dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (2) dihapus dan ditambahkan

1 (satu) ayat ialah ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Setiap kandidat PPPK pada saat diangkat menjadi PPPK untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi utama tertentu atau jabatan pimpinan tinggi madya tertentu wajib dilantik dan mengangkat sumpah/komitmen jabatan.

(2) Dihapus.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk pengangkatan PPPK dalam jabatan fungsional dan jabatan lain yang bukan merupakan jabatan struktural tetapi melaksanakan fungsi administrasi pada Instansi Pemerintah.

 

Pada bagian 7 -15  Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020, dinyatakan bahwa ada beberapa pergeseran terkait Lampiran (Lebih lengkap mampu dibaca pda salinan Perka BKN Nomor 20 Tahun 2020 ini)

 

Ditegaskan dalam Pasal II Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 tentang Juknis atau Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) bahwa Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni mulai tanggal 12 Nopember 2020.

 

Link download Peraturan BKNNomor 18 tahun 2020

 

Link download Peraturan BKNNomor 1 tahun 2019

 

Demikian gosip ihwal Juknis atau Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) berdasarkan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020. Kita tentu masih menanti Juknis Khusus Pengadaan atau Seleksi PPPK khusus Guru tahun 2021. Semoga info awal dari BKN ini, ada manfaatnya.


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *