Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 (Permenaker Nomor 14/2020)

Posted on
 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji PERMENAKER NOMOR 14 TAHUN 2020 (PERMENAKER NOMOR 14/2020)

Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 ihwal Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), diterbitkan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 perihal Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional dan untuk menjaga kemampuan ekonomi selama kala pandemi Covid-19 perlu diberikan Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 menyatakan bahwa Bantuan Pemerintah berbentuksubsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh bermaksud untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kesanggupan ekonomi Pekerja/Buruh dalam penanganan imbas Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Penerima Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah dikelola dalam Pasal 3 Permenaker Nomor 14/2020, yakni selaku berikut.
(1) Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan kepada Pekerja/Buruh.
(2) Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mesti memenuhi standar:
a. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan;
b. terdaftar selaku peserta aktif acara jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;
c. Pekerja/Buruh peserta Gaji/Upah;
d. kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020;
e. peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mengeluarkan uang iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan Gaji/Upah dibawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai Gaji/Upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan; dan
f. mempunyai rekening bank yang aktif.
Pasal 4 Permenaker Nomor 14 Tahun 2020, Besaran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah
(1) Bantuan Pemerintah berbentuksubsidi Gaji/Upah diberikan dalam bentuk duit sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan.
(2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan menurut:
a. jumlah Pekerja/Buruh yang menyanggupi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
b. ketersediaan pagu budget dalam daftar isian pelaksana budget Kementerian Ketenagakerjaan.
Adapun Tata Cara Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah dinyatakan dalam Pasal 5 Permenaker Nomor 14/2020, ialah sebagai berikut
(1) Data kandidat penerima Bantuan Pemerintah berbentuksubsidi Gaji/Upah bersumber dari data penerima aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.
(2) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi datacalon penerima Bantuan Pemerintah berbentuksubsidi Gaji/Upah sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(3) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi dituangkan dalam bentuk daftar calon penerima Bantuan Pemerintah berbentuksubsidi Gaji/Upah.
(4) Daftar kandidat akseptor Bantuan Pemerintah berbentuksubsidi Gaji/Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan terhadap Menteri dengan melampirkan:
a. info program; dan
b. surat pernyataan mengenai kebenaran/ kesesuaian data calon penerima Bantuan Pemerintah berbentuksubsidi Gaji/Upah yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menurut data yang disampaikan oleh pemberi kerja.
(5) KPA memutuskan penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah menurut daftar kandidat akseptor Bantuan Pemerintah.
(6) Berdasarkan penetapan peserta Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPA memberikan surat perintah membayar langsung (SPM LS) Bantuan Pemerintah berbentuksubsidi Gaji/Upah kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Selengkapnya silahkan download Permenaker Nomor 14/2020 ihwal Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), lewat link di bawah ini.


Demikian gosip ihwal Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 ihwal Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Semoga ada keuntungannya, terima kasih.


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *