Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 Ihwal Pemfokusan Penggunaan Alokasi Budget Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Apbd

Posted on
 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN TERTENTU, PERUBAHAN ALOKASI, DAN PENGGUNAAN APBD

Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 perihal Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan APBD, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah memutuskan kebijakan keuangan tempat dalam rangka:
a. penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.
Kebijakan keuangan kawasan untuk melakukan pemfokusan penggunaan
alokasi anggaran acara tertentu (refocusing), pergantian alokasi, dan penggunaan APBD. Kebijakan keuangan juga mampu dalam bentuk insentif untuk penanganan dampak ekonomi akhir pandemi COVID-19. paling sedikit meliputi:
a. penghematan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak kawasan dan/atau sanksinya;
b. keringanan, penghematan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi tempat dan/atau sanksinya;
c. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan keharusan perpajakan; dan/atau
d. perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-usul.
Dalam melaksanakan kebijakan keuangan tempat, Pemerintah Daerah melakukan adaptasi alokasi budget pemasukan tempat, belanja kawasan dan pembiayaan daerah. Penyesuaian alokasi budget, mencakup pergantian alokasi budget pada:
a. kalangan;
b. jenis;
c. obyek; dan/atau
d. detail obyek, pada pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
Penyesuaian alokasi anggaran, diprioritaskan untuk:
a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
b. penanganan pengaruh ekonomi khususnya mempertahankan semoga dunia perjuangan kawasan masing-masing tetap hidup; dan
c. penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.
Penyesuaian alokasi budget pendapatan daerah meliputi:
a. pendapatan asli daerah;
b. pemasukan transfer; dan/atau
c. lain-lain pemasukan kawasan yang sah.
Penyesuaian alokasi budget pendapatan orisinil kawasan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi tempat di masing-masing daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota serta mengamati asumsi asumsi makro.
Perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan kawasan, kemajuan ekonomi, dan tingkat inflasi yang mensugesti sasaran pendapatan pajak daerah dan retribusi kawasan sebagai balasan dari menurunnya acara perekonomian. Penyesuaian alokasi budget pendapatan transfer dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan yang mengontrol tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara. Penyesuaian alokasi anggaran lain-lain pemasukan daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-permintaan.
Penyesuaian alokasi budget belanja tempat melalui rasionalisasi dan/atau pergantian alokasi belanja kawasan. Penyesuaian alokasi budget belanja daerah juga meliputi penggunaan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dana transfer biasa untuk penanganan pandemi COVID-19. Penyesuaian alokasi budget belanja kawasan yang bersumber dari transfer dan penggunaanya mempedomani ketentuan perundang-undangan yang mengendalikan tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.
Ditegaskan dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2020, bahwa penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja kawasan dan pembiayaan tempat, dilaksanakan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Perubahan peraturan kepala kawasan, diberitahukan kepada pimpinan dewan legislatif daerah. Perubahan peraturan kepala dicantumkan dalam peraturan kawasan ihwal perubahan APBD. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan pergeseran APBD atau pembiasaan alokasi anggaran yang dikerjakan setelah perubahan APBD, ditampung dalam laporan realisasi budget tahun budget berkenaan.
Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan aksentuasi penggunaan alokasi anggaran aktivitas tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD terhadap Menteri lewat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
Selengkapnya silahkan download Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan APBD.


Link download Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 (disini)
Demikian informasi wacana Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan APBD. Semoga ada manfaatnya.

= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *