Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 Perihal Pemikiran Penyusunan Planning Kerja Pemerintah Kawasan Tahun 2021

Posted on
 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun  PERMENDAGRI NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemda Tahun 2021, disusun dengan pertimbangan untuk memutuskan efektivitas pembangunan di kawasan guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi penyusunan rencana acara kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah lewat rencana kerja pemerintah kawasan.
Dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemda Tahun 2021, dinyatakan bahwa RKPD Tahun 2021 ialah pembagian terstruktur mengenai dari RPJMD. RKPD Tahun 2021 memuat:
a. desain kerangka ekonomi daerah;
b. prioritas pembangunan tempat; dan
c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
d. kebijakan penanganan pandemi corona virus disease-19 di kawasan.
RKPD berpedoman pada RKP Tahun 2021 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain muatan RKPD tersebut di atas, RKPD Tahun 2021 menampung urusan kesatuan bangsa dan politik yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah.
Ditegaskan dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemda Tahun 2021 bahwa Rancangan tamat RKPD Tahun 2021 dijadikan sebagai materi penyusunan desain Perkada ihwal RKPD provinsi Tahun 2021 dan desain Perkada ihwal RKPD kabupaten/kota Tahun 2021. Rancangan Perkada wacana RKPD provinsi Tahun 2021 disampaikan oleh gubernur terhadap Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi. Rancangan Perkada perihal RKPD kabupaten/kota Tahun 2021 disampaikan oleh bupati/wali kota terhadap gubernur lewat kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi. Rancangan Perkada perihal RKPD disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
a. surat permohonan fasilitasi dari gubernur terhadap Menteri lewat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau dari bupati/wali kota kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi;
b. rancangan akhir RKPD;
c. info program komitmen Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD;
d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan rencana pembangunan tahunan;
e. gambaran konsistensi acara dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD;
f. hasil reviu pegawanegeri pengawasan internal pemerintah tempat; dan
g. format isian fasilitasi RKPD Tahun 2021;
Format isian fasilitasi RKPD Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Dalam hal RKP belum ditetapkan, penyusunan RKPD Tahun 2021 mengacu pada desain selesai RKP yang menampung arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2021. Arah kebijakan pembangunan nasional , tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Dalam hal RKP belum ditetapkan sampai dengan Bulan Juni Tahun 2020, gubernur dapat menetapkan desain Perkada tentang RKPD provinsi paling usang ahad keempat Bulan Juni Tahun 2020. Penetapan rancangan Perkada ihwal RKPD kabupaten/kota dijalankan paling usang 1 (satu) minggu setelah Perkada wacana RKPD provinsi ditetapkan.
Dinyatakan dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemda Tahun 2021 bahwa Gubernur menyampaikan peraturan gubernur mengenai RKPD provinsi Tahun 2021 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung semenjak peraturan gubernur ditetapkan. Penyampaian RKPD provinsi Tahun 2021 digunakan sebagai materi evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan materi sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah budget pemasukan dan belanja tempat Tahun Anggaran 2021.
Bupati/wali kota memberikan peraturan bupati/wali kota mengenai RKPD kabupaten/kota Tahun 2021 terhadap gubernur melalui kepala Bappeda provinsi paling usang 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan bupati/wali kota ditetapkan. Penyampaian RKPD kabupaten/kota Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan selaku bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan materi sinkronisasi penyusunan desain peraturan kawasan anggaran pemasukan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021.
Selengkapnya silahkan download Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, melalui link di bawah ini.


Link download Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 (disini)
Demikian gosip perihal Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemda Tahun 2021. Semoga ada keuntungannya, terima kasih.


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *