Permendagri Nomor 41 Tahun 2020

Posted on
 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor  PERMENDAGRI NOMOR 41 TAHUN 2020

Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, diterbitkan dengan pendapat1) bahwa penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 yang telah ditetapkan statusnya selaku kedaruratan kesehatan penduduk sebagai peristiwa nasional, mengakibatkan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota berbarengan Tahun 2020 ditangguhkan tahapan penyelenggaraan penyeleksian dan akan dijalankan penyeleksian lanjutan, dimulai dari tahapan penyelenggaraan pemilihan yang ditangguhkan ; 2) bahwa penundaan tahapan penyelenggaraan penyeleksian lanjutan atau pemilihan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam angka 1, mempunyai efek pada penyesuaian pendanaan yang bersumber dari anggaran pemasukan dan belanja tempat.
Berdasarkan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020, Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan penghitungan dan pemungutan bunyi ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD provinsi.
(2) Dalam hal penyelenggaraan acara Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD kabupaten/kota.
(3) Penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dalam hal terjadinya pandemi Covid-19.
(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti dan dikerjakan sesuai dengan tahapan pengelolaan dana acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Berdasarkan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020, Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
(1) Dalam hal akan dilakukan pergeseran detail penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengumumkan kepada kepala daerah.
(2) Perubahan detail penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. memenuhi keperluan optimalisasi untuk penyesuaian tahapan, jadwal dan acara Kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ajakan yang disebabkan pandemi Covid-19; dan
b. pembiasaan standar keperluan barang/jasa dan honorarium pada KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-permintaan.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mampu dikerjakan sepanjang tidak mengganti besaran Hibah Kegiatan Pemilihan sesuai dengan NPHD yang sudah ditetapkan.
(4) Perubahan detail penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan tahapan:
a. KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota terlebih dulu menyampaikan permohonan terhadap kepala tempat untuk melakukan pergeseran rincian penggunaan hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD;
b. Kepala Daerah menurut permohonan pergantian detail penggunaan hibah kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan permintaan dengan jangka waktu paling usang 7 (tujuh) hari kerja setelah proposal permintaan diterima;
c. TAPD melakukan pembahasan bareng KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam gosip acara;
d. menurut informasi program sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. berdasarkan hasil revisi anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengumumkan terhadap kepala daerah.
(5) Dalam hal kepala kawasan tidak menindaklanjuti dan menyelesaikan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) aksara b, permintaan KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dinyatakan disetujui.
Berdasarkan Berdasarkan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020, Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi selaku berikut:
Pasal 16
(1) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), mampu dilakukan sekaligus atau sedikit demi sedikit sesuai dengan kesanggupan keuangan tempat.
(2) Pencairan sekaligus atau sedikit demi sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan eksklusif ke rekening KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tercantum dalam NPHD dan sudah disetujui oleh kementerian yang membidangi masalah keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-usul.
(3) Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilaksanakan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dilakukan paling usang 14 (empat belas) hari kerja terhitung sesudah penandatanganan NPHD.
(4) Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dikerjakan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dijalankan dengan ketentuan:
a. Tahap kesatu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling usang 14 (empat belas) hari kerja terhitung sehabis penandatangan NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); dan
b. tahap kedua paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan bunyi.
(5) Dalam hal pencairan dilaksanakan sedikit demi sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pencairan tahap kedua tidak mensyaratkan bagi KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan terlebih dulu laporan penggunaan Hibah.
(6) Selain tidak mensyaratkan laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pencairan tahap kedua dijalankan oleh Pemda tanpa menunggu permohonan pencairan tahap kedua oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
(7) Dalam hal Pemerintah Daerah sudah melaksanakan pencairan tahap kesatu melebihi 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karakter a, kelebihan pencairan dipertimbangkan dalam pencairan tahap kedua.
Berdasarkan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020, Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi selaku berikut:
Pasal 17
(1) Dalam hal sesudah penetapan pasangan kandidat Pemilihan terjadi:
a. pergeseran jumlah pasangan kandidat;
b. penghitungan dan pemungutan bunyi ulang;
c. penyeleksian lanjutan; dan/atau
d. pemilihan susulan.
yang menimbulkan perubahan besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) abjad c, dapat dikerjakan pergeseran NPHD.
(2) Perubahan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pembiasaan besaran dan detail penggunaan Hibah kegiatan Pemilihan yang disebabkan dilakukannya Pemilihan lanjutan atau Pemilihan bersama-sama lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
a. pembiasaan pergantian tahapan, acara dan Program Kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan; atau
b. pembiasaan kriteria kebutuhan barang/jasa dan honorarium pada KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk protokol kesehatan penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan.
(3) Penyesuaian standar kebutuhan barang/jasa dan honorarium untuk protokol kesehatan penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karakter b mencakup keperluan:
a. alat pelindung diri;
b. tunjangan bagi penyelenggara Kegiatan Pemilihan dengan besaran ditetapkan oleh kepala daerah;
c. penambahan jumlah tempat pemungutan suara;
d. adaptasi honorarium bagi penyelenggara Kegiatan Pemilihan; dan
e. lainnya terkait keselamatan dan pertolongan bagi penyelenggara dan pemilih.
(4) Kebutuhan alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) abjad a, mampu diberikan dalam bentuk Hibah barang oleh Pemerintah Daerah atau kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan.
(5) Kebutuhan penambahan jumlah daerah pemungutan bunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mampu mempergunakan sarana dan prasarana pemerintah lewat pinjam pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-usul.
(6) Perubahan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dengan mengamati jumlah dan tahap pencairan Hibah yang sudah diterima oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
(7) Dalam hal sesudah penetapan pasangan calon terjadi pergeseran jumlah pasangan kandidat Pemilihan yang mengakibatkan pengurangan besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD dan tahapan pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan,pencairan belanja hibah Kegiatan Pemilihan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), tetap dijalankan.
(8) Pengembalian kelebihan anggaran sebagai balasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dipertimbangkan sesudah pengusulan pengakuan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan.
Berdasarkan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020, Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, ialah Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17A
(1) Kebutuhan pendanaan penyesuaian kriteria keperluan barang/jasa dan honorarium untuk protokol kesehatan penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), mampu dilakukan pergantian budget sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2) Ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis kepada pergantian anggaran dan tahapan penganggaran adaptasi kebutuhan barang/jasa dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Berdasarkan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020, Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20
(1) Dalam hal terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan pada simpulan tahun anggaran, namun tahapan, agenda dan program Kegiatan Pemilihan belum rampung dan/atau lanjutan, sisa dana Hibah tersebut tetap pada rekening KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan tidak disetor ke kas daerah.
(2) Penggunaan sisa untuk mendanai tahapan, acara dan program Kegiatan Pemilihan yang belum berakhir dan/atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan.
(3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya Kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sehabis pengusulan pengukuhan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-usul.
Berdasarkan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020, Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) pasal, ialah Pasal 24A dan Pasal 24B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24A
(1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belanja Hibah Kegiatan Pemilihan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri ini sesuai dengan prosedur pengelolaan APBD.
(2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belanja Hibah Kegiatan Pemilihan oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-ajakan yang menertibkan pengelolaan anggaran pemasukan dan belanja negara.
(3) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dalam tahapan penganggaran APBD dan/atau perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan pendanaan Kegiatan Pemilihan yang tercantum dalam NPHD menurut hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan tahapan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9.
(4) Tata cara pertanggungjawaban belanja Hibah Kegiatan Pemilihan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), tanpa adanya keharusan bagi KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan.
Pasal 24B
Pengadaan barang dan jasa dalam tahapan pelaksanaan Kegiatan Pemilihan oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, pada abad pandemi Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-usul di bidang pengadaan barang dan jasa.
Selengkapnya silahlkan download Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.


Link download Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 (disini)
Demikian isu ihwal Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *