Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Perihal Penyusunan Apbd Tahun Anggaran 2021

Posted on

 Tentang Penyusunan APBD Tahun Anggaran  PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, diterbitkan dengan pertimbangan untuk melakukan ketentuan Pasal 308 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 wacana Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu memutuskan Peraturan Menteri Dalam Negeri ihwal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Landasan atau dasar hukum diterbitkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, yakni: 1) Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ihwal Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ihwal Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 wacana Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 wacana Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 ihwal Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pengelolaan Keuangan Daerah ialah keseluruhan aktivitas yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan kawasan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD yakni planning keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pedoman Penyusunan APBD yaitu pokok kebijakan selaku isyarat dan arah bagi pemerintahan tempat dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
4. Pemda yaitu kepala daerah sebagai bagian penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan problem pemerintahan yang menjadi kewenangan tempat otonom.
5. Pemerintahan Daerah yaitu penyelenggaraan permasalahan pemerintahan oleh Pemda dan badan legislatif tempat berdasarkan asas otonomi dan peran pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam tata cara dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kepala Daerah yakni gubernur bagi tempat provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi tempat kota.
Pasal 2 Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, menyatakan selaku berikut
(1) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah sentra;
b. prinsip penyusunan APBD;
c. kebijakan penyusunan APBD;
d. teknis penyusunan APBD; dan
e. hal khusus lainnya.
(2) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang ialah bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 3
(1) Dokumen penganggaran dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dituangkan dalam format yang terdiri atas:
a. kebijakan lazim APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
b. planning kerja budget satuan kerja perangkat kawasan;
c. rancangan peraturan tempat ihwal APBD;
d. rancangan peraturan Kepala Daerah wacana klasifikasi APBD;
e. pergantian kebijakan lazim APBD dan pergeseran prioritas dan plafon budget sementara;
f. desain peraturan kawasan tentang pergeseran APBD;
g. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang pembagian terstruktur mengenai perubahan APBD; dan
h. rancangan peraturan Kepala Daerah ihwal APBD.
(2) Format dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang ialah bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 4 Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, menyatakan sebagai berikut
(1) Penyusunan kebijakan biasa APBD dan prioritas dan plafon budget sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) abjad a, berpedoman pada planning kerja Pemerintah Daerah.
(2) Dalam hal rencana kerja Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur penyusunan rencana pembangunan dan keuangan tempat, Pemda melampirkan hasil pemetaan acara dan aktivitas.
(3) Hasil pemetaan program dan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam planning kerja Pemda Tahun 2021.
(4) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan desain kebijakan umum APBD dan desain prioritas dan plafon budget sementara.
Pasal 5 Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, menyatakan sebagai berikut
(1) Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemda mengalokasikan budget yang memadai untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019, dengan prioritas selaku berikut:
a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
b. penanganan imbas ekonomi khususnya menjaga supaya dunia usaha tempat masing-masing tetap hidup; dan
c. penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.
(2) Dalam hal pandemi Corona Virus Disease 2019 sebuah daerah telah mampu dikendalikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penerapan penyesuaian kebiasaan baru produktif dan kondusif Corona Virus Disease 2019 dalam penyelenggaraan pemerintahan kawasan.
(3) Tahapan penyusunan dan pembahasan dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 dikerjakan dengan mengamati penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019.
(4) Penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pada penerapan status tempat oleh satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-usul.
Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Link download Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, melalui link yang tersedia di bawah ini
Link download salinan dan lampiran Permendagri Nomor 64 Tahun 2020
Demikian isu wacana Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Semoga ada manfaatnya, terima kasih


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *