Permendagri Nomor 71 Tahun 2020 Perihal Penyelenggaraan Diklat Bagi Polisi Pamong Praja (Pol Pp)

Posted on
 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja  PERMENDAGRI NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN  DIKLAT BAGI POLISI PAMONG PRAJA  (POL PP)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Bagi Polisi Pamong Praja (Pol PP), ditetapkan dengan usulanbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 perihal Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Polisi Pamong Praja.

Dinyatakan dalam pasal 2 Permendagri Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja (Pol PP)

Jenis Diklat Pol PP mencakup:

a. Diklat Dasar;

b. Diklat Teknis; dan

c. Diklat Fungsional.

Selanjutnya pada Pasal 3 Permendagri Nomor 71 Tahun 2020 menyatakan bahwa

(1) Kepesertaan Diklat Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 aksara a, wajib dibarengi oleh:

a. Pol PP;

b. PNS yang hendak diangkat dalam deretan jabatan fungsional;

c. PNS yang alih jabatan; dan

d. PNS yang diangkat dan/atau ditetapkan melalui pembiasaan/inpassing.

(2) Diklat Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti oleh Pol PP JPT Pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.

(3) Diklat Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aksara b dibarengi oleh:

a. PNS yang hendak diangkat dalam gugusan jabatan fungsional kategori keahlian; dan

b. PNS yang hendak diangkat dalam gugusan jabatan fungsional klasifikasi kemampuan.

(4) Diklat Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai oleh:

a. PNS yang alih jabatan ke jabatan fungsional klasifikasi Keahlian; dan

b. PNS yang alih jabatan ke jabatan fungsional kategori kemampuan.

(5) Diklat Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad d diikuti oleh:

a. PNS yang diangkat dan/atau ditetapkan melalui penyesuaian/ inpassing ke jabatan fungsional klasifikasi Keahlian; dan

b. PNS yang diangkat dan/atau ditetapkan lewat adaptasi/ inpassing ke jabatan fungsional kategori kemampuan.

 

Pasal 4

(1) Persyaratan untuk mengikuti Diklat Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:

a. salinan/fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir;

b. surat informasi sehat dari dokter pemerintah; dan c. memenuhi persyaratan lainnya sesuai surat ihwal pedoman penyelenggaraan Diklat yang dikeluarkan oleh BPSDM.

(2) Persyaratan untuk mengikuti Diklat Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) aksara a, dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:

a. salinan/fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;

b. surat penunjukkandari pejabat yang berwenang;

c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

d. berijazah terendah S-1 (strata-satu)/D-4 (diploma-empat) sesuai bidang pendidikan yang diperlukan dalam jabatan fungsional klasifikasi kemampuan;

e. nilai kinerja atau prestasi kerja terendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

f. memenuhi patokan lainnya sesuai surat wacana pemikiran penyelenggaraan Diklat yang dikeluarkan oleh BPSDM.

(3) Persyaratan untuk mengikuti Diklat Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:

a. salinan/fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;

b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

c. berijazah paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

d. nilai kinerja atau prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

e. memenuhi standar yang lain sesuai surat wacana pemikiran penyelenggaraan Diklat yang dikeluarkan oleh BPSDM.

 

Pasal 5 Permendagri Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Diklat Bagi Polisi Pamong Praja (Pol PP), menyatakan bahwa

(1) Persyaratan untuk mengikuti Diklat Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) abjad a, meliputi:

a. salinan/fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;

b. surat informasi sehat dari dokter pemerintah;

c. berijazah terendah S-1 (strata-satu)/D-4 (diploma-empat) sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan untuk jabatan fungsional kategori keahlian;

d. berusia paling tinggi:

1. 51 (lima puluh satu) tahun bagi yang hendak menduduki jabatan fungsional ahli pertama dan andal muda; dan

2. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang mau

menduduki jabatan fungsional ahli madya.

e. menyanggupi persyaratan lainnya sesuai surat ihwal pedoman penyelenggaraan Diklat yang dikeluarkan oleh BPSDM.

(2) Persyaratan untuk mengikuti Diklat Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) aksara b, meliputi:

a. salinan/fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;

b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

c. berijazah paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat;

d. berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun; dan

e. menyanggupi patokan yang lain sesuai surat tentang aliran penyelenggaraan Diklat yang dikeluarkan oleh BPSDM.

 

Pasal 6

(1) Persyaratan untuk mengikuti Diklat Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) abjad a, meliputi:

a. salinan/fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;

b. surat informasi sehat dari dokter pemerintah;

c. berijazah paling rendah S-1 (strata-satu)/D-4 (diploma-empat) sesuai dengan bidang pendidikan yang diperlukan untuk jabatan fungsional klasifikasi kemampuan; dan

d. menyanggupi tolok ukur yang lain sesuai surat wacana ajaran penyelenggaraan Diklat yang dikeluarkan oleh BPSDM.

(2) Persyaratan untuk mengikuti Diklat Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) aksara b mencakup:

a. salinan/fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;

b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

c. berijazah terendah sekolah menengah atas atau yang sederajat; dan

d. memenuhi tolok ukur yang lain sesuai surat wacana ajaran penyelenggaraan Diklat yang dikeluarkan oleh BPSDM.

 

Pasal 7

(1) Kepesertaan Diklat Teknis bagi Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 abjad b, dibarengi oleh:

a. jabatan Pol PP; dan

b. jabatan fungsional Pol PP.

(2) Jabatan Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. JPT Pratama;

b. jabatan direktur;

c. jabatan pengawas; dan

d. jabatan pelaksana.

(3) Jabatan fungsional Pol PP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aksara b terdiri atas:

a. jabatan fungsional klasifikasi kemampuan; dan

b. jabatan fungsional kategori kemampuan.

 

Ditegaskan dalam Pasal 8 Permendagri Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Bagi Polisi Pamong Praja (Pol PP), dinyatakan bahwa Persyaratan untuk mengikuti Diklat Teknis bagi jabatan Pol PP dan jabatan fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mencakup:

a. salinan/fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir;

b. surat informasi sehat dari dokter pemerintah;

c. berusia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun; dan

d. memenuhi tolok ukur yang lain sesuai surat ihwal pedoman penyelenggaraan Diklat yang dikeluarkan oleh BPSDM.

 

Pasal 9

(1) Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 aksara c, terdiri atas:

a. Diklat Fungsional kategori keterampilan jenjang madya;

b. Diklat Fungsional klasifikasi keterampilan jenjang muda;

c. Diklat Fungsional naik jabatan dari klasifikasi kemampuan ke kategori kemampuan; dan

d. Diklat Fungsional klasifikasi kemampuan.

(2) Kepesertaan Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad a, disertai oleh pejabat fungsional Pol PP klasifikasi keterampilan jenjang muda.

(3) Kepesertaan Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad b, dibarengi oleh pejabat fungsional Pol PP kategori keterampilan jenjang pertama.

(4) Kepesertaan Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) abjad c, disertai oleh pejabat fungsional Pol PP yang akan naik dari kategori keahlian menjadi klasifikasi keahlian.

(5) Kepesertaan Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aksara d, dibarengi oleh pejabat fungsional Pol PP kategori keahlian.

 

Selanjutny dalam Pasal 10 Permendagri Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja (Pol PP), dinyatakan bahwa Persyaratan untuk mengikuti Diklat Fungsional bagi jabatan fungsional Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mencakup:

a. salinan/fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir;

b. akta kompetensi sesuai jenjang jabatan fungsional dikala ini;

c. telah memiliki STTPP Diklat Dasar;

d. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

e. berusia paling tinggi 2 (tahun) sebelum batas usia pensiun; dan

f. menyanggupi tolok ukur lainnya sesuai surat wacana pedoman penyelenggaraan Diklat yang dikeluarkan oleh BPSDM.

 

Selengkapnya silahkan baca dan download Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja (Pol PP), lewat link di bawah ini.

 

Link download Permendagri Nomor 71 Tahun 2020 (disini)

 

Demikian infomasi ihwal Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Diklat Bagi Polisi Pamong Praja. Semoga ada keuntungannya, terima kasih.

 


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *