Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Ihwal Perubahan Kedua Atas Permendagri 112 Tahun 2014 Perihal Pilkades

Posted on

 tentang perubahan kedua atas Permendagri  PERMENDAGRI NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAGRI 112 TAHUN 2014 TENTANG PILKADES

 

Dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 ihwal perubahan kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 perihal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), dinyatakan bahwa Pemda dalam melaksanakan tahapan penyeleksian kepala desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah kegiatan yang menjadikan penyebaran atau penularan corona virus disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, untuk pembiayaan Pilkades serempak dalam keadaan tragedi non alam Covid-19 ini, biaya pemilihan kepala desa dan peran panitia pemilihan kabupaten atau kota yang pelaksanannya diperintahkan kepada Desa dibebankan pada APBD Kabupaten atau Kota. Namun biaya pemilihan tersebut dalam keadaan Corona Virus Disease 2019 dapat disokong dari APBD Desa sesuai dengan kewenangan desa. Sedangkan khusu untuk biaya pemilihan kepala desa antar waktu lewat musyawarah desa dibebankan pada APBD Desa. (pasal 48)

 

Dalam Permendagri No 72 Tahun 2020 perihal pergantian kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), juga terdapat sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan. Sanksi baik bagi calon kepala desa, panitia penyeleksian, pendukung dan komponen lain yang melanggar protokol kesehatan pasal (44E), di antaranya yakni berupa teguran ekspresi dan teguran tertulis. Untuk teguran tertulis, diberikan oleh bupati/walikota mampu kepada kandidat kepala desa menurut saran dari panitia penyeleksian tingkat kabupaten atas laporan dari panitia tingkat kecamatan. Adapun hukuman diskualifikasi kepada calon kepala desa oleh bupati atau walikota menurut saran dari panitia penyeleksian tingkat kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan tingkat kecamatan dan satuan peran penanganan Corona virus disease 2019, tegas Nata Irawan.

 

Permendagri No 72 Tahun 2020 juga memastikan bahwa Bupati/Walikota sebagaiKetua Satuan Tugas Penanganan Corona virus Disease 2019 Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten atau Kota dapat menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa kalau suasana penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid-19 tidak mampu dikendalikan.

 

Pada bagian selesai Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, menyatakan bahwa ketentuan perihal Pemilihan Kepala Desa dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona virus Disease 2019 berlaku sampai berakhirnya kala status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh presiden.

 

Selengkapnya silahkan download dan baca Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 wacana pergeseran kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 ihwal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), melalui link di bawah ini

 

Link download Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 disini

 

Demikian berita wacana Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 wacana perubahan kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 perihal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Semoga ada keuntungannya, terima kasih.

= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *