Permenpan Rb Nomor 56 Tahun 2020 Wacana Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi

Posted on
  Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor  PERMENPAN RB NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi, diterbitkan untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, peran, tanggung jawab, dan wewenang di bidang pemeriksaan jual beli berjangka komoditi, serta untuk memajukan kinerja organisasi.
Berdasarkan Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi, yang dimaksud Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pemeriksa PBK memiliki ruang lingkup peran, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan acara pengawasan, pemeriksaan, penyidikan di bidang jual beli berjangka komoditi dan sistem resi gudang dan pengaturan, training, pengawasan dan pengembangan, serta fasilitasi substansi di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas. Pejabat Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi yang berikutnya disebut Pemeriksa PBK ialah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan, investigasi, penyidikan di bidang perdagangan berjangka komoditi dan sistem resi gudang dan pengaturan, pelatihan, pengawasan dan pengembangan, serta fasilitasi substansi di bidang perdagangan berjangka komoditi, tata cara resi gudang, dan pasar lelang komoditas. Sedangkan yang dimaksud Perdagangan Berjangka Komoditi yang berikutnya disingkat PBK yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan komoditi dengan penarikan margin dan solusi kemudian berdasarkan persetujuan berjangka, kesepakatan derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.
Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi, dinyatakan bahwa Pemeriksa PBK berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang investigasi PBK pada kementerian yang menyelenggarakan masalah pemerintahan di bidang perdagangan. Pemeriksa PBK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara pribadi terhadap pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat direktur, atau pejabat pengawas yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan peran Jabatan Fungsional Pemeriksa PBK. Kedudukan Pemeriksa PBK ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis peran dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ajakan.
Ditegaskan dalam Permenpan RB Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi, bahwa Jabatan Fungsional Pemeriksa PBK ialah jabatan karier PNS. Jabatan Fungsional Pemeriksa PBK termasuk dalam penjabaran/rumpun pengawas kualitas dan keamanan. Jabatan Fungsional Pemeriksa PBK ialah Jabatan Fungsional klasifikasi keahlian. Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa PBK dari jenjang terendah hingga dengan jenjang tertinggi terdiri atas:
a. Pemeriksa PBK Ahli Pertama;
b. Pemeriksa PBK Ahli Muda;
c. Pemeriksa PBK Ahli Madya; dan
d. Pemeriksa PBK Ahli Utama.
Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa PBK tercantum dalam Lampiran III hingga dengan Lampiran V yang ialah bagian tidak terpisahkan dari Permenpan RB Nomor 56 Tahun 2020 ini.
Tugas Pemeriksa PBK berdasarkan Permenpan RB Nomor 56 Tahun 2020 adalah melaksanakan aktivitas pengawasan, pemeriksaan, penyidikan di bidang PBK dan SRG dan pengaturan, training, pengawasan dan pengembangan, serta fasilitasi substansi di bidang PBK, SRG, dan PLK. Adapun Unsur kegiatan tugas Pemeriksa PBK yang mampu dinilai Angka Kreditnya yakni pemeriksaan PBK, SRG, dan PLK. Sub-bagian dari bagian acara, terdiri atas: investigasi; penyidikan dan penindakan; pengaturan, training dan pengembangan PBK, SRG, dan PLK; dan fasilitasi Substansi PBK, SRG, dan PLK.
Selengkapnya silahkan download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi, melalui link di bawah ini.


Link download Permenpan RB Nomor 56 Tahun 2020 (disini)
Demikian informasi ihwal Permenpan RB Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi. Semoga ada keuntungannya, terima kasih.


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *