Permenpan Rb Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektro

Posted on

 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik PERMENPAN RB NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diterbitkan untuk melakukan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 perihal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 ini ialah pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 perihal Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dinyatakan dicabut.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dinyatakan bahwa Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memperlihatkan tutorial bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam:

a. mengerti tujuan pemantauan dan penilaian serta penetapan ruang lingkup penilaian penerapan SPBE;

b. mengetahui sistem penilaian Pemantauan dan Evaluasi SPBE;

c. memahami tindakan kerja yang harus dikerjakan dalam proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE; dan

d. menjamin kualitas pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemda.

Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:

a. mengukur capaian pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

b. memajukan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan

c. mengembangkan mutu pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyatakan bahwa Pemantauan SPBE dilaksanakan dengan aktivitas Penilaian Mandiri dan Penilaian Dokumen. Evaluasi SPBE dikerjakan dengan kegiatan Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, dan Penilaian Interviu. Dalam hal diperlukan penilaian lebih lanjut, Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mampu dilanjutkan dengan aktivitas Penilaian Visitasi.

Penilaian Mandiri dijalankan oleh Tim Assesor internal. Penilaian Mandiri dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE. Tim Asesor Internal ditetapkan oleh:

a. menteri pada kementerian;

b. kepala forum pada lembaga pemerintah nonkementerian;

c. sekretaris jenderal pada kesekretariatan lembaga negara;

d. pimpinan pada forum nonstruktural;

e. gubernur pada pemerintah daerah provinsi; atau

f. bupati/walikota pada pemerintah tempat kabupaten/kota.

Hasil Penilaian Mandiri disampaikan oleh Koordinator SPBE terhadap Menteri. Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring. Dalam hal hasil Penilaian Mandiri tidak mampu disampaikan secara daring, hasil Penilaian Mandiri dapat disampaikan secara luring dalam bentuk dokumen. Penilaian dokumen dan evaluasi interviu serta evaluasi visitasi dilakukan oleh Tim Assesor eksternal. Tim Assesor eksternal ditetapkan oleh Menteri.

Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE disampaikan oleh Menteri terhadap Instansi Pusat dan Pemda. Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE dijadikan dasar untuk penyusunan profil SPBE nasional oleh Menteri.

Pemantauan dan penilaian SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan fatwa pemantauan dan penilaian SPBE. Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE ialah instrumen yang dipakai selaku tutorial dalam melaksanakan evaluasi tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.  Pedoman SPBE meliputi:

a. pendahuluan;

b. tata cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE;

c. proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE; dan

d. epilog.

Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE tercantum dalam Lampiran yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 ini. Ketentuan tentang petunjuk teknis pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE ditetapkan oleh Menteri. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian target indeks SPBE yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama menurut Peraturan Menteri ini.

Ditegaskan dalam Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa Pada dikala Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 wacana Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Link download Salinan dan Lampiran Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (disini)

Demikian gosip perihal Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *