Permenpan Rb Nomor 65 Tahun 2020 Wacana Derma Bantuan Kinerja Pegawai Di Kemenpan Rb

Posted on
 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Kemenpan RB PERMENPAN RB NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENPAN RB

Permenpan RB Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Kemenpan RB, diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

 

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dinyatakan bahwa Tunjangan Kinerja adalah pertolongan yang diberikan kepada Pegawai yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan Indeks Prestasi Pegawai. Indeks Prestasi Pegawai yang berikutnya disingkat IPP yaitu skor kumulatif pegawai sebagai dasar perkiraan pembayaran Tunjangan Kinerja. Sedangkan yang dimaksud kelas Jabatan yaitu tingkatan jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dalam satuan organisasi yang digunakan selaku dasar perlindungan besaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian.

 

Dalam Permenpan RB Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai di Kemenpan RB, dinyatakan bahwa Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian diberikan setiap bulan kepada Menteri dan pegawai. Menteri diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan tertinggi di lingkungan Kementerian. Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan penempatan dalam Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian. Adapaun pegawai dengan status selaku calon PNS diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan penempatan dalam Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian.

 

Ditegaskan dalam Permenpan RB Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan RB) bahwa Pemberian Tunjangan Kinerja diberikan dengan memikirkan capaian kinerja individu setiap bulan yang dikonversi dalam skor IPP. Ketentuan lebih lanjut tentang skor IPP dikelola dalam Peraturan Menteri mengenai IPP.

 

Pegawai yang melaksanakan tugas berguru diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) pada kelas jabatan 7 (tujuh). Dalam hal Pegawai melampaui waktu kelulusan yang ditentukan, Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen), sepanjang Pegawai masih dalam status tugas berguru atau perpanjangan tugas belajar. Pegawai yang belum mampu menyelesaikan tugas mencar ilmu sesudah diberikan perpanjangan waktu, mampu diberikan perpanjangan kembali dengan perubahan status izin mencar ilmu dan diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen).

 

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dinyatakan bahwa Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian dengan jangka waktu menjabat paling sedikit 1 (satu) bulan kalender, diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pejabat atasan eksklusif atau atasan tidak eksklusif yang merangkap sebagai pelaksana peran atau pelaksana harian diberikan Tunjangan Kinerja pemanis sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan penempatan dalam Kelas Jabatan yang dirangkap;

b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai pelaksana peran atau pelaksana harian diberikan Tunjangan Kinerja komplemen sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan penempatan dalam Kelas Jabatan yang dirangkap;

c. pejabat setingkat yang merangkap pelaksana peran atau pelaksana harian mendapatkan bantuan kinerja yang lebih tinggi ditambah 20% dari perlindungan kinerja yang lebih rendah dari jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.

d. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan penempatan dalam Kelas Jabatan yang dirangkap dan tidak diberikan Tunjangan Kinerja dalam jabatan definitifnya; dan

e. pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara, yang merangkap selaku pelaksana tugas atau pelaksana harian diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan penempatan dalam Kelas Jabatan yang dirangkap dan tidak diberikan Tunjangan Kinerja dalam jabatan definitifnya.

 

Adapun sumbangan bantuan kinerja bagi Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana peran atau pelaksana harian diberikan sesudah menerima persetujuan dari kementerian yang menanggulangi persoalan pemerintahan di bidang keuangan negara.

 

Pemberhentian bantuan Tunjangan Kinerja dikerjakan terhadap Pegawai di lingkungan Kementerian yang:

a. diberhentikan sementara selaku PNS;

b. diberhentikan selaku PNS;

c. diangkat menjadi pejabat negara;

d. diberhentikan dengan hormat dari jabatan dan mendapatkan uang tunggu; dan/atau

e. ditugaskan pada instansi di luar Kementerian.

 

Selengkapnya silahkan download Permenpan RB Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan RB) lewat link download di bawah ini

 

Link download Permenpan RB Nomor 65 Tahun 2020 (disini)

 

Demikian isu ihwal Permenpan RB Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Kemenpan RB. Semoga ada keuntungannya.


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *