Permenpan Rb Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Era Relasi Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Posted on

Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor  PERMENPAN RB NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, diterbitkan untuk melakukan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 ihwal Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, yang dimaksud Masa Hubungan Perjanjian Kerja yaitu jangka waktu kebutuhan suatu Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK dalam sebuah instansi.

 

Dtegaskan dalam Permenpan RB Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, bahwa Jabatan ASN yang mampu diisi oleh PPPK meliputi Jabatan Fungsional; dan jabatan pimpinan tinggi utama tertentu dan jabatan pimpinan tinggi madya tertentu. Selain Jabatan tersebut, Menteri dapat memutuskan Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK. Jabatan lain bukan merupakan Jabatan struktural tetapi melakukan fungsi administrasi pada Instansi Pemerintah. Jabatan lain bukan jabatan administrasi atau bukan jabatan pimpinan tinggi pratama namun dapat disetarakan dengan jabatan manajemen atau jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ajakan.

 

Dinyatakan dalam bahwa Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 70 Tahun 2020, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun keperluan jumlah dan jenis Jabatan PPPK berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan keperluan jumlah dan jenis Jabatan PPPK dikerjakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperinci per 1 (satu) tahun menurut prioritas keperluan. Penyusunan keperluan jumlah dan jenis Jabatan PPPK ialah satu kesatuan dengan penyusunan keperluan pegawai negeri sipil. Penyusunan keperluan jumlah dan jenis Jabatan PPPK paling sedikit menampung:

a. nama Jabatan;

b. kualifikasi pendidikan;

c. jumlah alokasi;

d. unit kerja penempatan; dan

e. Masa Hubungan Perjanjian Kerja.

Kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PPPK ditetapkan dengan keputusan Menteri.

 

Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional dan Jabatan lain yang bukan ialah Jabatan struktural tetapi melaksanakan fungsi manajemen pada Instansi Pemerintah. Masa Hubungan Perjanjian Kerja ditetapkan dalam rentang waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan penyusunan kebutuhan ASN. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk jabatan pimpinan tinggi utama tertentu dan jabatan pimpinan tinggi madya tertentu ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional mampu diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. Perpanjangan era korelasi persetujuankerja untuk jabatan pimpinan tinggi utama tertentu dan jabatan pimpinan tinggi madya tertentu paling usang 5 (lima) tahun. Usulan perpanjangan Masa Hubungan Perjanjian Kerja disampaikan kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Masa Hubungan Perjanjian Kerja selsai. Dalam hal Menteri tidak menjawab usulan, dalam rentang waktu 3 (tiga) bulan semenjak usulan diterima, anjuran dianggap disetujui oleh Menteri. Penentuan jangka waktu berdasarkan pada pertimbangan:

a. jenis pekerjaan yang bersifat sementara, membutuhkan penyelesaian dalam jangka waktu tertentu;

b. jenis Jabatan yang dibutuhkan untuk memajukan kinerja organisasi dan/atau pencapaian tujuan strategis nasional untuk masa waktu tertentu;

c. prediksi beban kerja suatu Jabatan di unit organisasi akan habis atau menyusut dalam jangka waktu tertentu; dan/atau

d. ketersediaan budget instansi.

 

bahwa Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 70 Tahun 2020, juga menytakan bahwa Jangka waktu relasi perjanjian kerja antara PPPK dengan PPK tidak melampaui deadline Masa Hubungan Perjanjian Kerja. Jangka waktu korelasi kesepakatankerja memperhatikan selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun Jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-usul. Perpanjangan relasi kesepakatankerja antara PPPK dengan PPK didasarkan pada pencapaian/evaluasi kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.

 

Selengkapnya silhkan download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, lewat link di bawah ini

 

 

Link download Salinan dan Lampiran Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 70 Tahun 2020 (disini)


Baca Juga!


Permenpan RB Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Disini)


Permenpan RB Nomor 72 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2019 wacana Pengadaan PPPK  (Disini)

 

Demikian berita perihal Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Semoga ada keuntungannya, terima kasih.


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *