Permenpan Rb Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Sumbangan Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Posted on

Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor  PERMENPAN RB NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN KUASA PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, diterbitkan untuk melakukan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 ihwal Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dinyatakan dalam Permenpan ini bahwa Jabatan ASN yang mampu diisi oleh PPPK meliputi Jabatan Fungsional dan jabatan pimpinan tinggi utama tertentu dan jabatan pimpinan tinggi madya tertentu. Selain Jabatan, Menteri dapat memutuskan Jabatan lain yang mampu diisi oleh PPPK. Jabatan lain tersebut bukan merupakan Jabatan struktural tetapi melaksanakan fungsi manajemen pada Instansi Pemerintah. Jabatan lain juga bukan jabatan manajemen atau bukan jabatan pimpinan tinggi pratama tetapi dapat disetarakan dengan jabatan administrasi atau jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan.

 

Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, bahwa PPPK yang telah mendapatkan nomor induk yang diterbitkan Badan Kepegawaian Negara melakukan tugas Jabatan menurut penetapan pengangkatan oleh PPK.

 

PPK berwenang untuk mengangkat PPPK pada Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Ahli Utama; dan Jabatan lain. PPK mampu memberikan kuasa untuk mengangkat PPPK terhadap pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan PPPK. Pejabat yang ditunjuk pada Instansi Pusat mencakup:

a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan;

b. pejabat pimpinan tinggi pratama di unit instansi vertikal kementerian/lembaga; atau

c. pejabat lain setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin satuan organisasi yang mampu berdiri diatas kaki sendiri.

 

Adapun Pejabat yang ditunjuk pada Instansi Daerah provinsi meliputi:

a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan; atau

b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian.

 

Sedangkan Pejabat yang ditunjuk pada Instansi Daerah kabupaten/kota meliputi:

a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan kawasan kabupaten/kota; atau

b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang yang membidangi kepegawaian.

 

Pemberian kuasa penetapan pengangkatan ditetapkan dengan keputusan PPK. Keputusan PPK diberikan kepada pejabat yang ditunjuk dan salinan keputusan PPK disampaikan terhadap Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

 

Selengkapnya silhkan download Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, lewat link di bawah ini

 

 

Link download Salinan dan Lampiran Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 71 Tahun 2020 (disini)


Baca Juga!


Permenpan RB Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Disini)


Permenpan RB Nomor 72 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2019 wacana Pengadaan PPPK  (Disini)

 

Demikian informasi tentang Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Semoga ada keuntungannya, terima kasih.


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *