Permenpan Rb Nomor 72 Tahun 2020 Pergeseran Atas Peraturan Pengadaan Pppk

Posted on
 Perubahan Atas Peraturan Pengadaan PPPK PERMENPAN RB NOMOR 72 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PENGADAAN PPPK

Permenpan RB Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa untuk menjamin kepastian pengangkatan Pegawai Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja bagi  jabatan  guru, dosen,  tenaga  kesehatan,  dan  penyuluh  pertanian, dibutuhkan  kebijakan  yang  mengatur  tentang pengangkatan  Pegawai  Pemerintah  dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud; b)  bahwa  pengangkatan  Pegawai  Pemerintah  dengan Perjanjian  Kerja  bagi  jabatan  guru,  dosen,  tenaga kesehatan,  dan  penyuluh  pertanian  belum  dikelola  dalam Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  2  Tahun  2019  ihwal Pengadaan  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja bagi  jabatan  Guru,  Dosen,  Tenaga  Kesehatan,  dan Penyuluh Pertanian sehingga perlu dikontrol.  

 

Dalam pasal I Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, Dan Penyuluh Pertanian, dinyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 ihwal  Pengadaan  Pegawai  Pemerintah  Dengan  Perjanjian Kerja  Untuk  Guru,  Dosen,  Tenaga  Kesehatan,  dan  Penyuluh Pertanian  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019 Nomor 112), diubah sebagai berikut:

 

1.  Ketentuan  Pasal  4  diubah  sehingga  berbunyi  selaku berikut:

 

Pasal 4

Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

a.  dokter;

b.  dokter gigi;

c.  bidan;

d.  perawat;

e.  terapis gigi dan ekspresi;

f.  apoteker;

g.  ajudan apoteker;

h.  pranata laboratorium kesehatan;

i.  teknisi elektromedis;

j.  perekam medis;

k.  fisioterapis; 

l.  radiografer; 

m.  sanitarian; 

n.  nutrisionis;

o.  epidemiolog kesehatan;

p.  entomolog kesehatan;

q.  refraksionis optisien;

r.  eksekutif kesehatan;

s.  penyuluh kesehatan masyarakat; dan

t.  penguji keamanan dan kesehatan kerja.

 

2.  Di  antara  Pasal  20  dan  Pasal  21  disisipkan  tiga  pasal baru, yaitu Pasal 20A, Pasal 20B, dan Pasal 20C sehingga berbunyi selaku berikut:

 

Pasal 20A

(1)  Pelamar  yang dinyatakan  lulus  seleksi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diangkat sebagai calon PPPK.

(2)  Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.

(3)  Keputusan  PPK  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan nomor induk PPPK.

(4)  Penerbitan  nomor  induk  PPPK  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) diterima oleh PPK paling usang 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.

 

Pasal 20B

(1)  PPPK yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal  20A  ayat  (2) diberikan  honor  menurut  kelompok honor sesuai dengan  ketentuan peraturan  perundang-permintaan dengan periode kerja 0 (nol) setelah  kesepakatankerja ditandatangani. 

(2)  Golongan gaji sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 20C

Peserta seleksi PPPK tahun 2019 yang telah dinyatakan lulus yang  usianya  kurang  dari  1  (satu)  tahun  dari  batas  usia pensiun  jabatan pada  dikala  pengangkatan  maka perjanjian korelasi  kerja  diberlakukan  1  (satu)  tahun  semenjak pengangkatan  selaku   PPPK  dan  diberhentikan  selaku   PPPK sehabis masa persetujuankerja berakhir. 

 

Pasal II Permenpan RB Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengadaan PPPK Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian, menyatakan bahwa Peraturan  Menteri  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal diundangkan.

 

 Lampiran Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, Dan Penyuluh Pertanian, antara lain ihwal pangkat dan Golongan Gaji Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), diantaranya disebutkan bahwa Guru Ahli Pertama memiliki kalangan IX jika berpendidikan S1 yang Linier, serta mempunyai kalangan X kalau berpendidikan Magister yang linear. Sedangkan guru yang berpendidikan Doktoer bisa langsung menduduki Jabatan Ahli Muda dan menduduki kalangan XI.

 

Selengkapnya silhkan download Permenpan RB Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengadaan PPPK Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian, lewat link di bawah ini

 

 

Link download Salinan dan Lampiran Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 72 Tahun 2020 (disini)

Baca Juga!

Permenpan RB Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Disini)


Permenpan RB Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Disini)


Demikian gosip perihal Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, Dan Penyuluh Pertanian. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *