Permenpan Rb Nomor 73 Tahun 2020 Ihwal Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

Posted on

 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan PERMENPAN RB NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, ditetapkan dengan pertimbangan bahwa: a) bahwa untuk pengembangan karier dan kenaikan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ruang lingkup, peran, tanggung jawab, dan wewenang di bidang penyuluhan kehutanan serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan; b) bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya, sudah tidak sesuai dengan perkembangan aturan ketika ini sehingga perlu diganti; c) bahwa menurut usulansebagaimana dimaksud dalam karakter a dan huruf b, perlu memutuskan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB (Permenpan RB) Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, yang dimaksud JF Penyuluh Kehutanan yaitu jabatan yang diduduki PNS dan memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan. Sedangkan Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan yang berikutnya disebut Penyuluh Kehutanan ialah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara sarat oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis di bidang penyuluhan kehutanan. Penyuluhan Kehutanan yakni proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku perjuangan semoga mereka mau dan bisa membantu dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses gosip pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya yang lain, sebagai upaya untuk memajukan produktivitas, efisiensi perjuangan, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta memajukan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

 

Ditegaskan dalam Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB (Permenpan RB) Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, bahwa Penyuluh Kehutanan berkedudukan selaku pelaksana teknis fungsional Penyuluhan Kehutanan pada Instansi Pembina dan Instansi Daerah Pemerintah Provinsi. Penyuluh Kehutanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF Penyuluh Kehutanan. Kedudukan Penyuluh Kehutanan ditetapkan dalam peta jabatan menurut analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-seruan.

 

Pada Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, dinyatakan bahwa JF Penyuluh Kehutanan merupakan jabatan karier PNS. JF Penyuluh Kehutanan tergolong dalam pembagian terstruktur mengenai/rumpun Ilmu Hayat. Jenjang JF Penyuluh Kehutanan ialah JF klasifikasi keahlian dan kategori keterampilan. Jenjang JF Penyuluh Kehutanan kategori kemampuan, dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

a. Penyuluh Kehutanan Pemula;

b. Penyuluh Kehutanan Terampil;

c. Penyuluh Kehutanan Mahir; dan

d. Penyuluh Kehutanan Penyelia.

 

Sedangkan Jenjang JF Penyuluh Kehutanan kategori kemampuan, dari jenjang terendah hingga dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

a. Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama;

b. Penyuluh Kehutanan Ahli Muda;

c. Penyuluh Kehutanan Ahli Madya; dan

d. Penyuluh Kehutanan Ahli Utama.

 

Jenjang pangkat JF Penyuluh Kehutanan, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-permintaan tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permenpan RB Nomor 73 Tahun 2020 ini.

 

Tugas JF Penyuluh Kehutanan berdasarkan Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan yaitu melakukan Penyuluhan Kehutanan yang mencakup antisipasi, pelaksanaan, pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyuluhan Kehutanan. Unsur kegiatan peran jabatan Penyuluh Kehutanan yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas : persiapan; pelaksanaan; pengembangan; dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyuluhan kehutanan.

 

Selengkapnya silahkan download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB (Permenpan RB) Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, melalui link yang tersedia di bawah ini

 

Link download Permenpan RB Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan (disini)

 

Demikian isu wacana Permenpan RB Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan. Terima kasih telah berkesempatan menungjungi laman blog ainamulyana.blogspot.com. Semoga goresan pena ini ada keuntungannya.  

= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *