Perpres Nomor 86 Tahun 2020 Perihal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

Posted on

 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun  PERPRES NOMOR 86 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021

Pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, dinyatakan bahwa Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, yang disebut RKP Tahun 2021.

RKP Tahun 2021 merupakan dokumen penyusunan rencana pembangunan nasional untuk masa 1 (satu) tahun, adalah Tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. RKP Tahwn 2021 menampung Narasi RKP Tahun 2021, yang terdiri atas:

Bab 1, Pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Tujuan, dan Sistematika;

Bab 2, Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat Hasil Evaluasi RKP Tahun 2019, Antisipasi Pemulihan Pembangunan Nasional Pascapandemi Covid-19, Kerangka Ekonomi Makro, Strategi Pengembangan Wilayah, dan Strategi Pendanaan Pembangunan;

Bab 3, Tema dan Sasaran Pembangunan yang menampung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Arahan Presiden, Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan, serta Prioritas Nasional;

Bab 4, Prioritas Nasional dan Pendanaannya yang menjabarkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional dan masing-masing memuat target Prioritas Nasional, Program Prioritas, Proyek Prioritas Strategis / Major Project, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan pendanaan untuk Prioritas Nasional;

Bab 5, Kaidah Pelaksanaan yang memuat Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi, serta Kerangka Evaluasi dan Pengendalian; dan

Bab 6, Penutup,

Dokumen lengkap RKP tercantum dalam Lampiran I dan ialah bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

Matriks Pembangunan yang menampung Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas dengan penjabaran target, indikator, pinjaman terhadap instruksi Presiden, sasaran, yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan Matriks Major Project yang menampung Proyek Prioritas Strategis / Major Project pada Prioritas Nasional beserta alokasi pendanaannya, tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Proyek Prioritas dijabarkan dalam Daftar Proyek Prioritas yang ditetapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ditegakas dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, bahwa RKP Tahun 2021 digunakan, antara lain, untuk: ajaran bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2021; dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemda Tahun 2021.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Kementerian / Lembaga menggunakan RKP Tahun 2021 sebagai teladan dalam melakukan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2O2l dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam hal terdapat pergantian alokasi budget sesuai dengan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan pergeseran tersebut kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan untuk dibahas bersama. Pembahasan dikerjakan guna menjamin kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2021 hasil pembahasan bareng Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dengan pencapaian Sasaran Pembangunan dalam RKP Tahun 2021. Hasil pembahasan disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan terhadap Presiden untuk menerima persetujuan. Dalam hal Presiden menunjukkan kesepakatan perubahan alokasi anggaran Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemutakhiran RKP Tahun 2021 berdasarkan Undang-Undang perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melaporkan hasil pemutakhiran RKP Tahun 2021 kepada Presiden. Hasil pemutakhiran RKP Tahun 2021 yang telah dilaporkan terhadap Presiden ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Kementerian/Lembaga menyusun laporan per triwulan atas pelaksanaan rencana program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga. Laporan disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sesudah berakhirnya triwulan. Penyampaian laporan dikerjakan melalui sistem pemantauan dan penilaian berbasis elektronik dan/atau prosedur pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-permintaan. Laporan menjadi masukan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga tahun berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perlrndang-seruan. Laporan menjadi bahan evaluasi untuk pen5rusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga tahun selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-usul.


Selengapnya silah download Salinan dan Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021lewat link yang tersedia di bawah ini.

Link download Salinan dan Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2020 (disini)

 

Demikian berita perihal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, supaya ada manfaatnya. Terima kasih.


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *