Persesjen Kemendikbud Nomor 21 Tahun 2020 Juknis Penyaluran Tunjangan Subsidi Gaji/Upah (Bsu) Bagi Ptk Non Pns

Posted on
Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji PERSESJEN KEMENDIKBUD NOMOR 21 TAHUN 2020 JUKNIS PENYALURAN BANTUAN SUBSIDI GAJI/UPAH (BSU) BAGI PTK NON PNS

Download Persesjen – Persekjen Kemendikbud Nomor 21 Tahun 2020 Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Bagi PTK (Guru, Dosen dan Tenaga Kenpendidikan) Non PNS atau honorer. Sebagaimana dimengerti Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ialah pergeseran atas Persesjen – Persekjen Nomor 21 Tahun 2020.

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Persesjen – Persekjen) Kemendikbud Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) Tahun Anggaran 2020.

 

Pertimbangan diterbitkan Persesjen – Persekjen Kemdikbud Nomor 21 Tahun 2020 Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Bagi PTK (Pendidik Dan Tenaga Kependidikan), antara lain: a) bahwa pelaksanaan acara ba tuan berupa subsidi gaji/upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahun budget 2020 harus dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan penghitungan penganggaran santunan; b) bahwa agar pelaksanaan program tunjangan berbentuksubsidi gaji/upah bagi pendidik dan tenaga ke pendidikan dalam penanganan pengaruh Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahun anggaran 2020 sesuai dengan ketersediaan budget dan penghitungan penganggaran santunan, perlu dijalankan pembiasaan jumlah besaran pertolongan yang disalurkan; c) bahwa untuk melak sanakan pembiasaan santunan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam aksara b perlu melakukan pergantian Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 perihal Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Ber upa Subsidi Gaji /Upah Bagi Pendidik dan tenaga kependidikan Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2020.

 

Dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 wacana Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 ihwal Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020, dinyatakan bahwa tujuan bantuan dukungan Bantuan bermaksud untuk melindungi, menjaga, dan meningkatkan kesanggupan ekonomi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) .

 

Bantuan diberikan oleh Kementerian melalui Puslapdik. Adapun Penerima Bantuan (BSU) guru, dosen dan tenaga kependidikan honorer yakni selaku berikut.

 

1. Bantuan diberikan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan tugas pada satuan pendidikan.

2. Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:

a. dosen;

b. guru;

c. guru yang diberi peran selaku kepala sekolah;

d. pendidik pendidikan anak usia dini;

e. pendidik kesetaraan;

f. tenaga perpustakaan;

g. tenaga laboratorium; dan

h. tenaga administrasi.

 

Adapun tolok ukur untuk menemukan Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) Tahun Anggaran 2020 menurut Persesjen – Persekjen Kemdikbud Nomor 21 Tahun 2020, adalah sebagai berikut.

a . Warga Negara Indonesia (WNI);

b. berstatus bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

c. terdaftar dan berstatus aktif dalam Dapodik atau PD Dikti pertanggal 30 Juni 2020;

d. tidak sedang bertugas pada Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dan Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK);

e. tidak mendapatkan subsidi dukungan honor / upah dari kementerian yang menyelenggarakan permasalahan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;

f. tidak sebagai penerima kartu pra kerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020; dan

g. mempunyai penghasilan di bawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan yang dibuktikan lewat pernyataan dalam surat pertanggungjawaban mutlak.

 

Penetapan Penerima Bantuan

Sumber Data calon peserta Bantuan BSU untuk Guru, Dosen dan Tenaga Kependidikan Honorer yakni bersumber dari:

a. Dapodik; dan

b. PD Dikti.

 

Verifikasi Data, dikerjakan dengan cara

 a. Verifikasi data dilakukan lewat cara memadankan Dapodik dan PD Dikti dengan:

 1) data peserta subsidi sumbangan gaji/upah dari kementerian yang menyelenggarakan masalah pemerintahan di bidang ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan; dan

 2) data penerima acara prakerja.

b. Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada karakter a dilaksanakan oleh Ditjen GTK dan Ditjen Dikti sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing.

c. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada aksara b disampaikan terhadap Puslapdik.

 

Penetapan Penerima Bantuan

a. Puslapdik menetapkan akseptor Bantuan berdasarkan hasil verifikasi dari Ditjen GTK dan Ditjen Dikti sebagaimana dimaksud pada angka 2 karakter c .

b. Penetapan peserta Bantuan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Puslapdik yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA) Puslapdik.

 

Bentuk, Rincian, dan Alokasi Bantuan

1. Bantuan diberikan dalam bentuk duit.

2. Uang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

3. Alokasi Bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) pada Puslapdik.

 

Tata Kelola Pencairan Bantuan

1. PPK Puslapdik mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

2. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menyuruh verifikator untuk melaksanakan memverifikasi SPP.

3. PPSPM mempublikasikan Surat Perintah Membayar (SPM) .

4. SPM yang telah ditandatanga ni disa mpaikan kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III selaku permintaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

5. Sebelum menyampaikan SPM ke KPPN Jakarta III, PPSPM apalagi dahulu menyampaikan planning kas kalau nilai SPM Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah ) atau lebih.

6. Rencana kas disampaikan terhadap KPPN Jakarta III, 5 (lima) hari kerja sebelum pengajuan SPM.

 

Selengkapnya silahkan download Persesjen – Persekjen Kemdikbud Nomor 21 Tahun 2020 Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Bagi PTK (Pendidik Dan Tenaga Kependidikan melalui link di bawah ini.

Link download Persesjen – Persekjen Kemendikbud Nomor 21 Tahun 2020 Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Bagi PTK (disini)

 

Demikian informasi perihal Persesjen – Persekjen Kemendikbud Nomor 21 Tahun 2020 Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Bagi guru dan Tenaga Kependidikan (PTK). Semoga ada keuntungannya, terima kasih.

= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *