Pmk Nomor 112/Pmk.02/2020 Ihwal Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021

Posted on

 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran  PMK NOMOR 112/PMK.02/2020 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021


PMK Nomor 112/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan usulanuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 wacana Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 wacana Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu memutuskan Peraturan Menteri Keuangan perihal Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021.

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021, dinyatakan bahwa Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 yakni besaran ongkos yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output)/sub keluaran (sub output) Tahun Anggaran 2021.
Pasal 2 PMK Nomor 112 tahun 2020 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021, menyatakan bahwa
(1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 mencakup:
a. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga; dan
b. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/forum tertentu.
(2) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sub keluaran (sub output) Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan, Pemeriksaan, dan Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI 3); dan
b. sub keluaran (sub output) Penelitian.
Pasal 3
Dalam rangka penyusunan rencana budget, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi yang besarannya tidak mampu dilampaui dalam penyusunan planning kerja dan budget kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2021;
b. acuan penyusunan prakiraan maju;
c . materi penghitungan pagu indikatif kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2022; dan/ atau
d. tumpuan penyusunan Standar Biaya Keluaran untuk keluaran (output)/ sub keluaran ( sub output) sejenis pada kementerian negara/forum yang berlawanan.
Pasal 4
(1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 berfungsi sebagai estimasi .
(2) Fungsi perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prakiraan besaran biaya yang mampu dilampaui, sebab pergeseran bagian tahapan dan/ atau penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar.
(3) Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi pelaksanaan budget Standar Biaya Keluaran sub keluaran (sub output) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
(4) Besaran ongkos yang mampu dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. proses pengadaannya sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-seruan;
b . ketersediaan alokasi budget; dan
c. prinsip irit, efisiensi, dan efektivitas.
(5) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membutuhkan revisi budget, pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang metode revisi anggaran.
Pasal 5
(1) Dalam pelaksanaan budget, besaran penggunaan satuan ongkos untuk sub keluaran (sub output) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) aksara b didasarkan pada hasil penilaian komite evaluasi dan/atau reviewer,
(2) Pedoman pembentukan komite penilaian dan/ atau reviewer, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian mengacu pada peraturan perundang-seruan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan problem pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
(3) Pelaksanaan budget sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada keluaran hasil final penelitian sesuai dengan kualifikasi tolok ukur mutu yang sudah ditetapkan dalam sistem pelaksanaan evaluasi.
Dalam Pasal 6 PMK Nomor 112 tahun 2020 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021, dinyatakan bahwa:
1) Standar Biaya Keluaran yang kementerian berlaku untuk beberapa/ seluruh negara/ lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) karakter a tercantum dalam Lampiran I yang ialah bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kemen terian negara / lembaga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) karakter b tercantum dalam Lampiran II yang ialah bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 7
(1) Kementerian negara/lembaga bertanggungjawab atas penggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2021 dan mem priori taskan pengalokasian anggarannya.
(2) Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga sesuai peraturan perundang-seruan.
Selengkapnya silahkan download Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021. melalui link download di bawah ini.
Link download Salinan dan Lampiran PMK Nomor 112/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (disini)

Untuk PMK Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (silahkan download disini)

Demikian info wacana PMK Nomor 112/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021. Semoga ada keuntungannya, terima kasih.


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *