Prosedur Dan Syarat Pengangkatan Pegawai Pppk Sesuai Pp 49 Dan Acuan Soal Tes Pppk Guru

Lalu mirip apa Persyaratan Seleksi PPK Guru tahun 2021 ? Tentunya kita masih menanti regulasi terbaru. Namun ada baiknya, kita menyimak Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020. Dalam peraturan ini,  Persyaratan untuk mampu melamar menjadi PPPK yakni selaku berikut

a. usia terendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan;

b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena melaksanakan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas usul sendiri atau tidak dengan hormat selaku PNS, PPPK, tentara Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai yang lain antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;

d. tidak menjadi anggota atau pengelola partai politik atau terlibat politik praktis;

e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan kriteria jabatan;

f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keterampilan tertentu yang masih berlaku dari forum profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;

g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan patokan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan:

1. surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan patokan jabatan yang dilamar; dan

2. surat informasi tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif yang lain yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari tubuh/forum yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan sesudah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK;

h. surat pernyataan pengunduran diri selaku PPPK yang sudah disetujui oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian terendah jabatan pimpinan tinggi pratama; dan

i. standar lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.