Realokasi Dana Pop Yang Diundur, Kemendikbud Akan Subsidi Kuota Internet Untuk Guru

Posted on
 Kemendikbud juga merencanakan memberikan  REALOKASI DANA POP YANG DIUNDUR, KEMENDIKBUD AKAN SUBSIDI KUOTA INTERNET UNTUK GURU

Selain untuk siswa, Kemendikbud juga menyiapkan menawarkan Subsidi Kuota Internet Untuk Guru. Program subsidi kuota guru ini akan dibiayai lewat realokasi anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) yang diundur pelaksanaannya ke tahun 2021. Sebagaimana diketahui sejak Maret 2020, Kemendikbud telah melakukan pembiasaan kebijakan pendidikan, serta menyediakan inisiatif dan penyelesaian di era pandemi Covid-19. Salah satunya yaitu relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), di mana satuan pendidikan diberi kewenangan untuk mengalokasikan dana BOS untuk penyediaan pulsa kuota internet bagi guru dan siswa. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 perihal Petunjuk Teknis Reguler, yang diterbitkan pada 9 April 2020 kemudian.
Sebagaimana dijelaskan Mendikbud Nadiem Makarim dikala rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 27 Agustus 2020, bahwa Kemendikbud sukses menerima dana perhiasan untuk memfasilitasi keperluan kuota siswa, guru, mahasiswa dan dosen. Hal ini selaku balasan atas kecemasan masyarakat di tengah kesusahan ekonomi akhir terdampak pandemi. “Ini yang sedang kami akselarasi secepat mungkin agar bisa cair,” terperinci
Upaya yang dikerjakan Kemendikbud untuk menawarkan pinjaman pengadaan pulsa ini menurut Mendikbud menurut masukan masyarakat yang lebih banyak didominasi terkendala pulsa kuota internet dalam mengakses pembelajaran jarak jauh (PJJ). “Pulsa ini adalah (dilema) nomor satu,” imbuhnya.
Rencananya, dari total Rp 7,2 T akan diberikan subsidi kuota internet selama empat bulan, terhitung dari bulan September s.d. Desember 2020. Siswa akan mendapat 35 GB/bulan, guru akan menerima 42 GB/bulan, mahasiswa dan dosen 50 GB/bulan.
Selain itu, Kemendikbud mengalokasikan dana sebesar Rp 1,7 T untuk para akseptor sumbangan profesi guru dan tenaga kependidikan, dosen, serta guru besar. Harapannya, kebijakan ini mampu menolong perekenomian para akseptor bantuan di kala krisis mirip dikala ini. “Terima kasih terhadap Ibu Kemenkeu yang sudah mengamankan dana tersebut dari dana cadangan,” tutur Mendikbud.
Ditambahkan Mendikbud, sumber budget berasal dari optimalisasi anggaran Kemendikbud serta pemberian anggaran Bagian Anggaran dan Bendahara Umum Negara (BA BUN) 2020 dengan total budget sebesar Rp 8,9 T.
Bantuan lainnya adalah BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk 56.115 sekolah swasta dan negeri yang paling membutuhkan diperkirakan hingga di rekening sekolah di simpulan Agustus 2020. “Rp 3,2 T dialokasikan untuk dana BOS Afirmasi dan Kinerja yang hendak disalurkan ke 31.416 desa/kelurahan yang berada di kawasan khusus,” kata Mendikbud.
Merujuk pada Permendikbud Nomor 23 tahun 2020 serta Kepmendikbud Nomor 580 dan 581 Tahun 2020, kriteria daerah yang mendapatkan BOS Afirmasi dan Kinerja adalah: (1). Terpencil atau kurang pandai, (2). Kondisi penduduk adab yang terpencil, (3). Perbatasan dengan negara lain, (4). Terkena tragedi Covid-19, bencana alam, peristiwa sosial, atau kawasan yang berada dalam kondisi darurat lain.
Selanjutnya, patokan sekolah yang menerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja berdasarkan Permendikbud Nomor 24 tahun 2020 dan Kepmendikbud Nomor 746/P/2020 ialah: (1). Sekolah dengan proporsi siswa dari keluarga miskin yang lebih besar, (2). Sekolah yang menerima dana BOS Reguler lebih rendah, (3). Sekolah yang memiliki proporsi guru tidak tetap yang lebih besar.


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *