Skb Bimbingan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Pemikiran Dan Tahun Akademik 2020/2021

Posted on

SKB Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akadem SKB Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021

 

SKB Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021. Pemerintah memberitahukan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ihwal Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SKB Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021tersebut, pemerintah melakukan adaptasi kebijakan untuk menunjukkan penguatan peran pemerintah daerah/kantor daerah (kanwil)/ kantor Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, keperluan, dan kapasitas wilayahnya. Pemberian kewenangan penuh dalam memilih izin pembelajaran tatap muka tersebut berlaku mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021, di bulan Januari 2021.

 

Penyesuaian kebijakan ini diambil sesuai hasil penilaian yang dikerjakan bareng kementerian dan forum terkait serta masukan dari para kepala kawasan, serta banyak sekali pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang menyatakan bahwa meskipun pembelajaran jarak jauh telah terealisasi dengan baik, namun terlalu lama tidak melakukan pembelajaran tatap paras akan memiliki efek negatif bagi anak latih. Kendala berkembang kembang anak serta tekanan psikososial dan kekerasan kepada anak yang tidak terdeteksi juga turut menjadi pertimbangan.

 

Pemberian izin pembelajaran tatap tampang mampu dijalankan secara bersamaan dalam satu wilayah kabupaten/kota atau sedikit demi sedikit per daerah kecamatan dan/atau desa/kelurahan. “Pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan mesti lewat pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di kawasan,” terang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, pada pengumuman SKB Empat Menteri perihal Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021, secara virtual.

 

Pada peluang mengumuman SKB Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 ini, Mendikbud memastikan bahwa keputusan pemerintah pusat ini adalah berdasarkan seruan tempat. “Kewenangan yang diberikan terhadap pemerintah tempat untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka ialah undangan kawasan. Kendati kewenangan ini diberikan, perlu aku tegaskan bahwa pandemi belum usai. Pemerintah kawasan tetap harus menekan laju penyebaran virus korona dan mengamati protokol kesehatan,” terperinci Mendikbud mengingatkan biar pemerintah tempat menimbang situasi pandemi dengan matang sebelum menunjukkan izin pembelajaran tatap tampang.

 

Lebih lanjut, Mendikbud menyatakan prinsip kebijakan pendidikan di kala pandemi Covid-19 tidak berganti. Kesehatan dan keselamatan penerima asuh, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat tetap merupakan prioritas utama. Oleh sebab itu, meski pemerintah tempat diberikan kewenangan sarat , kebijakan pembelajaran tatap paras tetap dilakukan secara berjenjang, mulai dari penentuan derma izin oleh pemerintah tempat/kanwil/ kantor Kemenag, pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan, serta kesiapan melaksanakan pembelajaran tatap wajah. “Orang tua mempunyai hak sarat untuk memilih. Bagi orang tua yang tidak menyetujui anaknya melakukan pembelajaran tatap muka, peserta bimbing mampu melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh,” ujar Mendikbud.

 

SKB Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 mengatur penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. Panduan penyelenggaraan pendidikan tinggi akan diumumkan berikutnya.

 

Pengumuman bimbingan penyelenggaraan ini dijalankan segera semoga pemerintah tempat dapat bersiap dan seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung pemerintah daerah dalam merencanakan. Mendukung dikeluarkannya SKB Empat Menteri ini, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agus Sartono, mengatakan pentingnya SKB Empat Menteri yang diumumkan hari ini.

 

“Kesehatan dan keamanan yaitu yang utama. Kesiapan satuan pendidikan perlu menjadi perhatian. Saya berharap para bupati dan walikota mampu mendorong semua sekolah melakukan ­kesiapan pembelajara tatap paras . Kesuksesan implementasi tidak terlepas dari akad kita bersama, khususnya pemeritah daerah,” kata Sartono dikala membacakan pesan Menteri Koordinator Bidang PMK, Muhadjir Effendy.

 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo menyampaikan pula pinjaman atas kebijakan yang diumumkan ini. “Satgas Covid-19 mendukung SKB Empat Menteri dalam menciptakan ketentuan pembelajaran di abad pandemi ini karena banyaknya kendala pembelajaran jarak jauh (PJJ). Peta zonasi risiko dari Satgas Covid-19 Nasional tidak lagi memilih tunjangan izin pembelajaran tatap paras ,” jelasnya. “Ke depan, pemerintah daerah sebagai pihak yang paling tahu kondisi di lapangan, perlu mengambil peran dan kewenangan penuh untuk menentukan model pembelajaran yang paling sesuai dengan wilahnya masing-masing. Kebijakan ini adalah langkah yang sangat bijaksana,” imbuh Kepala BNPB.

 

Sementara itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, mendukung langkah-langkah yang dilakukan dunia pendidikan dengan dikeluarkannya SKB Empat Menteri ini dan mengingatkan agar pemerintah kawasan tetap menerapkan protokol kesehatan. “Pada prinsipnya Kemendagri mendukung. Kepala tempat perlu melaksanakan antisipasi kesiapan semoga tatap paras tidak menjadi klaster gres dalam pendidikan,” terang Mendagri.

 

Turut hadir pada pengumuman ini, Menag Fachrul Razi. “Kemenag telah melakukan beberapa upaya untuk mendukung PJJ secara daring. Meskipn demikan, pembelajaran tatap tampang masih lebih efektif karena adanya ketimpangan kualitas sarana dan prasarana penunjang,” jelas Menag.

 

Pada peluang yang sama, Menkes Terawan Agus Putranto memastikan bahwa Kementerian Kesehatan akan mengembangkan peranan Puskesmas dalam menerapkan protokol kesehatan dan mendukung kesiapan sekolah dalam memulai pembelajaran tatap muka. “Pemerintah Daerah dibutuhkan dapat menciptakan keputusan sempurna dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan anak, guru, orang renta, dan masyarakat,” tegas Menkes.

 

Faktor-faktor yang perlu menjadi usulanpemerintah daerah dalam dukungan izin pembelajaran tatap wajah antara lain tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayahnya, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap paras sesuai daftar periksa. Selanjutnya, jalan masuk kepada sumber belajar/akomodasi belajar dari rumah, dan keadaan psikososial akseptor asuh.

 

Pertimbangan selanjutnya ialah kebutuhan kemudahan layanan pendidikan bagi anak yang orang renta/walinya melakukan pekerjaan di luar rumah, ketersediaan akses angkutanyang kondusif dari dan ke satuan pendidikan, kawasan tinggal warga satuan pendidikan, mobilitas warga antar kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa, serta kondisi geografis daerah.

 

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan tetap cuma diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa adalah ketersediaan fasilitas sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan patut, fasilitas cuci tangah pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, dan disinfektan. Selanjutnya, mampu mengakses fasilitas pelayanan Kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, memiliki alat pengukur suhu badan (thermogun).

 

Daftar periksa berikutnya ialah mempunyai pemetaan warga satuan pendidikan yang mempunyai komorbid yang tidak terkontrol, tidak mempunyai terusan transportasi yang aman, mempunyai Riwayat perjalanan dari tempat dengan tingkat risiko Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mampu berdiri diatas kaki sendiri. Terakhir, mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang renta/wali.

 

Pembelajaran tatap wajah tetap dikerjakan dengan mengikuti protokol Kesehatan yang ketat terdiri dari keadaan kelas pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter.

 

Sementara itu, jumlah siswa dalam kelas pada jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) optimal 5 penerima latih per kelas dari kriteria permulaan 5-8 akseptor asuh per kelas. Pendidikan dasar dan pendidikan menengah maksimal 18 peserta bimbing dari tolok ukur awal 28-36 penerima didik/kelas. Pada jenjang PAUD optimal 5 peserta ajar dari tolok ukur permulaan 15 penerima asuh/kelas.

 

Penerapan acara pembelajaran, jumlah hari dan jam mencar ilmu dengan metode pergiliran rombongan berguru diputuskan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan suasana dan keperluan. Perilaku wajib yang harus diterapkan di satuan pendidikan mesti menjadi perhatian, seperti memakai masker kain tiga lapis atau masker sekali pakai/masker bedah, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan, menjaga jarak dan tidak melaksanakan kontak fisik, dan menerapkan budbahasa batuk/bersin.

 

Selanjutnya, kondisi medis warga sekolah sehat dan jika mengidap komorbid mesti dalam kondisi terkontrol, tidak mempunyai tanda-tanda Covid-19 termasuk pada orang yang serumah dengan penerima bimbing dan pendidik. Kantin di satuan pendidikan pada kala transisi dua bulan pertama tidak diperbolehkan buka. Setelah masa transisi selesai, kantin diperbolehkan beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

 

Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler pada era transisi dua bulan pertama dihentikan dikerjakan. Setelah periode transisi simpulan, acara boleh dijalankan, kecuali aktivitas yang menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan jarak minimal 1,5 meter seperti basket, voli, dan sebagainya. Kegiatan selain pembelajaran dilarang dijalankan pada era transisi dua bulan pertama, sehabis itu diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol Kesehatan. Sementara itu, pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan boleh dilakukan dengan tetap menjaga protokol Kesehatan.

 

Mendikbud berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung pemerintah kawasan dalam menyiapkan transisi pembelajaran tatap wajah. Pemerintah pusat lewat berbagai kementerian/Lembaga menetapkan kebijakan yang berfokus pada tempat. Kemudian, Satgas Penanganan Covid-19 di daerah memutuskan risiko penyebaran Covid-19 terkendali, dan penduduk sipil dapat bahu-membahu mendukung pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan penerima asuh.

 

Pemerintah kawasan mampu memilih kebijakan pembelajaran sesuai keadaan, kebutuhan, dan kapasitas kawasan, lalu menyiapkan transisi pembelajaran tatap muka. Dinas Pendidikan mampu memastikan pemenuhan daftar periksa dan protokol Kesehatan di satuan pendidikan, Dinas Kesehatan dapat menentukan kesiapan kemudahan pelayanan Kesehatan daerah, dan Dinas Perhubungan mampu menentukan ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan.

 

Sementara itu, satuan pendidikan menyiapkan keperluan protokol Kesehatan dan memfasilitasi pembelajaran, dan guru dapat terus memajukan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif, serta orang renta/wali diperlukan aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar.

 

Link download Paparan SKB Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 (disini)


Link download Salinan SKB Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 (disini)

 

Demikian info tentang SKB Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *