Tanya Jawab Seputar Pinjaman Subsidi Upah (Bsu) Bagi Pendidik (Guru Dosen) Dan Tenaga Kependidikan Non-Pns Di Lingkungan Kemendikbud

Posted on

 

Tanya Jawab Seputar Bantuan Subsidi Upah  TANYA JAWAB SEPUTAR BANTUAN SUBSIDI UPAH (BSU) BAGI PENDIDIK (GURU DOSEN) DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON-PNS DI LINGKUNGAN KEMENDIKBUD

Berikut ini Salinan Tanya Jawab Seputar Bantuan Subsidi Upah (BSU) BAGI Pendidik (Guru Dosen) Dan Tenaga Kependidikan NON-PNS Di Lingkungan Kemendikbud, biar bisa menjawab rasa ingin tau para guru Non PNS.

1. Apa yang dimaksud dengan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)?

Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud yaitu dukungan pemerintah sejumlah Rp1.800.000 yang diberikan satu kali kepada pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) berstatus bukan pegawai negeri sipil (non-PNS), meliputi dosen, guru, guru yang diberi tugas selaku kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi, di semua sekolah dan perguruan tinggi negeri maupun swasta di lingkungan Kemendikbud.

 

2. Apa tujuan pinjaman BSU Kemendikbud?

Pemberian derma bermaksud untuk melindungi, mempertahankan, dan mengembangkan kemampuan ekonomi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dalam penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

 

3. Apa saja dasar aturan yang mengendalikan tunjangan BSU Kemendikbud?

Dasar hukum yang mengatur pertolongan BSU Kemendikbud ialah:

1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 wacana Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

 

2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Tanya Jawab seputar Bantuan Subsidi Upah (BSU) Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan non-PNS di Lingkungan Kemendikbud

3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.05/2020 ihwal Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (covid-19);

5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 ihwal Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 wacana Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

6) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 ihwal Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 perihal Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2020

 

4. Apa saja syarat untuk mendapatkan BSU Kemendikbud?

Syarat untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah ialah:

1) Warga Negara Indonesia (WNI);

2) Berstatus sebagai PTK non-PNS;

3) Terdaftar dan berstatus aktif dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) per 30 Juni 2020;

4) Tidak mendapatkan Bantuan Subsidi Upah/gaji dari Kementerian yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober 2020;

5) Tidak selaku penerima kartu prakerja hingga dengan tanggal 1 Oktober 2020; dan

6) Memiliki penghasilan di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan yang dibuktikan melalui pernyataan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

 

5. Siapa saja yang mampu mengajukan diri menjadi kandidat peserta BSU Kemendikbud?

Tidak ada pengajuan untuk program ini. Daftar penerima ditetapkan oleh Kemendikbud berdasarkan Dapodik dan PDDikti. Bagi yang sudah mendapatkan Bantuan Subsidi Upah/gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) atau menerima Kartu Prakerja, tidak lagi menerima BSU Kemendikbud.

 

6. Siapa saja yang dapat menjadi penerima BSU Kemendikbud?

Penerima BSU Kemendikbud meliputi:

1) Pendidik non-PNS

 a. guru;

 b. dosen;

 c. guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah;

 d. pendidik pendidikan anak usia dini;

 e. pendidik kesetaraan;

2) Tenaga Kependidikan non-PNS

 a. tenaga perpustakaan;

 b. tenaga laboratorium; dan

 c. tenaga manajemen.

 

7. Apakah guru madrasah dan dosen perguruan tinggi (PT) keagamaan juga mampu mendapatkan BSU Kemendikbud?

Tidak. Program BSU Kemendikbud cuma diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan di bawah binaan Kemendikbud.

 

8. Apakah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang berstatus PNS dapat menerima BSU Kemendikbud?

Tidak, BSU Kemendikbud cuma didedikasikan bagi PTK non-PNS dengan penghasilan di bawah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan.

 

9. Apakah Kepala Sekolah bisa mendapatkan BSU Kemendikbud?

Bisa, jikalau menyanggupi persyaratan berikut:

a. Terdaftar dan berstatus aktif dalam Dapodik per 30 Juni 2020;

b. Tidak mendapatkan Bantuan Subsidi Upah/gaji dari Kementerian yang menyelenggarakan masalah pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober 2020;

c. Bukan selaku akseptor kartu prakerja sampai dengan 1 Oktober 2020; dan

d. Penghasilan dibawah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandangani oleh akseptor bantuan.

 

10. Apakah pengawas sekolah diberikan BSU Kemendikbud?

Tidak, sebab yang mendapatkan BSU Kemendikbud ialah PTK non-PNS.

 

11. Apakah cuma PTK yang bertugas di satuan pendidikan swasta saja yang menerima BSU Kemendikbud?

Semua PTK non-PNS yang bertugas di satuan pendidikan baik negeri maupun swasta di bawah binaan Kemendikbud bisa mendapatkan BSU jika menyanggupi patokan sebagai berikut:

a. Terdaftar dan berstatus aktif dalam Dapodik atau PDDikti per 30 Juni 2020

b. Tidak mendapatkan Bantuan Subsidi Upah/honor dari Kementerian yang menyelenggarakan permasalahan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober 2020;

c. Bukan selaku akseptor kartu prakerja sampai dengan 1 Oktober 2020; dan

d. Penghasilan di bawah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandangani oleh akseptor tunjangan.


12. Apakah yang dimaksud dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tersebut?

SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ialah surat yang berisi pernyataan penghasilan di bawah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan dan patokan lain yang mesti ditandatangani (bermaterai) oleh PTK penerima bantuan.

 

13. Berapa besaran BSU Kemendikbud?

Bantuan Subsidi Upah diberikan dalam bentuk duit dan dibayarkan 1 (satu) kali sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebelum diiris pajak penghasilan.

 

14. Siapa yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima BSU Kemendikbud?

Yang mempublikasikan Surat Keputusan (SK) Penerima BSU yaitu Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).

 

15. Kapan Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima pemberian diterbitkan oleh Kemendikbud?

Surat Keputusan Penetapan Penerima BSU Kemendikbud diterbitkan pada minggu kedua bulan November 2020 oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbud.

 

16. Apakah BSU Kemendikbud akan tetap dibayarkan bila PTK tidak mempunyai SK Penerima Bantuan?

Tidak, BSU Kemendikbud hanya akan diberikan bagi PTK yang memiliki SK Penerima.

 

17. Siapa yang membayarkan BSU Kemendikbud?

Bantuan Subsidi Upah dibayarkan oleh Kemendikbud melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).

 

18. Bagaimana cara mencairkan BSU Kemendikbud?

Kemendikbud menyebarkan rekening gres untuk setiap PTK peserta BSU Kemendikbud. PTK mengakses Info GTK (gosip.gtk.kemdikbud.go.id) atau Pangkalan Data Dikti (pddikti.kemdikbud.go.id) untuk memperoleh informasi rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank penyalur untuk pencairan perlindungan.

PTK mempersiapkan dokumen pencairan BSU Kemendikbud sesuai dengan gosip yang ditemukan.

 • Kartu Tanda Penduduk (KTP)

• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bila ada

• Surat Keputusan Penerima BSU Kemendikbud yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti

• Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti, diberi materai, dan ditandatangan.

PTK menjinjing dokumen yang dipersyaratkan dan memperlihatkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa.

PTK diberikan waktu mengaktifkan rekening dan mencairkan tunjangan sampai tanggal 30 Juni 2021.

19. Kapan BSU Kemendikbud mulai disalurkan?

Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud disalurkan secara bertahap pada bulan November 2020. Pendidik dan Tenaga Kependidikan akseptor BSU Kemendikbud mampu memeriksa status pencairan di Info GTK dan PD Dikti. Informasi pencairan akan diterima oleh PTK akseptor BSU Kemendikbud melalui akun di Info GTK dan PDDikti. Kemudian, PTK peserta BSU Kemendikbud dapat mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan sekaligus mencairkan santunan dengan menjinjing dokumen tolok ukur yang ditentukan.

 

20. Bagaimana cara mengetahui jika BSU Kemendikbud telah dicairkan?

Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah mampu mengetahui berita melalui Info GTK. Sedangkan bagi PTK jenjang pendidikan tinggi dapat mengenali isu melalui laman PDDikti.

 

21, Bagaimana cara PTK mengetahui nomor rekening baru yang sudah dibentuk oleh Kemendikbud untuk pembayaran BSU Kemendikbud?

Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah mampu mengetahui gosip lewat Info GTK. Sedangkan bagi PTK jenjang pendidikan tinggi mampu mengetahui isu melalui laman PDDikti.

 

22. Kapan batas final waktu pengaktifan rekening dana BSU Kemendikbud?

Penerima derma harus mengaktifkan rekening derma paling lambat tanggal 30 Juni 2021.

 

23. Bank mana sajakah yang menjadi bank penyalur

BSU Kemendikbud?

BSU disalurkan melalui Bank Himbara yang ditunjuk adalah:

• Bank Negara Indonesia (BNI);

• Bank Rakyat Indonesia (BRI);

• Bank Mandiri; dan

• Bank Tabungan Negara (BTN).

 

24. Bagaimana jikalau penerima pemberian tidak mengaktifkan rekening santunan sampai dengan tanggal 30 Juni 2021?

Bank penyalur menutup rekening derma yang tidak aktif, dan akan mengembalikan dana derma ke kas negara.

 

25. Apakah BSU Kemendikbud dikenakan pajak penghasilan?

Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud dikenakan pajak penghasilan (PPh) didasarkan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 wacana pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pajak eksklusif diiris dari dana Bantuan Subsidi Upah.

Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud diiris pajak penghasilan sebesar 5% bagi penerima tunjangan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sebesar 6% bagi yang belum mempunyai NPWP.

Saldo dana santunan yang diterima peserta BSU Kemendikbud sudah diiris pajak penghasilan.

 

26. Apakah BSU Kemendikbud mampu dibatalkan pembayarannya?

Ya, dapat dibatalkan, bila dikenali bahwa:

• penghasilan PTK dalam satu bulan Rp5.000.000 (lima juta rupiah) atau lebih,

• tidak menyanggupi persyaratan sesuai ketentuan.

 

27. Bagaimana kalau PTK sudah kadung mendapatkan BSU Kemendikbud namun dimengerti tidak memenuhi kriteria?

Penerima pinjaman atau jago waris dari akseptor sumbangan harus melaksanakan pengembalian dana dukungan ke rekening kas negara dengan cara menelepon Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).

 

28. Apakah BSU Kemendikbud akan tetap dibayarkan bila PTK mengambil cuti?

Ya, kalau PTK menyanggupi syarat calon peserta BSU.

 

29. Ke mana penerima BSU Kemendikbud dapat melapor jikalau ditemukan kendala dalam pelaksanaan dukungan ini?

Jika ada kendala dalam pelaksanaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Kemendikbud, Kementerian menawarkan Unit Layanan Terpadu di gedung C lantai 1, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta.

Saluran ULT Kemendikbud yang dapat diakses:

• Pusat Panggilan: 177

• Posel: pengaduan@kemdikbud.go.id

• Portal: kemdikbud.lapor.go.id

• Portal: ult.kemdikbud.go.id

Atau dapat juga menelepon layanan pengaduan/ konsumen di masing-masing Bank yang menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai rekening peserta BSU yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.

Link download Buku Saku Tanya Jawab Seputar Bantuan Subsidi Upah (BSU) BAGI Pendidik (Guru Dosen) Dan Tenaga Kependidikan NON-PNS Di Lingkungan Kemendikbud (disini)


Demikian gosip wacana Salinan Tanya Jawab Seputar Bantuan Subsidi Upah (BSU) BAGI Pendidik (Guru Dosen) Dan Tenaga Kependidikan NON-PNS Di Lingkungan Kemendikbud. Semoga ada, keuntungannya.

= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *