Undang-Undang (Uu) Nomor 10 Tahun 2020 Ihwal Bea Meterai

Posted on

 bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban  UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG BEA METERAI

 

Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, diterbitkan dengan pertimbangan: 1) bahwa untuk meningkatkan peran serta penduduk sebagai perwujudan pelaksanaan keharusan kewarganegaraan secara berkeadilan dan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, perlu upaya penghimpunan dana pembiayaan yang mencukupi dan mampu berdiri diatas kaki sendiri untuk melaksanakan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2) bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi serta kelaziman internasional dalam aktivitas perekonomian, perlu dibentuk ketentuan perundang-ajakan yang menunjukkan kemudahan dan ketertiban administratif dalam pengelolaan dan pengawasan penerimaan perpajakan; 3) bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai telah tidak cocok lagi dengan pertumbuhan hukum, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan manajemen Bea Meterai sehingga perlu diganti.

 

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Tarif Bea Meterai ialah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Adapun Bea Meterai dikenakan atas: a) Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk mengambarkan tentang sebuah kejadian yang bersifat perdata; dan b) Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dokumen yang bersifat perdat, mencakup:

a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan,atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;

b. sertifikat notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;

c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;

d. surat berguna dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

f. Dokumen lelang yang berbentukkutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;

g. Dokumen yang menyatakan jumlah duit dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:

1. menyebutkan penerimaan uang; atau

2. berisi legalisasi bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau dipertimbangkan; dan

h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

 

Ditegaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bahwa Bea Meterai tidak dikenakan atas Dokumen yang berupa:

a. Dokumen yang terkait kemudian lintas orang dan barang:

1. surat penyimpanan barang;

2. konosemen;

3. surat angkutan penumpang dan barang;

4. bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;

5. surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; dan

6. surat yang lain yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 hingga dengan angka 5;

b. segala bentuk ljazah;

c. tanda terima pembayaran gaji, duit tunggu, pensiun, duit pinjaman, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;

d. tanda bukti penerimaan duit negara dari kas negara, kas pemerintah kawasan, bank, dan lembaga yang lain yang ditunjuk oleh negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ;

e. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang mampu dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan tempat, bank, dan forum lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;

f. tanda penerimaan duit yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;

g. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran duit simpanan terhadap penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan yang lain yang mengadakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berguna oleh kustodian terhadap nasabah;

h. surat gadai;

i. tanda pembagian laba, bunga, atau imbal hasil dari surat berguna, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan

j. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.


Selengkapnya silahkan download Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, lewat link di bawah ini

 

Link download UU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai (disini)

 

Demikian berita perihal Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Semoga ada keuntungannya, terima kasih.


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *