Berdasarkan Siaran Pers Kemenkeu, Tpg Guru Tahun 2020 Aman Dan Tetap Akan Dibayarkan

Posted on

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi MENURUT SIARAN PERS KEMENKEU, TPG GURU TAHUN 2020 AMAN DAN TETAP AKAN DIBAYARKAN

Menurut Siaran Pers Kemenkeu, TPG (Tunjangan Profesi Guru) Tahun 2020 Aman Dan Tetap Akan Dibayarkan. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Rahayu Puspasari memberikan bahwa “Penyesuaian alokasi dalam Perpres 54/2020 tidak akan mengganti ketersediaan dana derma guru. Penyesuaian itu pun sudah mempertimbangkan jumlah sasaran akseptor tunjangan guru, sebagaimana terdapat dalam data pokok Pendidikan 2020 di Kemendikbud. Hal ini guna memastikan para guru tetap menerima penghargaan dan derma sesuai peraturan perundangan. Kegiatan mencar ilmu-mengajar pun diharapkan tak akan terganggu, mengenang sebagian besar dana BOS tidak mengalami pembiasaan.
Selengakpanya berikut ini salinan Siaran Pers perihal TPG Guru dengan Tanjuk Wabah Memburu, Negara Tetap di Pihak Para Guru!.
Wabah Memburu, Negara Tetap di Pihak Para Guru

Dikala bom atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, Kaisar Hirohito bergegas menghimpun para jenderal yang selamat. Pertanyaan pertama Sang Kaisar: “Berapa jumlah guru yang tersisa?” Kisah Kaisar Hirohito ini menyiratkan pesan kuat bahwa dunia pendidikan adalah sektor yang sangat penting bagi keberlangsungan sebuah bangsa terlepas apapun kondisi dan suasana yang tengah dihadapi. Untuk itu, Pemerintah menawarkan komitmennya pada sektor pendidikan selaku kunci kemajuan bangsa.
Semangat untuk melindungi dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19 juga terlihat lewat upaya pemerintah dalam adaptasi budget BOS. Pada Perpres 54/2020, memang terdapat pembiasaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Rp 54.315.611.400,- menjadi Rp 53.459.118.000,- dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari Rp 53.836.281.140,- menjadi Rp 50.881.143.000,-.  Dari tiga jenis alokasi BOS (BOS Reguler, BOS Afirmasi, BOS Kinerja), cuma satu saja yang mengalami penyesuaian, yakni BOS Kinerja. Pertimbangannya, BOS Reguler yaitu unsur paling besar yang mendukung operasional semua sekolah. Dengan demikian sebagian besar sekolah tetap dapat memakai tunjangan itu di kurun pandemi, tanpa penghematan. Sedangkan BOS Afirmasi ditujukan untuk sekolah di kawasan tertinggal. “Demi melindungi kerabat-saudara kita di daerah tersebut, derma ini pun tidak dikurangi,” ungkap Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti.
Yang dikurangi yakni BOS Kinerja, karena pertolongan ini intinya yakni insentif bagi sekolah-sekolah yang pengelolaannya baik. Dampak pengurangannya diproyeksikan tidak besar alasannya adalah penghematan dijalankan dengan cara memperketat patokan dan syarat bagi sekolah yang mau menerimanya, sehingga insentif lebih tepat target. Kaprikornus, budget BOS Kinerja diadaptasi tanpa menghilangkannya.
Demikian halnya dengan anggaran bantuan guru. Penyesuaian alokasi dilakukan seraya menjaga semoga para guru tetap mendapatkan penghargaan dan dukungan. Langkah yang dijalankan dengan memperhitungkan sisa dana pemberian guru yang masih ada di kas daerah (sisa tahun anggaran 2019). Misalnya, TPG (Tunjangan Profesi Guru) disesuaikan sebesar Rp2,98 triliun. Dasarnya, sampai dengan simpulan Maret 2020 dimengerti masih ada sisa dana pertolongan guru di kas tempat dengan jumlah sama (Rp2,98 triliun). Cara serupa akan  ditempuh untuk menyesuaikan pos-pos lain sehingga mendukung efisiensi.
Dengan kata lain, pembiasaan alokasi dalam Perpres 54/2020 tidak akan mengganti ketersediaan dana santunan guru. Penyesuaian itu pun telah mempertimbangkan jumlah target akseptor perlindungan guru, sebagaimana terdapat dalam data pokok Pendidikan 2020 di Kemendikbud. Hal ini guna memutuskan para guru tetap mendapatkan penghargaan dan pinjaman sesuai peraturan perundangan. Kegiatan berguru-mengajar pun diharapkan tak akan terganggu, mengenang sebagian besar dana BOS tidak mengalami pembiasaan.
Semangat itulah yang menjiwai penyesuaian APBN di periode pandemi Covid-19 ini. Penyesuaian memang dilakukan di beberapa pos, tak lain demi fokus pada penanganan imbas pandemi. Beberapa sektor terpaksa harus dikorbankan, namun yang jelas bukan pendidikan. Anggaran BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan memang mengalami penyesuaian. Tetapi penyesuaian itu dilakukan dengan sungguh hati-hati, supaya jangan sampai mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah atau lembaga pendidikan lain.
Semua itu diupayakan demi mendukung dunia pendidikan dan melindunginya dari dampak pandemi, sekaligus mendukung pemerintah dalam jadwal besar evakuasi ekonomi di era susah ini. Dukungan Pemerintah secara konsisten pada dunia pendidikan diperlukan membuahkan hasil yang kian baik.

=================


Kaprikornus Bapak/Ibu guru menurut siaran pers tersebut pemerintah menentukan bahwa Tunjangan Profesi Guru tetap akan di bayarkan.

Menyikapi kepastian Pencairan Tunjangan Profesi Guru Tahun 2020, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengucapkan terima kasih terhadap Presiden Jokowi, Menkeu, dan Mendikbud yang menjamin setiap guru tetap mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut siaran pers Kemenkeu melalui Biro Komunikasi dan Layanan Informasi diterangkan bahwa meski ada penurunan anggaran, pemerintah menjamin pemberian yang mau diberikan terhadap guru tidak akan mengalami pemotongan.
Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Rahayu Puspasari, “Penyesuaian alokasi dalam Perpres 54 tahun 2020 tidak akan mengganti ketersediaan dana dukungan guru atau TPG”. Penurunan budget disesuaikan dengan sisa dana di kas kawasan dan jumlah sasaran penerima. Menurut Rahayu, sejauh ini terdapat sisa dana pemberian guru yang berada di kas kawasan untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 2,98 triliun. “Informasi ini guna menentukan para guru tetap mendapatkan penghargaan dan bantuan sesuai peraturan perundangan”, ujarnya.
Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya atas jaminan pemerintah ini sehingga guru mendapatkan kepastian akan pemenuhan haknya sesuai peraturan yang berlaku. “Kami, atas nama seluruh guru Indonesia berterima kasih atas perhatian pemerintah terhadap pemenuhan hak para guru, karena TPG ini memang sangat diharapkan para guru.
“Bagaimanapun mereka mempunyai keluarga yang mesti tetap dipenuhi keperluan konsumsinya, untuk membayar sekolah anak-anaknya, dan juga membayar kebutuhan lainnya”, ujar Unifah. Lebih lanjut, Unifah berharap semoga pemerintah mengalokasikan pula insentif guru honorer swasta dan Pemerintah Daerah tetap membayar insentif guru honorer di sekolah negeri.
Sebelumnya, dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020 ihwal Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020, pemerintah melakukan pemotongan budget TPG dari 53,83 triliun menjadi 50,88 triliun dalam rangka realokasi budget untuk penanganan wabah virus covid-19. Makara berdasarkan penjelasan dari Kemenkeu, hal tersebut dikarenakan masih ada sisa dana di kas daerah yang berasal dari tahun budget sebelumnya.


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *