Juknis Derma Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2020

Posted on

  Juknis Bantah Program Pendidikan Kecakapan Kerja  JUKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA TAHUN 2020

Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2020 ditetapkan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi  Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2020.
Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pemerintah (Bantah) Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Tahun 2020 ialah memberikan pola teknis  kepada: 
1.  Direktorat  Kursus  dan  Pelatihan  dalam  melakukan  penilaian, verifikasi,  penetapan,  supervisi  dan  pendampingan  kepada  forum penerima santunan.
2.  Dinas  pendidikan  kabupaten/kota  atau  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi pemerintah yang mempunyai  kewenangan  di  bidang  vokasi  serta  institusi  pembinanya yang berwenang dalam menunjukkan pembinaan.
3.  Lembaga  penyelenggara  Program  PKK  dalam  mengajukan  ajuan, melakukan dan mempertanggungjawabkan program. 
4.  Mitra  (DU/DI,  Asosiasi  Profesi,  Organisasi  Mitra  Vokasi  dan  Pemangku Kepentingan  bidang  pendidikan  vokasi  lainnya)  dalam  mengetahui mekanisme dan metode dalam training dan penyelenggaraan program.
5.  Auditor  dalam  melaksanakan  pengendalian  dan  pengawasan  pelaksanaan Program PKK.
Dengan tujuan tersebut maka dibutuhkan Program Pendidikan Kecakapan Kerja atau PKK dapat diakses dan dilaksanakan  dengan  prinsip-prinsip  sempurna  sasaran,  sempurna  guna,  sempurna waktu,  berkualitas,  transparan,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan (akuntabel).
Berdasarkan Juknis Bantuan Pemerintah (Bantah) Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Tahun 2020, yang dimaksud Pendidikan  Kecakapan  Kerja  (PKK) ialah acara  layanan  pendidikan dan  training  yang  berorientasi  pada  pengembangan  keahlian  kerja yang cocok  dengan  kebutuhan  industri, diberikan  kepada  peserta  bimbing semoga memiliki kompetensi di bidang kemampuan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi untuk bekerja dan terserap di dunia usaha dan industri (DU/DI).
Adapun Tujuan Program PKK yakni:
1. Mendidik  dan  melatih akseptor  bimbing dengan keterampilan vokasi  yang selaras dengan kebutuhan Dunia Kerja.
2. Memastikan akseptor bimbing PKK mengikuti uji kompetensi.
3. Peserta terserap di Dunia Kerja.
Bantuan diberikan terhadap Penyelenggara  Program PKK. Bantuan pemerintah program PKK diberikan dalam bentuk uang lewat transfer terhadap rekening forum penyelenggara. Adapun Penyelenggara  Program PKK ialah  forum  yang  menyelenggarakan program kursus dan training meliputi:
1. Satuan Pendidikan Nonformal.
2. Satuan  Pendidikan  Formal  (Sekolah  Menengah  Kejuruan  (Sekolah Menengah kejuruan), Politeknik,  Akademi  Komunitas  dan  Perguruan  Tinggi  yang mengadakan Pendidikan vokasi).
3. UPT Ditjen Pendidikan Vokasi.
4. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI).
5. Lembaga  Diklat  milik  Pemerintah,  Organisasi  dan  Masyarakat  yang mempunyai izin yang sah.
Calon  penyelenggara  Program PKK  wajib  mengajukan  anjuran  dan menyanggupi syarat administrasi sebagai berikut:
1.  Memiliki izin operasional dan/atau izin usaha. 
2.  Memiliki MoU dengan kawan Dunia Kerja yang siap mendapatkan lulusan (kurikulum,  materi  bimbing,  fasilitas /prasarana/pelatih,  dan  uji kompetensi bersama dengan industri).
3.  Memiliki  Nomor  Pokok  Sekolah  Nasional  (NPSN)  bagi  satuan pendidikan nonformal dan formal atau nomor pokok pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi. 
4.  Memiliki  nomor  rekening  bank  atas  nama  satuan  pendidikan  atau DU/DI.
5.  Memiliki  nomor  pokok  wajib  pajak  (NPWP) atas  nama  satuan pendidikan atau DU/DI.
Lembaga  penyelenggara  mampu  mengajukan  usulan  tahap  kedua  pada tahun  budget  berjalan  dengan  syarat  telah  memberikan  laporan pertanggungjawaban dan sudah menyalurkan lulusan ke DU/DI sekurang-kurangnya90%.
Penerima pinjaman PKK yaitu warga masyarakat usia 15 s.d 30 tahun dengan prioritas usia 15 s.d 25 tahun dengan tolok ukur:
1.  Anak usia sekolah tidak sekolah (ATS) atau lulus tidak melanjutkan atau;
2.  Warga berguru paket C vokasi atau;
3.  Warga masyarakat menganggur atau tidak mempunyai pekerjaan.
Calon penerima wajib mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak sedang mengikuti program sejenis yang dibiayai pemerintah sentra maupun pemerintah kawasan.
Link download Juknis Bantah Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Tahun 2020 (disini)
Demikian informasi wacana Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Tahun 2020. Semoga ada keuntungannya, terima kasih


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *