Kemendikbud Imbau Sekolah Segera Sesuaikan Rkas Dengan Kebijakan Baru Dana Bos Dan Bop

Posted on
  Siaran Pers Kemendikbud Sekolah Segera Sesuaikan RKAS Dengan Kebijakan Baru Dana BOS  KEMENDIKBUD IMBAU SEKOLAH SEGERA SESUAIKAN RKAS DENGAN KEBIJAKAN BARU DANA BOS DAN BOP

ainamulyana.blogspot.com. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengimbau satuan pendidikan akseptor Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) PAUD dan Pendidikan Kesetaraan segera melaksanakan pembiasaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Hal ini sejalan dengan penyesuaian isyarat teknis (juknis) dana BOS dan BOP untuk membantu sekolah menghadapi kondisi darurat balasan pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).  Revisi Juknis BOS Sekolah Dasar SMP SMA Sekolah Menengah kejuruan  tertuang dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020, sedangan Revisi Juknis BOP PAUD tertuang dalam Permendikbud Nomor 20Tahun 2020.
“Untuk semua sekolah yang telah dapat dana BOS silahkan pribadi dipakai sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah dikelola sekolah dan disetujui dinas. Saya harap sekolah secepatnya melakukan dan gunakan dana tersebut sesuai peruntukkan yang ada sesuai hasil RKAS yang telah direvisi merujuk pada regulasi yang baru,” disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Plt. Dirjen PAUD Dikdasdikmen) Hamid Muhammad, pada Gelar Wicara RRI Pro 3 yang dilakukan secara dalam jaringan (daring), di Jakarta, Jumat (24/04).
Penyesuaian RKAS merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 perihal Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Selama era penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekolah dapat memakai dana BOS Reguler dengan beberapa ketentuan.


Dalam Pasal 9 disebutkan pembiayaan langganan daya dan jasa mampu dipakai untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau akseptor bimbing dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Sementara untuk pembiayaan manajemen aktivitas sekolah dapat dipakai untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi bakteri/disinfektan, masker atau penunjang kebersihan lainnya. 
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Wardani Sugiyanto menyampaikan pihaknya sudah melaksanakan pembiasaan seiring dengan terbitnya Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020.
“Kami melakukan perubahan RKAS yang lebih lanjut diinput ke aplikasi. Misalnya dengan pengalihan dana cobaan. Dananya tidak dipakai alasannya tidak ada pengawasan cobaan, maka itu dialihkan untuk pencegahan Covid-19 seperti pembelian pulsa kuota internet untuk menunjang pembelajaran via daring. Proses ini dinilai lebih cepat,” terperinci Wardani. 
Ketentuan penggunaan dana BOS Reguler dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 berlaku semenjak bulan April tahun 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat. Sejak itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, segera melakukan pembiasaan yaitu berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah terkait perubahan RKAS. 
Pada pencairan dana BOS tahap pertama, program yang tidak bisa berjalan mirip cobaan final semester dan aktivitas pengawasan lain, dananya dialihkan untuk kuota pulsa guru honorer, membayar honor guru honorer serta penyiapan penanggulangan Covid-19 mirip masker, hand sanitizer, dan pengadaan kawasan cuci tangan. “Sedangkan untuk pulsa kuota internet bagi siswa rencananya akan kami kerjakan pada pencairan BOS tahap 2,” ucap Wardani.
Realisasi Pencairan Dana BOS dan BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan
Pencairan dana BOS dan BOP, kata Hamid, dicairkan pribadi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pencairan dana BOS hingga hari ini (24/4/2020) sudah meraih 99%. “Sisanya sedang dalam proses verifikasi data. Mereka yakni sekolah-sekolah yang berada di timur Indonesia ialah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua,” terangnya
Sementara untuk BOP PAUD dan kesetaraan karena tahapan penyalurannya masih dikerjakan dari Kemenkeu ke Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah) kemudian ke satuan pendidikan.”Hingga dikala ini dana yang tersalurkan meraih 48%, sisanya masih dalam proses,” jelas Hamid sembari menjelaskan bahwa Kemendikbud terus memfasilitasi percepatan pencairannya dengan berkoordinasi dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan setempat. 
Dilanjutkan Hamid, pengelolaan dana BOS secara terbuka melibatkan pengelola sekolah, dan kepala sekolah bertindak selaku penanggung jawabnya. “Acuannya tetap menggunakan dua belas unsur penggunaan dana BOS. Tetapi hukum alokasi untuk guru honorer kita lepas. Makara kalau contohnya di satu sekolah membutuhkan dana lebih dari 50% untuk membayar guru honorer yang mengajar ke tempat tinggal-rumah, diperbolehkan,” terperinci Hamid. 
“Penggunaannya untuk apa saja sudah diputuskan, tapi berapa besarannya yang digunakan, diserahkan ke kepala sekolah,” imbuhnya.  
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Bandung, Jawa Barat, Suryana mengapresiasi kebijakan gres Kemendikbud dalam penggunaan dana BOS pada periode Pandemi Covid-19. Ia menilai dengan keluarnya Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 menjadi jaminan bagi guru honorer di sekolahnya mendapatkan upah.
“Kami di sekolah sungguh menyambut baik (kebijakan Mendikbud). Setelah keluarnya hukum baru, dimana dana BOS mampu dipakai untuk mengeluarkan uang guru honorer maka sungguh menolong, honor guru bisa dibayarkan,” katanya dengan antusias.
Suryana beserta jajarannya siap bertanggung jawab atas segala keputusan berkaitan dengan penggunaan dana BOS. Saat ini sekolahnya sudah memetakan apa yang menjadi keperluan prioritas. Eksekusinya akan secepatnya dilaksanakan. Adapun Tenaga honorer yang dibayarkan honornya menggunakan dana BOS adalah yang telah tercantum di data pokok pendidikan (dapodik).
“Saat ini dana BOS tahap 1 sudah digunakan untuk hand sanitizer dan disinfektan. Pembeliannya sesuai dengan keperluan sekolah saja. Tidak berlebihan. Untuk guru honorer bisa dibayarkan di bulan April,” terperinci Suryana.
Dengan keadaan darurat Covid-19 ketika ini, sekolah, menurut Suryana, mesti melaksanakan perubahan RKAS karena dana BOS bisa dipakai untuk pembelian subsidi kuota internet untuk guru dan siswa. “Sekolah akan mempertanggungjawabkan penggunaan kuota tersebut,” ucapnya.
Menjawab kegalauan masyarakat atas penggunaan dana BOS yang tidak tepat sasaran, Plt. Dirjen PAUD Dikdasmen percaya bahwa kepala sekolah sudah mengerti prosedur dan segala konsekuensinya. Sistem pelaporan BOS yang terus menerus dikembangkan ketika ini semakin menghemat penyimpangan dana BOS. Di tengah kondisi darurat sebaiknya seluruh unsur sekolah bahu-membahu memaksimalkan penggunaan dana BOS yang sempurna target.
“Koordinasi kami sungguh ketat mulai dari kepala sekolah, dinas, dan pusat (Kemendikbud). Hal ini sudah kita lakukan semenjak lama sehingga jikalau ada perubahan mirip sekarang, kita mesti yakin terhadap kepala sekolah,” ungkap Hamid.
Ditambahkan Hamid, meski diberikan kelonggaran, tidak dibenarkan kalau dana BOS digunakan untuk berbelanja sembako. Hal tersebut tidak tertulis di dalam Permendikbud yang baru. “Pengadaaan sembako untuk masyarakat menjadi kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos). (Dana BOS) Jangan dipakai untuk (berbelanja) sembako,” imbuhnya


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *