Kma Nomor 494 Tahun 2020 Perihal Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2020

Posted on
 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji  Tahun  KMA NOMOR 494 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATALAN KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI TAHUN 2020

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 perihal Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2020 M /1441 H.  Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi, menentukan bahwa keberangkatan Jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M dibatalkan.
KMA Nomor 494 tahun 2020 wacana Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2020 diambil karena Pemerintah mesti mengutamakan keamanan jemaah di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang belum usai. Sesuai amanat Undang-undang, Menag menyampaikan bahwa selain bisa secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keamanan, dan keamanan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan, sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan, dan juga ketika di Arab Saudi. Menag menegaskan bahwa keputusan ini sudah lewat kajian mendalam alasannya adalah pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, tergolong Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keamanan jemaah. Agama sendiri mengajarkan, menjaga jiwa ialah kewajiban yang mesti diutamakan.
Penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 perihal Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2020 M /1441 H juga didasarkan kajian literatur serta mengumpulkan sejumlah data dan gosip perihal haji di ketika pandemi di periode-abad kemudian. Didapatkan fakta bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada kurun terjadinya wabah menular, sudah mengakibatkan peristiwa kemanusiaan di mana puluhan ribu jemaah haji menjadi korban. Tahun 1814 contohnya, saat terjadi wabah Thaun, tahun 1837 dan 1858 terjadi wabah epidemi, 1892 wabah kolera, 1987 wabah meningitis. Pada 1947, Menag Fathurrahman Kafrawi mengeluarkan Maklumat Kemenag No 4/1947 tentang Penghentian Ibadah Haji di Masa Perang.
Selain soal keamanan, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 ihwal Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2020 M /1441 H juga diambil sebab sampai dikala ini Saudi belum membuka akses layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M. Akibatnya, Pemerintah tidak mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan antisipasi dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah padahal persiapan itu penting biar jemaah mampu menyelenggarakan ibadah secara kondusif dan tenteram.
“Waktu terus berjalan dan kian mepet. Rencana permulaan kita, keberangkatan kloter pertama pada 26 Juni. Artinya, untuk persiapan terkait visa, penerbangan, dan layanan di Saudi tinggal beberapa hari lagi. Belum ditambah keharusan karantina 14 hari sebelum keberangkatan dan saat kedatangan. Padahal, akses layanan dari Saudi hingga dikala ini belum ada kejelasan kapan mulai dibuka,” tuturnya.
“Jika jemaah haji dipaksakan berangkat, ada risiko amat besar yakni menyangkut keamanan jiwa dan kesusahan ibadah. Meski dipaksakan pun tidak mungkin sebab Arab Saudi tak kunjung membuka susukan,” katanya lagi.
Pembatalan keberangkatan Jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI). Maksudnya, pembatalan itu tidak cuma untuk jemaah yang memakai kuota haji pemerintah, baik reguler maupun khusus, tapi tergolong juga jemaah yang mau menggunakan visa haji mujamalah atau furada. “Jadi tahun ini tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia bagi seluruh WNI,” ujar Menag.
Dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 perihal Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2020 M /1441 H, jemaah haji reguler dan khusus yang sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun ini akan menjadi jemaah haji 2021 M / 1442 H yang hendak tiba. Setoran pelunasan Bipih yang dibayarkan akan disimpan dan diatur secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).  Adapaun nilai manfaat dari setoran pelunasan itu juga akan diberikan oleh BPKH terhadap jemaah paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 2021 M / 1442H. Selain itu, setoran pelunasan Bipih juga dapat diminta kembali oleh jemaah haji.
Bersamaan dengan terbitnya KMA Nomor 494 tahun 2020 ihwal Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji  Tahun 2020, Petugas Haji Daerah (PHD) pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinyatakan batal dan Bipih yang telah dibayarkan akan dikembalikan. Gubernur dapat merekomendasikan kembali nama PHD pada haji tahun depan. Hal sama berlaku bagi pembimbing dari komponen Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) pada penyelenggaraan haji tahun ini. Statusnya dinyatakan batal seiring terbitnya KMA ini. Bipih yang dibayarkan akan dikembalikan. KBIHU dapat merekomendasikan nama pembimbing pada penyelenggaraan haji mendatang.
Link download KMA Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji  Tahun 2020 (disini)
Demikian gosip wacana Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 wacana Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2020 M /1441 H.  Semoga ada keuntungannya.


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *