Peraturan Bkn Nomor 3 Tahun 2020 Ihwal Isyarat Teknis (Juknis) Pemberhentian Pns

Posted on

 mengatur tentang jenis pemberhentian PNS PERATURAN BKN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PEMBERHENTIAN PNS

Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengendalikan perihal jenis pemberhentian PNS; pelaksanaan pemberhentian PNS; penyampaian keputusan pemberhentian; pemberhentian sementara; pengaktifan kembali; kewenangan pemberhentian, pemberhentian sementara, pengaktifan kembali; hak kepegawaian bagi PNS yang diberhentikan; duit tunggu dan uang pengabdian.
Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberhentian PNS, Jenis pemberhentian terdiri atas: pemberhentian atas permintaan sendiri; pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun; pemberhentian alasannya adalah perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah; pemberhentian karena tidak piawai jasmani dan/atau rohani; pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang; pemberhentian karena melakukan tindakan melawan hukum/penyelewengan; pemberhentian alasannya adalah pelanggaran disiplin; pemberhentian alasannya adalah mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan pemberhentian alasannya adalah tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara.
Selain jenis pemberhentian tersebut di atas, berdasarkan Peraturan BKN atau Perka BKN Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberhentian PNS, dinyatakan pula bahwa PNS dapat diberhentikan alasannya adalah hal lain, yakni: tidak melapor sehabis selesai melakukan cuti di luar tanggungan negara; PNS yang setelah final menjalani cuti di luar tanggungan negara dalam waktu 1 (satu) tahun tidak mampu disalurkan; terbukti menggunakan ijazah artifisial; tidak melapor sesudah tamat melaksanakan peran belajar; PNS yang mendapatkan duit tunggu tetapi menolak untuk diangkat kembali dalam jabatan; pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; dan PNS yang tidak dapat memperbaiki kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan.
Banyak hal gres yang dikelola dalam Peraturan BKN Nomor 3 tahun 2020 ini, salah satu hal yakni pemberhentian PNS yang tidak memenuhi target kinerja. Dinyatakan dalam peraturan ini bahwa PNS yang tidak memenuhi sasaran kinerja diberhentikan dengan hormat tidak atas undangan sendiri sebagai PNS. Target kinerja dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) dan akan dikerjakan penilaian kinerja setiap tahunnya. Penilaian Kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan istilah atau predikat selaku berikut:
a. Sangat Baik, bila PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari/sama dengan 110 (seratus sepuluh) hingga angka kurang dari/sama dengan 120 (seratus dua puluh) dan menciptakan ide gres dan/atau cara gres dalam peningkatan kinerja yang memberi faedah bagi organisasi atau negara;
b. Baik, kalau PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 90 (sembilan puluh) sampai angka kurang dari/sama dengan 120 (seratus dua puluh);
c. Cukup, apabila PNS mempunyai nilai dengan angka lebih dari 70 (tujuh puluh) hingga angka sama dengan 90 (sembilan puluh);
d. Kurang, kalau PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 50 (lima puluh) sampai angka sama dengan 70 (tujuh puluh);
e. Sangat Kurang, jika PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari 50 (lima puluh).
PNS diberhentikan dengan hormat alasannya adalah mendapatkan evaluasi kinerja dengan predikat Kurang atau Sangat Kurang, kalau:
a. PNS tersebut diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya;
b. dalam hal PNS tidak membuktikan perbaikan kinerja sebagaimana dimaksud pada karakter a, maka PNS yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi kembali;
c. berdasarkan uji kompetensi, PNS yang tidak menyanggupi patokan kompetensi jabatan mampu dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ajakan;
d. dalam hal tidak tersedia jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau jabatan lebih rendah yang lowong , PNS ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling usang 1 (satu) tahun; dan
e. dalam hal setelah 1 (satu) tahun , tidak tersedia lowongan jabatan sesuai dengan kompetensinya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
Ketentuan tersebut berlaku semenjak peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah yang mengontrol tentang evaluasi kinerja PNS diundangkan.
Bagaimana tata pemberhentian dengan hormat bagi PNS yang tidak dapat memperbaiki kinerja. Tata cara pemberhentian dengan hormat bagi PNS yang tidak mampu memperbaiki kinerja, sudah mengikuti uji kompetensi, dan setelah diposisikan pada jabatan tertentu selama 1 (satu) tahun tetap tidak tersedia lowongan jabatan yang sesuai dengan kompetensinya, dijalankan selaku berikut:
a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas usul sendiri bagi PNS yang PNS yang tidak mampu memperbaiki kinerja, sudah mengikuti uji kompetensi, dan sesudah ditempatkan pada jabatan tertentu selama 1 (satu) tahun tetap tidak tersedia lowongan jabatan yang sesuai dengan kompetensinya, dianjurkan oleh:
1. PPK terhadap Presiden bagi PNS menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF mahir utama; atau
2. PyB terhadap PPK bagi PNS menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF andal utama.
b. Presiden atau PPK memutuskan keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas ajakan sendiri selaku PNS sebagaimana dimaksud pada abjad a, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-usul.
c. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada abjad b, ditetapkan paling usang 14 (empat belas) hari kerja, sehabis usul pemberhentian secara lengkap diterima.
d. Dalam hal PNS yang diberhentikan menyanggupi syarat diberikan jaminan pensiun, maka PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan seruan pemberhentian PNS terhadap Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.
e. Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas dasar undangan pemberhentian dari PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada huruf d, memberikan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan janda/duda kepada Presiden atau PPK.
f. Presiden atau PPK menetapkan keputusan derma pensiun sesudah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN.
g. Contoh pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN ihwal pemberian pensiun PNS, tercantum dalam Angka 24 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Ketentuan Juknis pemberhentian PNS lainnya mirip Juknis Pemberhentian PNS atas Permintaan Sendiri, Juknis emberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun, Juknis Pemberhentian Karena Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah, Juknis Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani, Juknis Pemberhentian Karena Meninggal Dunia/Tewas, Juknis Pemberhentian PNS Karena Hilang, Juknis Pemberhentian PNS Karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan, Juknis Pemberhentian PNS Karena Pelanggaran Disiplin, Juknis Pemberhentian PNS Karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wapres, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, Pemberhentian PNS Karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik, Juknis Pemberhentian PNS Karena Tidak Menjabat Lagi Sebagai Pejabat Negara, Juknis Pemberhentian Karena Menggunakan Ijazah Palsu, Juknis Pemberhentian Karena Tidak Melaporkan Diri Setelah Selesai Tugas Belajar, dan Juknis / Tata Cara Pemberhentian Karena Hal Lain, selengkapnya mampu Anda baca dengan mendowload Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS), lewat link di bawah ini.


Link download Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberhentian PNS (disini)
Demikian berita perihal Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberhentian PNS. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *