Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 Perihal Pengelolaan Dana Bos Pada Pemerintah Daerah

Posted on
 Tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah  PERMENDAGRI NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN DANA BOS PADA PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Pemerintah Daerah, diterbitkan dengan pendapatbahwa dana derma operasional sekolah merupakan bagian program pemerintah sentra untuk penyediaan pendanaan ongkos operasional bagi satuan pendidikan yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik yang perlu diatur secara tertib, efisien, hemat, efektif, transparan dan bertanggungjawab yang merupakan bab dari pengelolaan keuangan tempat.
Berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemda (Pemda), dinyatakan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ialah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan ongkos operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. Pengelolaan Dana BOS yaitu keseluruhan acara yang meliputi perencanaan dan penganggaran Dana BOS, pelaksanaan Dana BOS, penatausahaan Dana BOS, pelaporan Dana BOS, pertanggungjawaban Dana BOS dan pengawasan Dana BOS. Pengelolaan Dana BOS mencakup:
a. Pengelolaan Dana BOS Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri pada APBD provinsi dan Satdikdas negeri pada APBD kabupaten/kota; dan
b. Pengelolaan Dana BOS Satdikmen swasta, Satdiksus swasta dan Satdikdas swasta pada APBD Provinsi.
Dinyatakan dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah, bahwa Pejabat pengurus keuangan Dana BOS setiap Satdikmen negeri, Satdiksus negeri, dan Satdikdas negeri terdiri atas:
a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD (Bendahara Umum Daerah);
b. Pengguna Anggaran (PA);
c. Bendahara Pengeluaran SKPD;
d. Penanggung Jawab Dana BOS; dan
e. Bendahara Dana BOS.
PPKD sebagaiBUD memiliki peran dan wewenang:
a. mengesahkan DPA SKPD;
b. melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD;
c. melakukan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan kawasan;
d. melakukan akreditasi belanja Dana BOS; dan
e. melakukan pencatatan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS.
PA mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan penelaahan RKAS Dana BOS;
b. menyusun RKA-SKPD berdasarkan rekapitulasi RKAS Dana BOS;
c. menyusun DPA-SKPD;
d. memutuskan PPK-SKPD;
e. mengelola Barang Milik Daerah yang bersumber dari Dana BOS;
f. mengorganisir utang dan piutang yang bersumber dari Dana BOS;
g. menandatangani dan memberikan SP2B Dana BOS;
h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dana BOS SKPD, yang merupakan bagian laporan keuangan SKPD; dan
i. memantau pelaksanaan anggaran Dana BOS.
Bendahara Pengeluaran SKPD Kab/Kota/Prov memiliki tugas dan wewenang:
a. meneliti dan merekapitulasi laporan penerimaan dan belanja Dana BOS;
b. meneliti dan merekapitulasi pertanggungjawaban Dana BOS dan/atau sisa Dana BOS;
c. melaksanakan rekonsiliasi atas:
1) penerimaan dan belanja Dana BOS; dan
2) sisa Dana BOS, dari masing-masing Satdikmen negeri, Satdiksus negeri, dan Satdikdas negeri sesuai dengan kewenangannya; dan
d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara administratif terhadap PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik
Berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemda, bahwa Penanggung Jawab Dana BOS dijabat oleh kepala Satdikmen negeri, Satdiksus negeri, dan Satdikdas negeri sesuai dengan kewenangannya.
Penanggung jawab Dana BOS (Kepala Sekolah atau Kepala Satdikmen, Satdiksus dan Satdikdas) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menyusun dan menyampaikan RKAS terhadap Kepala SKPD;
b. melaksanakan langkah-langkah yang menjadikan pengeluaran atas beban anggaran belanja Dana BOS;
c. melakukan anggaran Dana BOS pada Satdikmen negeri, Satdiksus negeri, atau Satdikdas negeri yang dipimpinnya;
d. melakukan pengujian atas tagihan dan menyuruh pembayaran Dana BOS;
e. menyelenggarakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran Dana BOS yang sudah ditetapkan;
f. melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja Dana BOS;
g. memeriksa dan menandatangani laporan penerimaan dan belanja yang diajukan oleh Bendahara Dana BOS setiap bulan;
h. melaporkan penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester kepada PA melalui PPK-SKPD;
i. melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS setiap tahap penyaluran;
j. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana BOS;
k. menandatangani rekapitulasi pembelian barang milik kawasan dari Dana BOS;
l. melaporkan barang milik daerah dari Dana BOS kepada PA melalui PPK-SKPD;
m. melaksanakan pergeseran belanja pada RKAS berdasarkan kesepakatan komite sekolah;
n. memantau pelaksanaan budget Dana BOS yang menjadi tanggung jawabnya; dan
o. melaksanakan tugas yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ajakan.
Kepala Sekolah atau Kepala Satdikmen negeri, Satdiksus negeri, dan Satdikdas negeri bertanggung jawab secara formal dan material atas belanja Dana BOS yang dikelolanya.
Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Pemda (Pemda), bahwa Bendahara Dana BOS di sekolah berasal dari tenaga kependidikan nonguru yang berasal dari PNS. Dalam hal tenaga kependidikan nonguru tidak tersedia, ditunjuk dari tenaga kependidikan guru yang berasal dari PNS. Bendahara Dana BOS ditetapkan oleh gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya atas seruan kepala SKPD lewat PPKD selaku BUD.
Bendahara Dana BOS Sekolah Negeri mempunyai tugas dan wewenang:
a. mendapatkan dan menyimpan duit penyaluran Dana BOS;
b. mendapatkan dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOS;
c. mencatat penerimaan dan belanja Dana BOS pada buku kas biasa dan kas pembantu;
d. membayar belanja dari Dana BOS;
e. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban Dana BOS;
f. memberikan buku kas umum dan buku kas pembantu Dana BOS setiap bulan;
g. menyusun dan merencanakan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap bulan;
h. menyusun dan merencanakan laporan realisasi penggunaan Dana BOS setiap semester dan/atau sisa Dana BOS;
i. menyusun dan mempersiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS setiap tahap penyaluran;
j. mempersiapkan surat pertanggungjawaban mutlak Dana BOS;
k. menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik kawasan dari Dana BOS;
l. merencanakan laporan barang milik tempat dari Dana BOS; dan
m. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ajakan.
UNTUK SEKOLAH SWASTA, pejabat pengurus keuangan Dana BOS setiap Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta sesuai dengan kewenangannya terdiri atas:
a. PPKD selaku BUD pada pemerintah provinsi;
b. Kepala SKPD provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;
c. Penanggung Jawab Dana BOS; dan
d. Bendahara Dana BOS.
PPKD sebagaiBUD pada pemerintah provinsi mempunyai peran dan wewenang:
a. melaksanakan pencatatan realisasi pemasukan dan belanja hibah Dana BOS terhadap Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta; dan
b. mendapatkan notifikasi penyaluran dan laporan Penerimaan Dana BOS dari menteri yang menangani persoalan di bidang keuangan melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara dan dari penanggungjawab Dana BOS Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta.
Penanggung Jawab Dana BOS Sekolah swasta adalah kepala Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta sesuai dengan kewenangannya. Penanggung jawab Dana BOS (Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta ) memiliki peran dan tanggung jawab:
a. menyusun dan memberikan RKAS hibah Dana BOS;
b. melakukan tindakan yang menjadikan pengeluaran atas beban budget belanja hibah Dana BOS;
c. melakukan anggaran Dana BOS pada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta atau Satdikdas swasta yang dipimpinnya;
d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran hibah Dana BOS;
e. menyelenggarakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran hibah Dana BOS yang sudah ditetapkan;
f. melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja hibah Dana BOS;
g. menandatangani laporan realisasi penerimaan dan belanja hibah Dana BOS bulanan;
h. menandatangani dan menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BOS setiap tahap penyaluran;
i. melaporkan penggunaan hibah Dana BOS;
j. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana BOS;
k. melaksanakan pergantian belanja hibah pada RKAS Dana BOS menurut persetujuan komite sekolah;
l. memantau pelaksanaan anggaran hibah Dana BOS yang menjadi tanggung jawabnya; dan
m. melakukan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-permintaan
Bendahara Dana BOS (Sekolah Swasta) mempunyai peran dan wewenang:
a. mendapatkan dan menyimpan uang penyaluran hibah Dana BOS;
b. menerima dan menyimpan bukti penyaluran hibah Dana BOS;
c. mencatat penerimaan dan belanja hibah Dana BOS pada buku kas umum dan kas pembantu;
d. membayar belanja yang bersumber dari hibah Dana BOS;
e. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban hibah Dana BOS;
f. memberikan buku kas lazim dan buku kas pembantu hibah Dana BOS setiap bulan;
g. menyusun dan mempersiapkan laporan penerimaan dan belanja hibah Dana BOS setiap bulan;
h. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BOS setiap tahap dan/atau sisa hibah Dana BOS;
i. menyusun dan menyiapkan laporan penggunaan hibah Dana BOS;
j. merencanakan surat pertanggungjawaban mutlak hibah Dana BOS setiap tahapan; dan
k. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan kewenangannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.      
Selengkapnya silahkan download Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Pemerintah Daerah, melalui link di bawah ini.
Link download Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 (disini)
Demikian gosip tentang Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemda. Semoga ada keuntungannya, terima kasih.


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *