Permendikbud Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Anutan Penetapan Tempat Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional

Posted on

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  PERMENDIKBUD NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAERAH KHUSUS DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional, ialah pengganti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 13 Tahun 2015 perihal Kriteria Daerah Khusus Dalam Rangka Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru di Daerah Khusus, yang dipandang sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah khusus.
Berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2020, Daerah Khusus ditetapkan untuk melakukan kebijakan pendidikan yang adil dan merata sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Penetapan Daerah Khusus bertujuan untuk:
a. memutuskan intervensi kebijakan pendidikan yang bersifat afirmasi sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah; dan
b. acuan pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan nasional di tempat.
Penetapan Daerah Khusus dilakukan dengan prinsip:
a. efektivitas, yakni penetapan Daerah Khusus diupayakan dapat memaksimalkan hasil, pengaruh, dan daya guna intervensi kebijakan pendidikan di Daerah Khusus;
b. efisiens, ialah penetapan Daerah Khusus dipilih memakai mekanisme prioritas untuk menentukan kawasan paling terpencil dan kurang pandai dengan menimbang-nimbang daerah dengan komunitas budpekerti terpencil, daerah yang berbatasan dengan negara lain, dan daerah yang berada di pulau kecil dan terluar.
c. transparan, ialah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan menerima saluran berita seluas-luasnya ihwal penetapan Daerah Khusus.
d. akuntabel, ialah penetapan Daerah Khusus menggunakan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan usulanyang logis dan sesuai dengan peraturan perundang-permintaan.
e. keadilan, adalah penetapan Daerah Khusus memperhatikan keseimbangan distribusi kewenangan dengan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dengan kewajiban menurut pertimbangan yang obyektif.
f. cepat dan sempurna, yaitu penetapan Daerah Khusus alasannya adalah keadaan petaka, bencana sosial, bencana dan keadaan darurat lainnya mesti dikerjakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan kondisi.
Ditegaskan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional, bahwa Daerah Khusus ditetapkan menurut pada kondisi:
1. Geografis;
Penetapan Daerah Khusus dengan kondisi geografis dikerjakan dengan memakai data:
a. kawasan terpencil atau udik;
b. daerah dengan kondisi penduduk adat yang terpencil;
c. kawasan memiliki batas dengan negara lain; dan/atau
d. tempat pulau terkecil dan terluar.
2. kedaruratan.
Penetapan Daerah Khusus dengan kondisi kedaruratan menggunakan data:
a. tempat yang terdampak petaka;
b. tempat yang terdampak peristiwa sosial; dan/atau
c. kawasan dalam keadaan darurat.
Daerah Khusus berdasarkan pertimbangan kondisi geografis ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan:
a. tolok ukur Daerah Khusus; dan
b. sistem penghitungan indeks wilayah.
Kriteria Daerah Khusus terdiri atas:
1. tolok ukur keterjangkauan kawasan;
Kriteria keterjangkauan wilayah terdiri atas:
a. indikator kombinasi moda transportasi darat, air, dan/atau udara dan aksesibilitas moda jalan darat; dan
b. indikator keterpencilan kawasan.
2. persyaratan eksistensi fasilitas.
Kriteria eksistensi fasilitas terdiri atas:
a. indikator kemudahan listrik; dan
b. indikator kemudahan komunikasi.
Daerah Khusus dengan kondisi kedaruratan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Penetapan Daerah Khusus dengan kondisi kedaruratan dilaksanakan menurut:
a. status petaka, bencana sosial, atau keadaan darurat yang lain yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan; dan
b. pendapatlain dalam proses penyelenggaraan pendidikan, paling sedikit mencakup:
a. hilangnya kemudahan fasilitas pelayanan biasa berupa akomodasi pendidikan, akomodasi kesehatan, kemudahan listrik, fasilitas gosip dan komunikasi, dan sarana air higienis; dan/atau
b. minimnya kemudahan dukungan keamanan, baik fisik maupun nonfisik.
Penetapan Daerah Khusus berdasarkan pertimbangan keadaan geografis dievaluasi paling lama 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. Evaluasi tersebut dijalankan menurut:
a. penghitungan kembali indek daerah; dan/atau
b. analisis kualitatif.
Selengkapnya silahkan download dan baca Permendikbud Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional, lewat link di bawah ini.


Link download Permendikbud Nomor 23 Tahun 2020 (disini)
Demikian gosip ihwal Permendikbud Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional. Semoga ada keuntungannya, terima kasih.


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *