Permenpan Rb Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Fatwa Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Posted on
 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  PERMENPAN RB NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Dalam Pasal 1 Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dinyatakan bahwa dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Agen Perubahan (Agent of Change) adalah individu/kelompok yang terlibat dalam mempersiapkan pergantian dan mengimplementasikannya.
2. Evaluasi Eksternal yakni penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau tim yang diperintahkan oleh unit pengurus reformasi birokrasi nasional.
3. Kertas Kerja yakni lembar isian/balasan atas pertanyaan yang bekerjasama dengan evaluasi berdikari pelaksanaan reformasi birokrasi.
4. Konsensus yakni proses untuk menciptakan atau menyebabkan akad yang disetujui secara tolong-menolong.
5. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian berdikari yang berbasis prinsip Total Quality Management dan dipakai selaku sistem untuk melaksanakan penilaian serta analisis yang menyeluruh kepada kinerja instansi pemerintah.
6. Asesor ialah pegawai di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan PMPRB di tingkat kementerian/forum dan pemerintah daerah ataupun tingkat Unit Kerja.
7. Tim asesor yakni tim yang dibuat untuk melaksanakan PMPRB di kementerian/lembaga/pemerintah tempat.
8. Unit Kerja yakni unit organisasi eselon 1 dan unit kerja berdikari pada kementerian/lembaga dan pemerintah kawasan.
Pasal 2 Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa Pedoman penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada kementerian/lembaga dan pemerintah tempat merupakan instrumen:
a. bagi Asesor internal kementerian/forum dan pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi berdikari pelaksanaan reformasi birokrasi di instansinya; dan
b. bagi evaluator eksternal dalam melaksanakan validasi atas hasil PMPRB setiap kementerian/lembaga dan pemerintah kawasan yang disampaikan pada Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Pasal 3 Peraturan Menpan RB (Permenpan RB) Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa:
(1) Pedoman penilaian reformasi birokrasi pada kementerian/lembaga dan pemerintah tempat memuat:
a. pendahuluan;
b. PMPRB;
c. Evaluasi Eksternal pelaksanaan reformasi birokrasi;
d. epilog.
(2) Pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada kementerian/forum dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang ialah bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 4 Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa (1) PMPRB di internal kementerian/forum dan pemerintah daerah dijalankan oleh tim yang dikoordinasikan oleh inspektur jenderal/inspektur utama/inspektur/kepala unit pengawasan internal instansi yang menggunakan nama lain. (2) PMPRB di satuan kerja/Unit Kerja dilakukan oleh tim yang dikoordinasikan oleh sekretaris direktorat jenderal, sekretaris deputi, sekretaris tubuh, sekretaris sentra, sekretaris organisasi perangkat kawasan/satuan kerja perangkat kawasan. (3) Apabila diharapkan, pimpinan kementerian/forum dan pemerintah daerah dan kepala satuan/Unit Kerja dapat memutuskan ketentuan teknis internal yang diperlukan dalam pelaksanaan PMPRB.
Pasal 5 Peraturan Menpan RB (Permenpan RB) Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa (1) Hasil PMPRB di satuan kerja/Unit Kerja direviu oleh inspektur jenderal/inspektur utama/inspektur/kepala unit pengawasan internal instansi yang memakai nama lain secara daring. (2) Inspektur jenderal/inspektur utama/inspektur/kepala unit pengawasan internal instansi yang memakai nama lain sesudah final melakuan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan kompilasi PMPRB di satuan kerja/unit kerja dan instansi. (3) Kompilasi PMPRB di satuan kerja/Unit Kerja dan kementerian/lembaga dan pemerintah kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hasil PMPRB instansi pemerintah dan disampaikan kepada Sekretaris kementerian/forum/kawasan atau pejabat yang memimpin unit sekretariat. (4) Hasil PMPRB disampaikan oleh sekretaris kementerian/lembaga/kawasan atau pejabat yang memimpin unit sekretariat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara daring.
Pasal 6 Peraturan Menpan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa (1) Hasil PMPRB akan dilaksanakan Evaluasi Ekternal terhadapnya untuk diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2) Dalam melakukan Evaluasi Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat dibantu oleh kementerian/forum lain dan pemerintah kawasan. (3) Penugasan Evaluasi Eksternal ditetapkan melalui surat peran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Pasal 7 Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyusun profil pelaksanaan reformasi birokrasi nasional berdasrkan hasil Evaluasi Eksternal.
Pasal 8 Permenpan RB) Nomor 26 Tahun 2020, menyatakan bahwa Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 ihwal Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 wacana Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220); dan
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 wacana Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 576), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku


Link download Salinan dan Lampiran Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 (disini)
Demikian info perihal Peraturan Menpan RB (Permenpan RB) Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *