Permenpan Rb Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Problem Pemerintahan Tempat

Posted on
  Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor  PERMENPAN RB NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Pemda), yang dimaksud Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) yaitu Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan acara pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Sedangkan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang berikutnya disingkat PPUPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara sarat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan acara pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.


Dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah), bahwa Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) berkedudukan selaku pelaksana teknis fungsional untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada kementerian yang menyelenggarakan problem pemerintahan dalam negeri, Instansi Pusat, dan Instansi Daerah. PPUPD dalam melaksanakan tugasnya, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara eksklusif kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan peran Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Kedudukan PPUPD ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis peran dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan.
Menurut Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah merupakan jabatan karier PNS. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah termasuk dalam penjabaran/rumpun politik dan korelasi luar negeri. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ialah jabatan fungsional kategori keterampilan. Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas:
a. PPUPD Ahli Pertama;
b. PPUPD Ahli Muda;
c. PPUPD Ahli Madya; dan
d. PPUPD Ahli Utama.
Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang ialah bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 ini.
Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menurut Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 yakni melakukan acara pengawasan atas penyelenggaraan masalah pemerintahan konkuren yang mencakup reviu, monitoring, penilaian, dan investigasi.  
Selengkapnya silahkan download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, melalui link yang tersedia di bawah ini.


Link download Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 (disini)
Demikian informasi perihal Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah). Semoga ada manfaatnya, terima kasih.


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *