Permenpan Rb Nomor 49 Tahun 2020 Ihwal Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak

Posted on
 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak  PERMENPAN RB NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PAJAK

Berdasarkan Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak, dinyatakan bahwa Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak yakni jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan penyuluhan perpajakan. Pejabat Fungsional Penyuluh Pajak atau Penyuluh Pajak adalah PNS yang diberi peran, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan penyuluhan perpajakan. Penyuluhan Perpajakan atau Penyuluhan yakni sebuah upaya dan proses bantuan isu perpajakan terhadap masyarakat, dunia usaha, dan forum pemerintah maupun nonpemerintah.


Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak, dinyatakan bahwa Penyuluh Pajak berkedudukan selaku pelaksana teknis fungsional di bidang Penyuluhan pada kementerian yang mengadakan problem pemerintahan di bidang keuangan negara. Penyuluh Pajak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara pribadi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan peran Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak. Kedudukan Penyuluh Pajak ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis peran dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dikerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan. Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak ialah jabatan karier PNS.
Ditegaskan dalam Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 49 Tahun 2020 bahwa Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak tergolong dalam klasifikasi/rumpun imigrasi, pajak, dan ajun profesional yang berkaitan. Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak merupakan Jabatan Fungsional klasifikasi kemampuan. Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak terdiri atas:
a. Penyuluh Pajak Ahli Pertama;
b. Penyuluh Pajak Ahli Muda; dan
c. Penyuluh Pajak Ahli Madya.
Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III hingga dengan Lampiran V yang ialah bab tidak terpisahkan dari Permenpan RB Nomor 49 Tahun 2020 ini.
Tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak menurut Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 49 Tahun 2020 yaitu melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan pengembangan Penyuluhan di bidang perpajakan yang bermaksud mengembangkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengganti sikap penduduk wajib pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melakukan hak dan menyanggupi kewajiban perpajakannya. Unsur aktivitas peran Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak yang mampu dinilai Angka Kreditnya yaitu Penyuluhan dan pengembangan Penyuluhan yang terdiri atas sub-komponen:
a. Penyuluhan langsung secara aktif;
b. Penyuluhan pribadi secara pasif;
c. Penyuluhan tidak eksklusif satu arah;
d. Penyuluhan tidak eksklusif dua arah;
e. Penyuluhan tidak langsung melalui contact center dan Penyelesaian Administrasi Perpajakan;
f. Penyuluhan melalui pihak ketiga; dan
g. Penyusunan anjuran pengembangan Penyuluhan.
Selengkapnya silahkan download dan baca Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak, melalui link download di bawah ini,


Link download Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 49 Tahun 2020 (disini)
Demikian informasi tentang Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak. Semoga ada keuntungannya. Terima kasih.

= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *