Permenpan Rb Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum

Posted on
 Tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum  PERMENPAN RB NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM

Berdasarkan Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum, yang dimaksud Jabatan Fungsional Analis Hukum adalah jabatan yang memiliki ruang lingkup peran, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan acara analisis dan evaluasi hukum. Pejabat Fungsional Analis Hukum atau Analis Hukum yakni PNS yang diberi peran, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan aktivitas analisis dan evaluasi hukum.
Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum, dinyatakan bahwa Analis Hukum berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Analisis dan Evaluasi Hukum pada Instansi Pemerintah. Analis Hukum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung terhadap pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat direktur, atau pejabat pengawas yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum. Kedudukan Analis Hukum ditetapkan dalam peta jabatan menurut analisis peran dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ditegaskan dalam Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum, bahwa Jabatan Fungsional Analis Hukum ialah jabatan karier PNS. Jabatan Fungsional Analis Hukum tergolong dalam rumpun aturan dan peradilan. Jabatan Fungsional Analis Hukum ialah Jabatan Fungsional klasifikasi keahlian. Jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum terdiri atas:
a. Analis Hukum Ahli Pertama;
b. Analis Hukum Ahli Muda;
c. Analis Hukum Ahli Madya; dan
d. Analis Hukum Ahli Utama.
Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Analis Hukum tercantum dalam Lampiran III sampai dengan V yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2020 ini.
Tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum berdasarkan Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum, ialah melaksanakan aktivitas analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-permintaan dan aturan tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-permintaan, permasalahan aturan, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-seruan, dokumen persetujuandan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, berita hukum, dan advokasi hukum. Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Analis Hukum yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:
a. analisis dan penilaian peraturan perundang-seruan dan hukum tidak tertulis;
b. analisis dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-seruan;
c. analisis masalah aturan yang terkait dengan peran dan fungsi Instansi Pemerintah;
d. analisis kepada pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-seruan yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
e. analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan persetujuanInstansi Pemerintah;
f. analisis dan evaluasi pelayanan hukum, perizinan dan berita hukum; dan
g. advokasi hukum.
Selengkapnya silahkan download dan baca Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum, melalui link download di bawah ini.


Link download Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2020 (disini)
Demikian informasi tentang Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum. Semoga ada keuntungannya. Terima kasih.


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *