Permenpan Rb Nomor 53 Tahun 2020 Ihwal Tolok Ukur Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Di Kemenpan Rb

Posted on
 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Neg PERMENPAN RB NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI DI KEMENPAN RB

Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (di Kemenpan RB), diterbitkan sebagai regulasi untuk menyelenggarakan manajemen karier berbasis metode merit dan meningkatkan profesionalitas serta untuk berbagi kompetensi dan kinerja dalam pelaksanaan tugas Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Jenjang JPT pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdiri atas:
a. JPT Madya; dan
b. JPT Pratama.
JPT Madya dan JPT Pratama ialah jabatan tinggi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Ditegaskan dalam Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (di Kemenpan RB), bahwa JPT Madya dan JPT Pratama dalam melakukan peran jabatan mesti menyanggupi Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Standar Kompetensi mencakup:
a. identitas jabatan, paling sedikit terdiri atas:
1. nama jabatan;
2. uraian/ikhtisar jabatan; dan
3. instruksi jabatan.
b. kompetensi jabatan; terdiri atas:
1. Kompetensi Teknis, a terdiri atas:
a)        advokasi kebijakan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
b)        penyusunan kebijakan bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan;
c)        advokasi kebijakan bidang reformasi birokrasi akuntabilitas aparatur dan pengawasan;
d)        penyusunan taktik implementasi reformasi birokrasi;
e)        penilaian kinerja organisasi dan kinerja reformasi birokrasi;
f)         penyusunan tata cara pengawasan dan tata cara integritas;
g)        pengelolaan pengaduan masyarakat;
h)        penyusunan kebijakan kelembagaan dan tata laksana;
i)          advokasi kebijakan bidang kelembagaan dan tata laksana;
j)          penyusunan tata laksana organisasi;
k)        pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
l)          penyusunan dan penataan organisasi;
m)      audit organisasi;
n)        penilaian penerapan tata cara pemerintahan berbasis elektro;
o)        penyusunan kebijakan sumber daya manusia aparatur;
p)        advokasi kebijakan administrasi ASN;
q)        administrasi sumber daya manusia ASN;
r)         penyusunan kriteria jabatan;
s)        penyusunan standar kompetensi jabatan;
t)          pembentukan jabatan fungsional;
u)        pengelolaan pengadaan sumber daya manusia aparatur;
v)        penyusunan rencana kebutuhan sumber daya insan aparatur;
w)       administrasi talenta ASN;
x)        penyusunan sistem karier;
y)        pengembangan versi kompetensi;
z)        penyusunan sistem penilaian kompetensi;
aa)          manajemen kinerja pegawai;
bb)          administrasi kompensasi;
cc)           penyusunan tata cara pensiun;
dd)          penyusunan metode bantuan;
ee)          pengawasan metode merit;
ff)             penegakan integritas ASN;
gg)          pembinaan disiplin pegawai;
hh)          manajemen data dan isu sumber daya insan aparatur;
ii)               penyusunan kebijakan bidang pelayanan publik;
jj)               advokasi kebijakan bidang pelayanan publik;
kk)           penemuan pelayanan publik;
ll)               penyusunan tolok ukur pelayanan;
mm)       penilaian kepuasan layanan (indeks kepuasan penduduk );
nn)          pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
oo)          manajemen metode gosip pelayanan publik;
pp)          penyusunan planning kerja dan budget;
qq)          penyusunan arsitektur kinerja dan indikator kinerja;
rr)             penyusunan planning pembangunan jangka menengah, planning pembangunan jangka panjang, dan rencana strategis;
ss)           penyelenggaraan kolaborasi;
tt)              pengembangan aplikasi biasa dan khusus;
uu)          pengelolaan komunikasi, berita publik;
vv)           analisis urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan
ww)        analisis dan evaluasi hukum;
xx)           pembentukan peraturan perundang-permintaan;
yy)           penyelenggaraan dukungan hukum;
zz)           analis urgensi pembentukan produk aturan lain;
aaa)      manajemen keuangan;
bbb)      administrasi audit intern;
ccc)       penerapan standar audit;
ddd)      administrasi resiko;
eee)      pelaksanaan audit intern;
fff)           pengembangan metodologi pengawasan;
ggg)      pengelolaan barang milik negara;
hhh)      manajemen perkantoran;
iii)             advokasi kebijakan otonomi kawasan;
jjj)             analisis kekerabatan sentra dan daerah;
kkk)        analisis kelembagaan pusat dan tempat;
lll)             analisis lembaga negara dan lembaga pemerintah;
mmm) analisis informasi-berita politik;
nnn)       manajemen budaya organisasi.
2. Kompetensi Manajerial, terdiri atas:
a) integritas;
b) kolaborasi;
c) komunikasi;
d) orientasi pada hasil;
e) pelayanan publik;
f) pengembangan diri dan orang lain;
g) mengorganisir perubahan; dan
h) pengambilan keputusan.
3. Kompetensi Sosial Kultural, yakni perekat bangsa.
c. patokan jabatan, paling sedikit terdiri atas:
1. pangkat;
2. kualifikasi pendidikan;
3. jenis pembinaan;
4. ukuran kinerja jabatan; dan
5. pengalaman kerja.
Standar Kompetensi menurut pada:
a. kamus Kompetensi Teknis;
b. kamus Kompetensi Manajerial; dan
c. kamus Kompetensi Sosial Kultural.
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Kemenpan RB tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang ialah bagian tidak terpisahkan dari Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2020 ini.
Selengkapnya silahkan download Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, melalui link yang tersedia di bawah ini.


Link download Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2020 (disini)
Demikian gosip perihal Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (di Kemenpan RB), Semoga ada keuntungannya, terima kasih.


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *