Persekjen Nomor 6 Tahun 2020 Perihal Juknis Penyaluran Tpg Dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Bukan Pns

Posted on
 Tentang Juknis TPG dan Dasus Bagi Guru Bukan  PERSEKJEN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG JUKNIS PENYALURAN TPG DAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU BUKAN PNS

Dalam Persekjen (Persetjen) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi (TPG) dan Tunjangan Khusus (Dasus) Bagi Guru Bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil) tahun 2020, dinyatakan bahwa Petunjuk teknis pengelolaan penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Bukan PNS ialah pemikiran bagi kementerian dan pemerintah kawasan dalam menetapkan dan memberikan Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Bukan PNS.


Dinyatakan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal  (Persekjen – Persetjen) Kemendikbud (Kemdikbud) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil), bahwa Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagiGuru Bukan PNS dijalankan dengan prinsip . efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan faedah. Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus bagi Guru Bukan PNS disalurkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Penyaluran dikerjakan sesuai dengan prosedur pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Bukan PNS.
Guru Bukan PNS yang diberikan Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus mencakup:
a. guru;
b. guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan; dan
c. guru yang diberi tugas pelengkap.
Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan PNS diberikan dalam bentuk uang lewat rekening bank akseptor perlindungan. Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru Bukan PNS yang menyanggupi standar penerima Tunjangan Profesi. Pemberian Tunjangan Profesi dikecualikan bagi:
a. guru pendidikan agama yang Tunjangan Profesi guru agama dibayarkan oleh Kementerian Agama; dan
b. guru yang bertugas di satuan pendidikan kerjasama.
Tunjangan Khusus diberikan terhadap Guru Bukan PNS yang melakukan peran di Daerah Khusus dan memenuhi tolok ukur akseptor Tunjangan Khusus. Daerah Khusus menurut pada data:
a. desa sangat tertinggal dari Kemendes PDTT; dan/atau
b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ialah:
a. desa yang terkena musibah, bencana sosial,atau daerah yang berada dalam kondisi darurat lain menurut data dari kementerian/lembaga yang berwenang; dan/atau
b. desa yang tidak ditetapkan selaku desa sangat tertinggal oleh Kemendes PDTT tetapi memiliki kondisi sebagai berikut:
1) jalan masuk transportasi sukar dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada agenda tertentu, tergantung pada cuaca;
2) cuma mampu diakses dengan jalan kaki atau bahtera kecil; dan/atau
3) mempunyai kendala dan tantangan alam yang besar.
Desa tersebut direkomendasikan oleh kepala kawasan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mampu diperhitungkan mendapat dana Tunjangan Khusus. Usulan kepala tempat berisi nama desa dan data guru Bukan PNS yang bertugas di desa pada daerah tersebut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memverifikasi dan menetapkan desa sebagai kawasan khusus berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran bagi seluruh jumlah desa.
Tunjangan Khusus bagi Guru Bukan PNS yang bertugas pada desa dibayarkan terhitung 1 (satu) bulan semenjak surat keputusan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mampu melaksanakan pembayaran Tunjangan Profesi yang kurang bayar (carry over) pada tahun sebelumnya. Pembayaran Tunjangan Profesi yang kurang bayar (carry over) dikerjakan dengan syarat:
a. sudah diterbitkannya surat keputusan penerima Tunjangan Profesi reguler pada tahun sebelumnya; dan
b. sudah diterbitkannya surat keputusan peserta Tunjangan Profesi kurang bayar pada tahun berkenaan untuk membayar kekurangan Tunjangan Profesi yang didasarkan pada usulan kurang bayar lewat aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembayaran (SIM-BAR).
Alokasi Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Bukan PNS ditetapkan setiap tahun budget berjalan. Alokasi ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-seruan.
Berdasarkan Persekjen (Persetjen) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi (TPG) dan Tunjangan Khusus Daerah (Dasus) Bagi Guru Bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil) tahun 2020, dinyatakan bahwa Tunjangan Profesi bagi Guru Bukan PNS yang baru menemukan sertifikat pendidik diberikan pada tahun selanjutnya. Guru Bukan PNS yang gres memperoleh Surat Keputusan (SK) Inpassing atau Penyetaraan pangkat dan jabatan pada tahun berjalan akan menerima Tunjangan Profesi sesuai dengan penyetaraan pada tahun berikutnya.
Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Persekjen (Persetjen) Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2020 dinyatakan bahwa Kriteria atau tolok ukur Guru Bukan PNS penerima Tunjangan Profesi yaitu selaku berikut:
1. berstatus sebagai Guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penduduk atau Guru Bukan PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
2. bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda/masyarakat yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan oleh pejabat Pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penduduk sesuai dengan kewenangannya;
3. aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran/guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi informatika dan komunikasi, pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan akta pendidik yang dimiliki;
4. mempunyai satu atau lebih sertifikat pendidik;
5. mempunyai Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian;
6. menyanggupi beban kerja guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali bagi:
a. Guru Bukan PNS yang mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dengan teladan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan ketentuan Diklat di dalam/mancanegara dikerjakan paling banyak 600 (enam ratus) jam atau selama 3 (tiga) bulan dan menerima izin/persetujuan dari dinas pendidikan lokal/penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan menawarkan guru pengganti yang berhubungan ;
b. Guru Bukan PNS yang mengikuti program pertukaran Guru Bukan PNS dan/atau kemitraan, serta menerima izin/persetujuan dari Dinas Pendidikan lokal/penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan menawarkan guru pengganti yang relevan; dan/atau
c. Guru yang bertugas di Daerah Khusus.
7. memiliki penilaian kinerja terendah dengan sebutan “Baik”;
8. mengajar di kelas sesuai rasio Guru dan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. tidak terikat selaku tenaga tetap pada lembaga atau satuan pendidikan lain.
Adapun Besaran Tunjangan Profesi bagi Guru Bukan PNS adalah sebagai berikut:
a. bagi yang sudah mempunyai SK inpassing atau penyetaraan diberikan setara honor pokok PNS sesuai dengan yang tertera pada SK inpassing atau penyetaraan; atau
b. bagi yang belum memiliki SK inpassing atau penyetaraan diberikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
Besaran Tunjangan Profesi tersebut dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ajakan
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal  (Persekjen – Persetjen) Kemendikbud (Kemdikbud) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi (TPG) dan Tunjangan Khusus (Dasus) Bagi Guru Bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil) tahun 2020, Kriteria Penerima Tunjangan Khusus Tunjangan Khusus Guru Bukan PNS diberikan dengan kriteria yaitu selaku berikut.
1. Guru Bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan di Daerah Khusus yang wilayahnya ditetapkan oleh Menteri dengan tolok ukur:
a. jumlah peserta Tunjangan Khusus pada satuan pendidikan tidak melebihi kebutuhan guru dan Kepala Sekolah ideal pada satuan pendidikan tersebut;
b. Daerah Khusus ialah desa sungguh tertinggal menurut patokan yang ditetapkan oleh Kemendes PDTT dan data dari Kementerian;
c. Guru Bukan PNS yang menerima Tunjangan Khusus juga mampu ditentukan berdasarkan:
1) kepentingan nasional;
2) program prioritas Pemerintah Pusat; dan/atau
3) ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); dan
3. Memiliki SK penunjukkanmengajar selaku guru dan Kepala Sekolah di satuan pendidikan pada Daerah Khusus dari pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Persekjen (Persetjen) Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2020 dinyatakan bahwa Besaran Tunjangan Khusus bagi guru Bukan PNS diberikan dengan besaran selaku berikut:
a. bagi Guru Bukan PNS yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) inpassing atau kesetaraan diberikan setara gaji pokok PNS dengan periode kerja dan golongan/ruang yang sama setiap bulan; atau
b. bagi Guru Bukan PNS yang belum mempunyai SK inpassing atau kesetaraan diberikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
Besaran Tunjangan Khusus tersebut dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Link download Persekjen (Persetjen) Nomor 6 Tahun 2020 (disini)
Demikian infortmasi wacana Persekjen (Persetjen) Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi (TPG) dan Tunjangan Khusus (Dasus) Bagi Guru Bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil) tahun 2020. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *