Pp Nomor 24 Tahun 2020 Perihal Pemberian Thr Tahun 2020 Terhadap Pns, Tni, Polri, Pensiunan

Posted on
 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa a PP NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN THR TAHUN 2020 KEPADA PNS, TNI, POLRI, PENSIUNAN


PP Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pemberian THR Tahun 2020 Kepada PNS, TNI, POLRI, Pensiunan, diterbitkan dengan pendapatbahwa a) pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sudah ditetapkan statusnya sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan membutuhkan prioritas penganggaran untuk penanganan penyebarannya sehingga telah dijalankan pemfokusan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing); b) penyebaran Corona Virus Dbeclse 2019 (COWD-l9) juga berimplikasi pada perekonomian nasional dan kehidupan sosial sehingga perlu dilakukan upaya stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi terutama berupa pertolongan Tunjangan Hari Raya terhadap Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dengan memperhatikan rasa kemanusiaan, empati kepada sesama, dan kesanggupan keuangan negara.
Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pemberian THR Kepada PNS, TNI, POLRI, Pensiunan Tahun 2020 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya tahun 2020 diberikan terhadap:
a. PNS;
b. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
c. Anggota POLRI;
d. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yangditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di mancanegara;
e. PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota POLRI yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
f. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI penerima duit tunggu;
g. Penerima honor jalan masuk dari PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atauAnggota POLRI yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
h. Penerima gaji dari PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota POLRI yang dinyatakan hilang;
i. Hakim dalam jabatan Hakim Madya Muda ke bawah,atau hakim dengan pangkat Kolonel kebawah, di lingkungan Mahkamah Agung dan tubuh peradilan yang berada dibawahnya;
j. Penerima Pensiun atau Tunjangan;
k. Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU;
l. Pegawai yang lain yang diangkat oleh pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ajakan; dan
m. Calon PNS.
Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pemberian THR Tahun 2020 Kepada PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota POLRI, Pegawai Non PNS, dan Penerima Pensiun atau Tunjanga, menyatakan bahwa PNS/Prajurit TNl/Anggota POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 aksara a sampai dengan aksara e meliputi PNS/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota POLRI dalam jabatan:
a. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
b. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
c. fungsional andal madya;
d. fungsional andal muda;
e. fungsional mahir pertama;
f.  fungsional penyelia;
g. fungsional ahli;
h. fungsional terampil;
i.  fungsional pemula; dan
j.  pelaksana.
Pasal 4 PP Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pemberian THR Tahun 2020 Kepada PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota POLRI, Pegawai Non PNS, dan Penerima Pensiun atau Tunjanga, menyatakan bahwa PNS/Prajurit TNl/Anggota POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a hingga dengan aksara e mencakup PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI dalam jabatan:
(1) Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU dan pegawai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k dan abjad I harus menyanggupi persyaratansebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. telah melaksanakan peran pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun semenjak pengangkatan atau sejak penandatanganan kontrakkerja pada lembaga yang bersangkutan;
c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepadaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan sudah menandatangani kontrakkerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan.
(2) Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k ialah pegawai non-PNS yang melakukan pekerjaan secara penuh pada LNS, LPP, atau BLU dalam jabatan yang setara dengan jabatan:
a. eksekutif;
b. pengawas;
c. fungsional hebat madya;
d. fungsional jago muda;
e. fungsional ahli pertama;
f. fungsional penyelia;
g. fungsional hebat;
h. fungsional terampil;
i. fungsional pemula; dan
j. pelaksana.
(3) Pegawai yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf I merupakan pegawai non-PNS yang melakukan pekerjaan secara sarat pada lembaga selain LNS, LPP, atau BLU dalam jabatan yang setara dengan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hingga dengan huruf j.
(4) LNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),ditetapkan oleh menteri yang mengadakan masalah pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun 2020, menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya tahun 2020 tidak diberikan kepada:
a. Pejabat Negara, kecuali hakim dalam jabatan hakim madya muda kebawah atau hakim dengan pangkat kolonel kebawah di lingkungan Mahkamah Agung dan tubuh peradilan yang berada dibawahnya;
b. Wakil menteri;
c. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
d. PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota POLRI dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional hebat utama;
e. Dewan Pengawas BLU;
f. Dewan Pengawas LPP;
g. Staf khusus di lingkungan kementerian;
h. Hakim Ad Hoc;
i. Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah;
j. Pimpinan LNS, Pimpinan LPP, Pejabat Pengelola BLU, dan pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Pejabat Negara, wakil menteri, pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi, atau pejabat dalam jabatan fungsional ahli utama;
k. PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota POLRI yang sedangmenjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
l. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang sedangditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalammaupun di mancanegara yang gajinya dibayar olehinstansi kawasan penugasan.
Pasal 6
(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima alasannya berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kelemahan Tunjangan Hari Raya.
Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pemberian THR Kepada PNS, TNI, POLRI, Pensiunan Tahun 2020 menyatakan bahwa Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan hakim dalam jabatan hakim madya muda kebawah atau hakim dengan pangkat kolonel kebawah di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, paling banyak meliputi:
a. honor pokok;
b. dukungan keluarga; dan
c. pertolongan jabatan atau pinjaman umum.

 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa a PP NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN THR TAHUN 2020 KEPADA PNS, TNI, POLRI, PENSIUNAN

Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pemberian THR Kepada PNS, TNI, POLRI, Pensiunan Tahun 2020 menyatakan bahwa Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi:
a. akseptor honor akses dari PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atauAnggota POLRI yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; atau
b. penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang dinyatakan hilang, ialah sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji akses pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga kawasan PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota POLRI melakukan pekerjaan .
Pasal 9
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi:
a. Penerima Pensiun paling banyak meliputi:
1. pensiun pokok;
2. perlindungan keluarga; dan/atau
3. derma suplemen penghasilan;
b. Penerima Pensiun susukan dari pensiunan PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota POLRI yang meninggal dunia, tewas, atau gugur, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pensiun susukan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya;
c. Penerima Pensiun dari pensiunan PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota POLRI yang dinyatakan hilang, ialah sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pensiun pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya; atau
d. Penerima Tunjangan yaitu sebesar pemberian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan.
Pasal 10
(1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi pegawai non-PNS pada LNS, LPP, dan pegawai yang lain, adalah sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang ialah bab tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) diberikan bagi pegawai non-PNS pada BLU yaitu sebesar unsur honor pada remunerasi, paling tinggi sebesar penghasilan yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam jabatan yang setara.
(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mengamati paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan pinjaman jabatan atau sumbangan lazim, yang diberikan terhadap PNS.
Pasal 11
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi:
a. 80% (delapan puluh persen) dari honor pokok PNS;
b. pinjaman keluarga; dan
c. bantuan jabatan atau sumbangan lazim.
Pasal 12
Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak termasuk jenis santunan kinerja, insentif kineda, insentif kerja, santunan ancaman, perlindungan resiko, perlindungan pengawalan, sumbangan profesi atau dukungan khusus gunr dan dosen atau derma kehormatan, perhiasan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, sumbangan selisih penghasilan, dukungan penghidupan luar negeri, dan sumbangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau perlindungan ancaman serta pertolongan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan atau peraturan internal kementerian/forum dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hingga dengan Pasal 11.
Pasal 13 PP Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pemberian THR Kepada PNS, Tentara Nasional Indonesia, POLRI, Pensiunan Tahun 2020 menyatakan bahwa
(l) Dalam hal PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota POLRI, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan, pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU, dan pegawai yang lain, mendapatkan lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) maka T\rnjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
(2) Dalam hal PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota POLRI, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan, pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU, dan pegawai lainnya, mendapatkan lebih dari I (satu) Tunjangan Hari Raya maka keunggulan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-seruan.
(3) Dalam hal PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota POLRI, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan, pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU, dan pegawai yang lain, sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda maka diberikan Ttrnjangan Hari Raya sekaligus Tunjangan Hari Raya Penerima Pensiun janda/duda atau Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan janda/ duda.
Pasal 14
(1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dikenakan pecahan iuran dan/atau potongan lain menurut ketentuan peraturan perundang-seruan.
(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-usul dan ditanggung pemerintah.
Pasal 15
(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2) Dalam hal TUnjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mampu dibayarkan, Tunjangan Hari Raya mampu dibayarkan sesudah tanggal Hari Raya.
Pasal 16 PP Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pemberian THR Kepada PNS, TNI, POLRI, Pensiunan Tahun 2020 menyatakan bahwa Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi:
1. PNS yang melakukan pekerjaan pada Pemerintah Pusat;
2. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
3. Anggota POLRI;
4. Hakim dalam jabatan hakim madya muda kebawah, atau hakim dengan pangkat kolonel kebawah, di lingkungan Mahkamah Agung dan tubuh peradilan yang berada dibawahnya;
5. Penerima Pensiun;
6. Penerima T\rnjangan;
7. Pegawai non-PNS pada LNS, LPP, atau BLU dan pegawai lainnya yang gajinya dibayar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan 8. Calon PNS pada Pemerintah Pusat.
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:
1. PNS yang melakukan pekerjaan pada Pemda;
2. Pegawai non-PNS pada LNS atau BLU dan pegawai yang lain yang gajinya dibayar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
3. Caion PNS pada Pemda.
Pasal 17 PP Nomor 24 Tahun 2020
(1) Ketentuan lebih lanjut perihal teknis pertolongan Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dikontrol dengan Peraturan Menteri yang mengadakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut perihal teknis pinjaman T\rnjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikontrol dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 18
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-permintaan atau ketentuan yang ialah pelaksanaan dari:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349); dan
b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6350), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak berlawanan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 19
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349); dan
b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6350), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 20 PP Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pemberian THR Kepada PNS, TNI, POLRI, Pensiunan Tahun 2020 menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, menyuruh pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Selengkapnya silahkan download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, aan Penerima Pensiun atau Tunjangan.
Selengkapnya silahkan Link download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2020 (disini)
Demikian itormasi perihal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2020. Semoga ada keuntungannya


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *