Se Bkn Nomor 16/Se/Vii/2020 Sistem Pelaksanaan Pelaporan Kinerja Pns Secara Elektronik (E-Lapkin)

Posted on
 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelaporan Kinerja PNS Secara Elektronik  SE BKN NOMOR 16/SE/VII/2020 TATA CARA PELAKSANAAN PELAPORAN KINERJA PNS SECARA ELEKTRONIK (E-LAPKIN)

Latar Belakang diterbitkan Surat Edaran BKN Nomor 16/SE/VII/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pedoman Pelaporan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik (E-Lapkin), adalah selaku berikut.
a. Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil ialah bagian penting dalam mendukung penerapan tata cara merit di Indonesia. Dalam rangka pemetaan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjamin obyektifitas pembinaan PNS secara nasional diharapkan data yang akurat, terkini, dan terintegrasi dari masing-masing instansi.
b. Untuk mendapatkan data evaluasi kinerja PNS, instansi pemerintah perlu didorong untuk melakukan pelaporan evaluasi kinerja PNS dengan mempergunakan teknologi isu melalui Sistem Pelaporan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Elektronik (E-Lapkin) Badan Kepegawaian Negara (BKN).
c. Data penilaian kinerja PNS yang dilaporkan instansi pemerintah lewat E-Lapkin BKN akan menjadi pola data prioritas yang akan dipakai dalam pelayanan kepegawaian.
Maksud dan tujuan Surat Edaran (SE) BKN Nomor 16 Tahun 2020 perihal Tata Cara Pelaksanaan Pelaporan Kinerja PNS Secara Elektronik (E-Lapkin) yaitu sebagai berikut:
a. Meningkatkan kepatuhan instansi pemerintah dalam melakukan pelaporan kinerja PNS.
b. Menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan pelaporan kinerja PNS.
c. Memperoleh data valid penilaian kinerja seluruh PNS di Indonesia secara periodik.
Ruang lingkup Surat Edaran (SE) BKN Nomor 16/SE/VII/2020 Tata Cara Pelaksanaan Pelaporan Kinerja PNS Secara Elektronik (E-Lapkin) ini meliputi:
a. Tata cara pelaporan evaluasi kinerja PNS secara elektronik (E-Lapkin);
b. Personil dan pendampingan/asistensi penggunaan aplikasi E-Lapkin; dan
c. Batas waktu penyampaian pelaporan penilaian kinerja PNS.
Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 wacana Aparatur Sipil Negara.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 wacana Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 wacana Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
d. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 ihwal Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 perihal Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
Isi Surat Edaran (SE) BKN Nomor 16/SE/VII/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pedoman Pelaporan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik (E-Lapkin), yaitu sebagai berikut
a. Tata Cara Pelaporan Penilaian Kinerja PNS secara Elektronik (E-Lapkin)
Setiap instansi pemerintah wajib melaporkan penilaian kinerja seluruh PNS di lingkungannya lewat aplikasi E-lapkin yang ialah salah satu fitur di Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN.
Tata cara pelaporan evaluasi kinerja PNS, mampu dilihat pada Petunjuk Pengoperasian Aplikasi E-Lapkin pada SAPK yang terdapat pada Lampiran I Surat Edaran ini.
Aplikasi E-Lapkin memiliki karakteristik sebagai berikut:
1) Sistem yang terkoneksi secara online antara BKN dan Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan SAPK dengan menggunakan jaringan komunikasi data.
2) Menggunakan basis data PNS pada SAPK yang dipakai secara bareng .
3) Menggunakan struktur data dan tabel tumpuan yang sama sesuai dengan patokan yang baku yang disusun oleh BKN.
4) Sistem yang dibangun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan instansi pengguna.
b. Personil dan Pendampingan/Asistensi Penggunaan Aplikasi E-Lapkin
1) Personil
Untuk mendukung kelangsungan pelaporan evaluasi kinerja, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat lain yang ditunjuk menugaskan pegawai selaku admin kinerja, operator, dan verifikator yang memiliki peran selaku berikut:
a) Admin kinerja (pada unit kerja yang menanggulangi pengelolaan kepegawaian/SDM) bertugas melaksanakan aktivitas kolektif data dari setiap operator dan melakukan transfer data evaluasi kinerja seluruh PNS di lingkungan instansi pemerintah lewat Aplikasi E-Lapkin. Untuk mampu melakukan tugasnya, admin kinerja diberikan susukan login/user dan password dari Admin SAPK serta melaksanakan koordinasi apabila terdapat masalah data dan kendala prosedur pelaporannya.
b) Operator (pada setiap unit kerja) bertugas mengumpulkan data hasil penilaian kinerja valid dari setiap verifikator, kemudian menyampaikannya terhadap admin kinerja.
c) Verifikator bertugas melakukan verifikasi data evaluasi kinerja sebelum diserahkan terhadap operator. (setiap unit kerja dan dapat mempunyai lebih dari 1 (satu) verifikator sesuai kebutuhan).
d) Pegawai yang ditugaskan dalam pelaporan evaluasi kinerja harus mempunyai kualifikasi dan/atau kompetensi sedikitnya setara jabatan sebagai berikut:
(1) Admin kinerja : Pranata Komputer/ Operator Komputer;
(2) Operator : Operator Komputer;
(3) Verifikator : Analis Kinerja / Analis Kepegawaian.
e) Apabila di lingkungan unit kerja pada instansi pemerintah tidak mempunyai kualifikasi dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud pada aksara d) maka pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk mampu menunjuk pegawai dari jabatan lainnya di lingkungan unit kerja yang bersangkutan sebagai personel dalam pelaporan evaluasi kinerja PNS secara elektro (E-Lapkin).
2) Pendampingan/Asistensi Penggunaan Aplikasi E-Lapkin
Direktorat Kinerja ASN sebagai salah satu unit kerja BKN yang memiliki fungsi bimbingan penilaian kinerja akan melaksanakan pendampingan/asistensi dalam upaya mendukung kelancaran pelaporan data penilaian kinerja seluruh PNS pada setiap instansi pemerintah.
Pendampingan dapat dibantu oleh petugas dari Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian, Kedeputian Sistem Informasi Kepegawaian dan/atau petugas dari Kantor Regional BKN.
c. Batas Waktu Penyampaian Pelaporan Penilaian Kinerja PNS
Batas waktu penyampaian pelaporan penilaian prestasi kinerja PNS secara elektronik selesai Februari tahun selanjutnya.
d. Ketentuan Lain
1) Instansi pemerintah yang tidak melaporkan atau telat melaporkan evaluasi kinerja PNS secara elektro melalui E-Lapkin akan menjadikan terganggunya pelayanan administrasi kepegawaian oleh BKN dan/atau Kantor Regional BKN terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan.
2) Hasil penilaian kinerja PNS lewat E-Lapkin akan dipublikasikan oleh BKN selaku materi evaluasi pelaksanaan E-Lapkin.
6. Penutup
Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dijalankan sebagaimana mestinya.
Selengkapnya silahkan download SE BKN Nomor 16/SE/VII/2020 Tata Cara Pelaksanaan Pelaporan Kinerja PNS Secara Elektronik (E-Lapkin), lewat link di bawah ini.


Link dwonload (disini)
Demikian gosip perihal SE BKN Nomor 16/SE/VII/2020 Tata Cara Pelaksanaan Pelaporan Kinerja PNS Secara Elektronik (E-Lapkin). Semoga ada manfaatnya, terima kasih.


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *