Se Gugus Tugas Covid-19 Nomor 6 Tahun 2020 Status Klb Covid-19 Masih Berlaku Selama Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Belum Dicabut

Posted on
 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid SE GUGUS TUGAS COVID-19 NOMOR 6 TAHUN 2020 STATUS KLB COVID-19 MASIH BERLAKU SELAMA KEPPRES NOMOR 12 TAHUN 2020 BELUM DICABUT

Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Covid19 Nomor 6 Tahun 2020 Menyatakan Status KLB Covid-19 Masih Berlaku, meskipun status Keadaan Tertentu Darurat Bencana yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selsai pada 29 Mei 2020, status keadaan darurat masih diberlakukan selama Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 12 Tahun 2020 masih berlaku.


Gugus Tugas Percepatanan Penanganan COVID-19 atau GTPPC19 mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Covid19  Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam COVID-19 selaku Bencana Nasional. Surat edaran ini menjelaskan status kondisi darurat yang masih diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap pandemi COVID-19.
Dalam Surat Edaran Gugus Tugas Covid19  Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam COVID-19 dinyatakan sebagai berikut (1) pengelolaan sumber daya untuk percepatan penanganan COVID-19 diselenggarakan sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 wacana Penanggulangan Bencana, (2) percepatan penanganan COVID-19 dalam kondisi darurat bencana nonalam dijalankan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
Point ketiga Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Nomor 6 Tahun 2020, menyatakan bahwa Kepala BNPB, gubernur, bupati dan walikota tidak butuhlagi memutuskan status kondisi darurat peristiwa COVID-19. Status keadaan darurat peristiwa nonalam akan selsai pada ketika ditetapkannya keputusan Presiden wacana Penetapan Berakhirnya Status Bencana Nonalam COVID-19 selaku Bencana Nasional.
Doni Monardo selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyatakan secara otomatis, status kondisi darurat peristiwa menyesuaikan dengan Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 12 Tahun 2020. Selama keppres tersebut belum diakhiri, maka status kebencanaan masih berlaku.
Status kondisi darurat ini sungguh bergantung pada dua indikator utama yang disebutkan dalam keppres tersebut. Pertama, penyebaran virus SARS-CoV-2 yang masih terjadi dan menjadikan korban jiwa, kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak dan implikasi pada faktor sosial-ekonomi.  Kedua yaitu terkait dengan status global pandemik yang ditetapkan Badan PBB untuk Kesehatan Dunia, WHO, sejak 11 Maret 2020 kemudian. Terkait dengan pandemi global, kondisi darurat di daerah nusantara ini juga dipengaruhi situasi global tersebut. 
Menurut Doni Monardo, Selama pandemi global belum berakhir dan vaksin serta obatnya belum ditemukan, maka masih diharapkan penetapan status bencana nasional untuk COVID-19.
Masih berlakunya status tragedi nasional juga menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi warga negaranya secara faktual dan konsisten kepada ancaman keterpaparan virus SARS-CoV-2. GTPPC19 telah mengirimkan surat edaran ini terhadap para Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.


Berikut ini link download Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional (disini)

Link download Keppres Nomor 12 Tahun 2020 (disini)

Demikian informasi wacana Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Covid19 Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Semoga ada manfaatnya.


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *