Surat Edaran Bkn Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Metode Penjatuhan Eksekusi Disiplin Bagi Pns (Asn) Yang Mudik Pada Kurun Kedaruratan Kesehatan Penduduk Corona Virus Disease2019 (Covid-19)

Posted on

ainamulyana.blogspot.com. Surat Edaran BKN Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS (ASN) yang Mudik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease2019 (Covid-19). Adapun latar belakang diterbitkannya SE ini adalah Berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 perihal Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020  perihal Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, perlu Memberikan ajaran dalam melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negarayang melanggar.
Maksud dan tujuan Surat Edaran BKN Nomor 11/SE/IV/2020 Tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease2019 (Covid-19), ialah:
a. Sebagai ajaran bagi instansi pemerintah dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan acara bepergian ke luar daerah dan/atau acara mudik pada kurun Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease2019 (COVID-19).
b. Untuk memajukan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat CoronaVirus Disease 2019(COVID-19).
Ruang lingkup Surat Edaran BKN Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS (ASN) Yang Mudik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease2019 (Covid-19) ini mencakup:
a. Pemantauan acara Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19).
b. Kategori pelanggaran dan jenis hukuman disiplin.
Dasar Hukum diterbitkan Surat Edaran BKN Nomor 11 Tahun 2020 yakni
a. PeraturanPemerintahNomor 53 Tahun 2010 perihal Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
b. Peraturan PemerintahNomor 49 Tahun 2018 wacana Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
c. PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor  21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 wacana Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun2020 ihwal Pengendalian Transportasi SelamaMasa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergianke Luar Daerah dan/ atau Kegiatan Mudik dan / atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.


Isi Surat Edaran Surat Edaran BKN Nomor 11/SE/IV/2020 Tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease2019 (Covid-19), adalah selaku berikut:

Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Aparatur Sipil Negara, telah diterbitkan beberapa Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, antara lain Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020, yang pada pokoknya menertibkan pembatasan aktivitas bepergian ke luar tempat dan/atau acara pulang kampung bagi Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk menindaklanjuti Surat  Edaran dimaksud, disampaikan hal-hal selaku berikut:
a. Pemantauan atau Pengawasan Aktivitas Aparatur Sipil Negara
1) Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan pemantauan atau pengawasan secara ketat kepada acara Aparatur Sipil Negara di lingkungannya masing-masing, terutama yang terkait dengan pergerakan atau aktivitas bepergianke luar kawasan dan/atau aktivitas mudik bagi Aparatur Sipil Negara pada abad Kedaruratan Kesehatan Masyarakat CoronaVirus Disease2019 (COVID-19).
2) Pejabat Pembina Kepegawaian agar terus mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 baik di lingkungan kerja, kawasan tinggal,maupun masyarakat.
3) Pejabat Pembina Kepegawaian menindaklanjuti setiap prasangka pelanggaran disiplin yang dikerjakan oleh Aparatur Sipil Negara yang tetap melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan /atau kegiatan pulang kampung.
4) Mekanisme pemantauan atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikontrol sesuai kebutuhan oleh masing-masing instansi.
b. Kategori Pelanggaran dan Penjatuhan Hukuman Disiplin
1) Pelanggaran disiplin berupa aktivitas bepergian dan/atau acara pulang kampung bagi Aparatur Sipil Negara dikategorikan sebagai berikut:
a) Kategori I, yaitu Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian ke luar kawasan dan/atau acara pulang kampung terhitung mulai tanggal 30 Maret2020 atau pada dikala diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun2020 perihal Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
b) Kategori II, ialah Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan aktivitas bepergian ke luar tempat dan/atau acara pulang kampung terhitung mulai tanggal 6 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
c) Kategori III, ialah Aparatur Sipil Negara yang melakukan aktivitas bepergian ke luar daerahd an/atau kegiatan pulang kampung terhitung mulai tanggal 9 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 perihal Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan / atau Kegiatan Mudik dan / atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
2) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan eksekusi disiplin kepada Aparatur Sipil Negara yang terbukti melaksanakan pelanggaran disiplin.
3) Dalam hal pelanggaran disiplin dilaksanakan Aparatur Sipil Negara pada saat:
a) telah disampaikannya imbauan biar tidak melaksanakan aktivitas pulang kampung bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 maka dinilai menenteng pengaruh atau akhir pada unit kerja sehingga mampu dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan.
b) sudah ditetapkannya larangan aktivitas bepergian keluar tempat dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalamSurat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 maka dinilai membawa pengaruh atau akibat bagi instansi atau pemerintah/negara sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atauberat.
4) Tata cara penjatuhan eksekusi disiplin dikerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Pengelola kepegawaian instansi sentra dan tempat wajib melakukan entry data hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan pelanggaran disiplin atas larangan kegiatan bepergian keluar kawasan dan / atau aktivitas mudik bagi Aparatur Sipil Negara pada abad Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease2019 (COVID-19) kedalam aplikasi SAPK pada alamat web https://sapk.bkn.go.id
Surat Edaran BKN Nomor 11/SE/IV/2020 Tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease2019 (Covid-19) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya abad Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Pemerintah.


= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *