Surat Edaran Dirjen Anggaran Ihwal Penjelasan Kriteria Ongkos Masukan Dalam Pelaksanaan Tatanan Wajar Baru

Posted on
  SURAT EDARAN DIRJEN ANGGARAN TENTANG PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN DALAM PELAKSANAAN  SURAT EDARAN DIRJEN ANGGARAN TENTANG PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN DALAM PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU

Surat Edaran Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian keuangan (Kemenkeu) Nomor : S-1200/AG/2020 tertanggal 19 Juli 2020 wacana Penjelasan Standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan Tatanan Normal Baru, diterbitkan sehubungan dengan pergantian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan wajar baru sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020.


Isi Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian keuangan (Kemenkeu) wacana Penjelasan Standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan Tatanan Normal Baru, yaitu selaku berikut:
1. Dalamrangka adaptasi kerja dalam tatanan normal baru semoga kinerja dan pelayanan publik Kementerian/Lembaga dapat dicapai perlu dilaksanakan langkah-langkah  selaku berikut:
a. Pelaksanaan aktivitas agar dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, hemat, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
b. Pelaksanaan rapatdan/ atau kegiatan sejenis supaya dilakukan secara daring (online) melalui teknologi berita yang tersedia.
c. Pelaksanaan acara perjalanan dinas bersifat sungguh pilih-pilih, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dikerjakan secara daring (online).
d. Efisiensi yang telah dikerjakan selama pelaksanaan WorkFrom Home(WFH) dapat dijadikan selaku baseline kegiatan selama tatanan wajar baru.
2. Satuan ongkos honorarium terkait kegiatan seminar/ rapat/ sosialisasi/ diseminasi/ workshop/ sarasehan/ simposium/ lokakarya/ Focus Group Discussion/ diklat/ akademik/ acara lain yang didatangi oleh akseptor melalui sarana teleconference/ video conference tetap mampu dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Memenuhi syarat dan ketentuan yang dikontrol dalam PMK Nomor 78/PMK.02/2019.
b. Pelaksanaan acara yang dilakukan melalui fasilitas teleconference/ video conference tersebut atas penunjukkanresmi dari pejabatyangberwenangdanmenjaditanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
3. Pengadaan lisensi aplikasi teleconference/video conference dikerjakan oleh satker dengan besaran sesuai bukti riil dan tetap mengamati faktor efisiensi, efektifitas, serta kepatutan/ kewajaran.
4. Biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon dan/atau paket data internet dapat diberikan kepada pegawai/ mahasiswa/ penerima yang terlibat pribadi dalam kegiatan yang dilakukan secara daring (online), yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dengan besaran paling tinggi Rp150.000,- per orang per bulan.
5. Satuan biaya konsumsi rapat dan/atau satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.02/2019.
b. Hanya diberikan terhadap penerima rapat yang datang di kantor/satker penyelenggara.
6. Bagi pegawai yang melakukan pekerjaan di kantor pada abad tatanan wajar baru tidak diberikan duit transpor lokal (dalam kota/kabupaten). Pemberian satuan biaya uang transpor setempat (dalam kota/kabupaten) tetap mengacu pada PMK Nomor 78/PMK.02/2019.
7. Satuan biaya masakan penambah daya tahan badan tidak diberikan terhadap pegawai yang bekerja di kantor pada abad tatanan normal baru. Pemberian satuan ongkos kuliner penambah daya tahan tubuh tetap mengacu pada PMK Nomor 78/PMK.02/2019.
8. Satuan biaya selain yang dituangkan dalam surat ini tetap dapat dibayarkan sepanjang menyanggupi syarat dan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.02/2019.
Surat ini berlaku hingga dengan tanggal 31 Desember 2020 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan Work From Home (WFH) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Link download
Demikian gosip tentang Surat Edaran Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian keuangan (Kemenkeu) Nomor : S-1200/AG/2020 tertanggal 19 Juli 2020 perihal Penjelasan Standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan Tatanan Normal Baru. Semoga ada keuntungannya, terima kasih.

= Baca Juga =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *